KPK Intensifkan Penggeledahan Kantor DJP dan Perusahaan Swasta Terkait Suap Pajak Rp75 Miliar
Toyo | Rabu, 14 Januari 2026
PIFA, Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan intensif terkait kasus dugaan suap pengaturan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Aksi ini mencakup penggeledahan kantor pusat DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, hingga kantor PT Wanatiara Persada (PT WP) di Jakarta Utara. Penggeledahan dilakukan untuk mengamankan bukti kunci dalam rangka mengungkap jaringan korupsi yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.
Dilansir dari detik.com, penggeledahan di kantor pusat DJP difokuskan pada dua direktorat utama. " (Penyidik menggeledah) ruang kerja staf Direktorat Peraturan Perpajakan dan ruang kerja staf Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (13/1/2026). Penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai yang diduga berasal dari tersangka.
Kasus ini bermula dari temuan potensi kekurangan bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP senilai sekitar Rp75 miliar oleh tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara. Para tersangka pejabat pajak diduga melakukan kongkalikong dengan pihak swasta untuk memangkas kewajiban pajak tersebut. Akhirnya, kekurangan pajak dipangkas menjadi hanya Rp15,7 miliar setelah kesepakatan suap.
KPK telah menetapkan lima tersangka pada 11 Januari 2026, termasuk Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin (AGS), serta tim penilai Askob Bahtiar (ASB). Tersangka pemberi suap adalah konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD) dan staf PT WP Edy Yulianto (EY). Dugaan suap berupa pembayaran 'all in' Rp23 miliar, dengan fee Rp4 miliar mengalir ke pejabat pajak.
Penggeledahan di KPP Madya Jakarta Utara dilakukan pada Senin (12/1), menyita rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, media penyimpanan data, serta valuta asing senilai 8.000 dolar Singapura. "Penyidik mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada," ujar Budi Prasetyo.
Sementara itu, di kantor PT WP, penyidik menyita dokumen data pajak, bukti bayar, kontrak, serta barang bukti elektronik seperti laptop dan handphone. "Selain itu, penyidik juga menyita BBE berupa dokumen elektronik, laptop, handphone, dan data lain terkait perkara," terang Budi Prasetyo. Penyidik akan mendalami barang bukti tersebut untuk mengungkap alur dana suap lebih lanjut.
Kasus ini merupakan operasi tangkap tangan (OTT) pertama KPK di tahun 2026, menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di sektor pajak. DJP menyatakan kooperatif selama penggeledahan, sementara KPK berjanji transparan dalam proses hukum. Upaya ini diharapkan mencegah praktik serupa di masa depan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
