KPK

KPK: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Capai Lebih dari Rp1 Triliun

Politik | Selasa, 12 Agustus 2025

PIFA, Hukum - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan estimasi awal kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp1 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/8).

Budi menjelaskan, perhitungan awal ini dilakukan oleh internal KPK dan telah dibahas bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski begitu, BPK akan melakukan penghitungan lebih rinci.

KPK resmi memulai penyidikan perkara ini pada 9 Agustus 2025, usai meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025. Selain KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, khususnya pembagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Pansus mencatat, kuota tambahan tersebut dibagi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, bertentangan dengan Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur porsi haji khusus hanya delapan persen dan haji reguler 92 persen.

Rekomendasi

Sports

Resmi, 23 Pemain Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Indonesia

| Senin, 24 Maret 2025

Sports

NMAX TURBO dan NMAX NEO Diserbu Penggemar di Event MAXCLUSIVE The Premium Ride Jakarta

Otomotif

| Rabu, 6 Agustus 2025

Internasional

Korban Tewas Gempa Myanmar Bertambah jadi 144 Orang, Junta Umumkan Keadaan Darurat

Myanmar

| Sabtu, 29 Maret 2025

Sports

Harga Tiket Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Mulai Rp300 Ribu

Indonesia

| Selasa, 4 Maret 2025

Politik

Publik Bisa Gugat Dugaan Korupsi PT Pertamina Patra Niaga, Peneliti SAKSI Ungkap 2 Cara Ini

Indonesia

| Minggu, 2 Maret 2025

Nasional

Presiden Prabowo Minta Maaf Program Makan Bergizi Belum Menyeluruh

Indonesia

| Senin, 20 Januari 2025

Lokal

Gara-gara Makanan, Pria Diduga ODGJ di Sambas Bacok Abang Kandung

Sambas

| Sabtu, 18 Januari 2025

Teknologi

Netflix Naikkan Harga Langganan Layanan di Beberapa Negara, Termasuk Indonesia?

Indonesia

| Kamis, 23 Januari 2025

Politik

Prabowo Dorong Koalisi Permanen hingga 2029

Indonesia

| Senin, 17 Februari 2025

Teknologi

iPhone Fold Bakal Meluncur Akhir 2026, Harga Tembus Rp40 Juta

Indonesia

| Sabtu, 19 April 2025

Berita Terkait

Iftar Delight 1001 Malam, HARRIS Pontianak Persembahkan 101 Menu

PIFA, Lokal – HARRIS Pontianak kembali menarik perhatian dengan melaunching paket buka puasa 101 menu. Paket buka puasa tersebut bertajuk “Iftar Delight 1001 Malam”. Adapun sesuai dengan tema, HARRIS Pontianak akan menyajikan konsep Timur Tengah mulai dari dekorasi hingga menu yang akan disajikan nantinya. Ika Florentina selaku General Manager HARRIS Pontianak mengatakan tahun ini sesuatu yang berbeda akan dipersembahkan oleh HARRIS Pontianak. Tentunya belakangan ini HARRIS Pontianak selalu memberikan kejutan dan sesuatu yang berbeda bagi masyarakat Kota Pontianak. “Jika ditahun-tahun sebelumnya kami membuka paket buka puasa di outlet seperti HARRIS Cafe, 5G Hidden Garden dan Cielo Sky Lounge, ditahun ini selain outlet tadi kami akan memusatkan tempat berbuka puasa nanti di Bright Ballroom sebagai venue utama, yang pasti dengan konsep dan dekorasi tematik,” ucap Ika. HARRIS Pontianak menyajikan paket berbuka puasa dengan harga Rp 110.000,-net/orang, anda sudah bisa menikmati sajian berbuka sepuasnya. Adapun aneka sajian tersebut berupa Aneka Takjil, Sup, Aneka Stall, Aneka Hidangan Utama, Aneka Minuman, Aneka Dessert dan lain-lain dengan pilihan item 101 menu perpaduan menu Nusantara dan Khas Timur Tengah sesuai konsep yang diusung oleh HARRIS Pontianak. Tidak hanya menu andalan tersebut, HARRIS Pontianak juga menyiapkan tawaran menarik yaitu Beli 10 Gratis 1 serta Diskon 10% untuk 10 hari pertama Ramadan. Selain itu HARRIS Pontianak juga akan mengadakan Ramadan Foto Konstes melalui Instagram dengan hadiah 1 voucer menginap yang akan diberikan setiap minggu bagi tamu yang memesan paket buka puasa tersebut. Bagi anda yang ingin memesan paket buka puasa di HARRIS Pontianak silahkan datang langsung ke Jalan Gajahmada No. 120 Pontianak atau menghubungi Amat 0896 8514 4238 dan Arnela 08215348 2211. HARRIS Hotel Pontianak, berlokasi strategis di Jalan Gajahmada yang merupakan pusat kawasan bisnis dan kuliner Pontianak dengan 151 kamar berbagai type, dengan new added value free minibar bagi para tamu, Ballroom serta meeting room berkapasitas 1000 pax juga merupakan tempat pilihan bagi MICE dan juga Social Event seperti weeding birthday maupun gathering untuk government, corporate dan keluarga. HARRIS Hotel Pontianak berjarak 25 menit dari Bandara Internasional Supadio memiliki akses mudah ke Ayani Mega Mall Pontianak, Rumah Betang, Museum Provinsi Kalimantan Barat dan Tugu Khatulistiwa juga memiliki beberapa spot point view yang sangat instagramable seperti Sunset Point Bar dengan pemandangan 360° di lokasi tertinggi Kota Pontianak serta Cielo Lounge dengan kapasitas 100 pax cocok untuk private event keluarga maupun corporate dengan view dari ketinggian Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Pontianak

