PIFA, Politik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai negara mengalami kerugian sekitar Rp200 miliar dalam kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos).

“Penghitungan awal oleh penyidik, terkait dugaan kerugian keuangan negara mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa. Meski demikian, Budi belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai metode penghitungan kerugian sebenarnya.

KPK memulai penyidikan kasus ini pada 13 Agustus 2025 dan telah menetapkan tersangka, meski jumlah dan identitas tersangka belum secara resmi diumumkan saat itu. Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan korupsi di Kemensos sebelumnya, termasuk kasus pengadaan bansos di Jabodetabek tahun 2020 yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Sejak 2020, KPK telah menyelidiki beberapa perkara terkait penyaluran bansos dan pengadaan bantuan sosial presiden, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan COVID-19.

Selain itu, pada 19 Agustus 2025, KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus ini, yakni:

Edi Suharto (ES) – Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial

Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) – Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Dirut PT Dosni Roha Indonesia

Kanisius Jerry Tengker (KJT) – Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022

Herry Tho (HER) – Direktur Operasional DNR Logistics 2021-2024

Pada hari yang sama, KPK juga mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos tersebut.