PIFA.CO.ID, NASIONAL - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengurangan nilai makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan menegaskan bahwa pagu bahan baku sudah ditetapkan sejak awal dengan nilai yang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000,” kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Dadan menjelaskan bahwa perbedaan pagu tersebut berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia Barat, sedangkan untuk daerah dengan indeks kemahalan yang lebih tinggi, seperti Papua dan Puncak Jaya, pagu bahan baku disesuaikan.

“Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah,” ujarnya.

Menurut Dadan, penyusunan pagu bahan baku dilakukan oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap 10 hari.

“Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing. Jika dalam 10 hari ada kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Jika ada kekurangan, akan dikoreksi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi pengurangan harga makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

“Informasi ini belum diverifikasi dan divalidasi, tetapi karena sifatnya pencegahan, kami sampaikan agar bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

KPK juga menyoroti kemungkinan terjadinya penyimpangan dana program MBG di tingkat daerah.

“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu yang mencair. Kami menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tegas Setyo.

Dadan dan jajaran BGN sebelumnya telah bertemu dengan pimpinan KPK pada Rabu (5/3/2025) untuk meminta arahan terkait tata kelola keuangan program MBG. Dalam pertemuan itu, KPK memberikan masukan agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari potensi penyimpangan.