| Sabtu, 11 Maret 2023

Lokal

347 Notaris Dilibatkan untuk Pembentukan 1.900 Koperasi Merah Putih di Kalbar

PIFA.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 347 Notaris di Kalimantan Barat (Kalbar) akan dilibatkan dalam pembentukan 1.900 Koperasi Merah Putih, untuk memberikan pendampingan teknis dan memfasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa seluruh notaris di Kalbar yang merupakan mitra Kementerian Hukum dan HAM akan memiliki peran penting, tidak hanya terbatas pada pembuatan akta koperasi semata.“Dalam konteks koperasi merah putih, seluruh notaris yang ada di Kalimantan Barat berjumlah 347 notaris itu dilibatkan. Jadi tidak dibatasi hanya pada notaris membuat akta koperasi saja,” ungkapnya usai menghadiri rapat koordinasi percepatan koperasi desa merah putih se-Kalbar 2025, Kamis (15/5/2025). Jonny mengatakan, karena situasi tersebut keadaannya khusus, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat edaran agar proses pembuatan dan pengesahan akte itu dapat diproses oleh seluruh notaris. “Nah, ini adalah kondisi yang memungkinkan memudahkan di mana notaris di Kalimantan Barat itu sudah tersebar di seluruh kabupaten, kota. Sehingga proses ini kita dorong agar menjadi percepatan,”Jonny juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian pembentukan koperasi ini telah ditetapkan pada bulan Mei. Dengan demikian, pada bulan Juni seluruh proses administrasi pasca pengesahan akta, termasuk pencatatan dalam Lembaran Negara, diharapkan sudah rampung. “Menteri Hukum memberi target kepada kita semua harus sudah selesai ini di bulan Mei. Nah, dengan demikian kita berharapkan pada waktunya bulan Juni proses-proses pasca pengesahan akte, proses administrasi di Lembaran Negara dan yang lainnya bisa terlaksana sehingga bulan Juli sebagai jadwal peresmennya sudah lengkap,” tukasnya.Sebanyak 1.900 dari 2.046 desa di Kalbar akan dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, sesuai target nasional yang dicanangkan Presiden RI melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat pastikan hal tersebut ditarget rampung paling lambat Juni 2025 sebagai bagian dari gerakan nasional bertajuk “Bersama Presiden Prabowo, Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit”.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar, Drs Junaidi dalam rapat internal yang turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalbar di Ruang PPID Diskop UKM Kalbar.“Target nasional membentuk 70 ribu koperasi desa secara nasional atau sekitar 93 persen dari total desa di Indonesia. Untuk Kalbar, dari 2.046 desa, tahap pertama akan dibentuk sebanyak 1.900 koperasi,” jelas Junaidi.Pembentukan koperasi ini akan dilakukan melalui tiga mekanisme utama revitalisasi koperasi unit desa lama, transformasi dari kelompok usaha/poktan yang telah ada, dan pembentukan koperasi baru. Nantinya, koperasi akan dikembangkan sesuai potensi desa masing-masing, mulai dari unit usaha sembako, apotek, penyewaan gudang, hingga usaha lokal seperti budidaya kratom yang ada di Desa Bika Kabupaten Kapuas Hulu.

Pontianak

| Kamis, 15 Mei 2025

Nasional

Rusia Klaim 10 WNI jadi Tentara Bayaran Ukraina, Kemlu Angkat Bicara

PIFA, Nasional - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menanggapi klaim Rusia yang menyebutkan bahwa ada sepuluh warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat sebagai tentara bayaran di Ukraina, dengan empat di antaranya dikabarkan tewas dalam kontak senjata dengan tentara Rusia. Juru Bicara Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pihak Rusia harus menyediakan bukti yang mendukung klaim tersebut. Iqbal menekankan bahwa, dalam konteks ini, status sebagai tentara bayaran tidak mencerminkan posisi politik atau pandangan Indonesia. "Tentara bayaran itu tidak ada kaitan dengan negara asal karena dia bekerja untuk perusahaan yang membayar dia," kata Iqbal. Menurut Iqbal, meskipun ada potensi bagi warga negara Indonesia untuk terlibat sebagai tentara bayaran di luar negeri, mereka tidak mewakili posisi politik Indonesia dalam konflik manapun. "Tidak ada kaitannya dengan posisi politik Indonesia. Dia sebagai individu, dia berperang untuk orang yang membayar dia," tambahnya. Iqbal juga menjelaskan bahwa profesi tentara bayaran sudah lazim di beberapa negara barat dan Amerika. Beberapa perusahaan, baik di Prancis, Ukraina, Amerika, dan negara lainnya, secara terang-terangan merekrut tentara bayaran untuk kebutuhan personel tambahan. Namun, Iqbal menyoroti bahwa klaim Rusia harus disertai dengan bukti yang konkret. "Karena tentara bayaran ini tidak tercatat di kita. Kami hanya tahu dia di luar negeri. Jadi jarang orang mendeklarasikan dirinya sebagai tentara bayaran," katanya. Sementara itu, terkait hukuman bagi WNI yang terlibat sebagai tentara bayaran di luar negeri, Iqbal menjelaskan bahwa belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur hal tersebut di Indonesia. "Jadi kami tidak terkait langsung dengan mereka. Tapi memang tentara bayaran ini memang cari hidupnya dari berperang," pungkas Iqbal. (ad)

Pontianak

| Sabtu, 11 Maret 2023

Pontianak

| Kamis, 15 Mei 2025

Ukr

| Minggu, 17 Maret 2024