PIFA.CO.ID, NASIONAL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya masih menunggu kebutuhan penyidik untuk memanggil Ridwan Kamil sebagai saksi, khususnya guna mengonfirmasi soal kepemilikan sepeda motor yang telah disita dalam penggeledahan beberapa waktu lalu.

“Menunggu kebutuhan penyidik untuk menggali keterangan dari para saksi nantinya,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (15/5).

Ia menambahkan, hingga Rabu (14/5), belum ada jadwal resmi pemanggilan terhadap mantan wali kota Bandung tersebut. “Sampai saat ini belum dijadwalkan,” katanya.

Sebelumnya, pada 10 Maret 2025, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Dalam penggeledahan tersebut, KPK turut menyita sebuah sepeda motor bermerek Royal Enfield yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Motor itu kemudian dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Jakarta pada 24 April 2025, dan sempat diperlihatkan kepada wartawan keesokan harinya.

Terkait kondisi motor, KPK memastikan kendaraan tersebut dalam keadaan baik meski sebelumnya sempat dititipkan di bengkel untuk perawatan.

Dalam perkara korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini, penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, serta Kepala Divisi Corporate Secretary sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bank BJB, Widi Hartoto.

Selain itu, turut ditetapkan sebagai tersangka tiga orang pengendali agensi periklanan, yakni Ikin Asikin Dulmanan dari Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik dari BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Sophan Jaya Kusuma dari Cipta Karya Sukses Bersama.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat korupsi proyek pengadaan iklan ini mencapai sekitar Rp222 miliar.

KPK masih terus mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, baik dari internal Bank BJB maupun dari luar institusi tersebut.