PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, pada Kamis (12/3). Pemeriksaan ini dilakukan setelah statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.

“Benar, hari ini Kamis (12/3), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023–2024,” ujar Budi melalui keterangan tertulis.

Ia menambahkan pihaknya meyakini Yaqut akan bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan ini dilakukan sehari setelah hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Yaqut. Dengan putusan itu, proses penyidikan yang dilakukan KPK tetap berlanjut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyebut penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan. Apalagi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus tersebut telah terbit sejak Agustus tahun lalu.

Menurut Asep, KPK juga masih mempertimbangkan berbagai aspek terkait kemungkinan penahanan Yaqut. Ia menegaskan bahwa perkara ini tidak hanya melibatkan satu tersangka.

Selain Yaqut, KPK juga menetapkan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Hingga kini, keduanya belum ditahan.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah seorang ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti seperti dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan roda empat, hingga sejumlah properti yang diduga berkaitan dengan perkara.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2023–2024 diperkirakan mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Sementara itu, KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk kembali mencegah Yaqut dan Ishfah bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga 12 Agustus 2026.