Korea Utara Hukum Pasangan yang Bercerai ke Kamp Kerja Paksa
Korea Utara | Kamis, 19 Desember 2024
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Korea Utara dilaporkan memberlakukan hukuman berat bagi pasangan yang bercerai dengan mengirim mereka ke kamp kerja paksa. Salah satu warga setempat mengatakan bahwa pasangan yang bercerai akan dikirim ke kamp tersebut selama satu hingga enam bulan untuk "menebus kejahatan" mereka.
Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai konfusianisme ini menganggap perceraian sebagai tindakan antisosialis yang tidak disukai.
"Saya melihat 12 orang menerima putusan perceraian di Pengadilan Rakyat Daerah Kimjongsuk," kata seorang penduduk di Ryanggang, yang dikutip Radio Free Asia pada Selasa (18/12).
Setelah putusan, mereka segera dipindahkan ke kamp pelatihan kerja. Aturan baru ini mulai berlaku sejak Desember 2024.
Seorang warga mengatakan bahwa mulai bulan ini, semua pasangan yang bercerai akan dikirim ke kamp pelatihan kerja. Dia juga menceritakan bahwa saudara perempuannya mengalami hukuman ini setelah mengajukan perceraian setelah tiga tahun menikah. Sang istri dikirim ke kamp kerja paksa selama enam bulan, sementara suaminya hanya satu bulan.
Seorang sumber lain, seorang perempuan yang telah menyelesaikan tiga bulan hukuman di kamp kerja paksa, mengatakan bahwa perempuan menerima hukuman lebih berat daripada laki-laki.
Di kamp kerja paksa Provinsi Pyongan Selatan, terdapat sekitar 80 perempuan dan 40 laki-laki yang dipenjara, dengan 30 di antaranya karena putusan cerai. Perceraian sering terjadi di kelompok usia 30 dan 40 tahun, biasanya karena kekerasan suami terhadap istri yang disebabkan oleh kesulitan finansial.
Pemerintah juga menghukum perempuan yang mengajukan perceraian meskipun sudah memiliki anak. Mereka harus pulang-pergi ke kamp kerja paksa. Hukuman perceraian juga berlaku bagi pejabat, yang akan dikeluarkan dari Partai Pekerja Korea dan kehilangan semua fasilitas, termasuk akses ke pendidikan, perumahan, dan pekerjaan yang lebih baik.
Angka perceraian meningkat sejak 2020 saat pandemi Covid-19 melanda. Untuk menekan angka perceraian, Korea Utara mulai menghukum pasangan yang bercerai. Sejak Maret 2023, pemerintah gencar mengkampanyekan pendidikan untuk mencegah perceraian, khususnya bagi perempuan.
Organisasi perempuan terbesar di Korea Utara, Serikat Perempuan Sosialis, sering menyampaikan ceramah dengan tema "Mari kita hilangkan fenomena perceraian secara menyeluruh dan membangun keluarga yang harmonis, sel masyarakat."
Namun, meskipun ada kampanye tersebut, perceraian belum menurun secara signifikan, sehingga pemerintah bereaksi dengan tindakan yang lebih keras. (ad)
