PIFA.CO.ID, NASIONAL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit yang bersumber dari APBN di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Para tersangka terdiri dari dua pejabat LPEI dan tiga petinggi PT Petro Energy (PT PE).

"Lima orang tersangka ini terdiri atas dua orang, yaitu direktur dari LPEI dan tiga orang dari PT Petro Energy atau PT PE," ujar Plh. Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/3/2025).

Adapun para tersangka dari LPEI adalah Direktur Pelaksana 1 Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 Arif Setiawan. Sementara itu, tiga tersangka dari PT PE adalah Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energy Susi Mira Dewi Sugiarta.

Kasus ini bermula pada tahun 2015 saat PT PE menerima fasilitas kredit dari LPEI sebesar 60 juta dolar AS atau sekitar Rp988,5 miliar. Kredit tersebut diberikan dalam tiga termin, yakni Rp297 miliar pada 2 Oktober 2015, Rp400 miliar pada 19 Februari 2016, dan Rp200 miliar pada 14 September 2017.

Penyidik KPK menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit tersebut. Salah satunya adalah keputusan direksi LPEI untuk tetap mengucurkan kredit kepada PT PE meskipun mengetahui bahwa current ratio perusahaan berada di bawah 1, tepatnya 0,86. Rasio ini menunjukkan ketidakmampuan PT PE dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Selain itu, direksi LPEI tidak melakukan inspeksi terhadap agunan yang diajukan PT PE sebagai jaminan kredit. Bahkan, PT PE diduga membuat kontrak palsu yang digunakan sebagai dasar pengajuan kredit. Meskipun hal tersebut telah diketahui oleh direksi LPEI, mereka tetap meloloskan pencairan dana tanpa evaluasi lebih lanjut.

Menurut Budi, meskipun pihak analis dan bawahan direktur telah memberikan peringatan terkait kondisi keuangan PT PE, direksi LPEI tetap menyetujui pencairan kredit tahap kedua dan ketiga. Dugaan kuat adanya kesepakatan antara direksi PT PE dan LPEI semakin memperkuat indikasi praktik korupsi dalam kasus ini.

"Mereka bersepakat bahwa untuk proses pemberian kredit itu akan dipermudah," kata Budi.

Atas perbuatan tersebut, KPK menetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka. Saat ini, perhitungan kerugian negara masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi di sektor keuangan negara. KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini guna mengungkap aliran dana serta pihak lain yang terlibat.