KPPAD Kalbar Ungkap 10 Pelajar SMP di Pontianak Gabung Grup WA LGBT
Pontianak | Sabtu, 22 Februari 2025
KPPAD Kalbar mengungkapkan temuan 10 pelajar SMP di Pontianak bergabung ke dalam grup WA LGBT. (Ilustrasi: metro.co.uk)
Pontianak | Sabtu, 22 Februari 2025
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Pemerintah pusat bersama Pertamina memastikan pasokan BBM tersedia, khususnya BBM yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk Pertalite. BBM solar akan ditingkatkan pasokannya dan dijaga stoknya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi. “Pemerintah menjamin tersedianya BBM dan melakukan koordinasi dengan badan usaha dalam hal ini Pertamina. Pertamina telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dalam rangka terjaminnya ketersediaan BBM serta mengantisipasi peningkatan kebutuhan khususnya di bulan Ramadan ini” ujarnya, Senin (4/4/2022). Agung menambahkan upaya pengendalian penyaluran BBM jenis Solar bersubsidi yang dilakukan pemerintah dengan beberapa langkah strategi diantaranya, dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 45.K/HK.02/SJN.H/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan bersama antara Ditjen Migas Kementerian ESDM, Tim BPH Migas, dan Pertamina di beberapa daerah yang terjadi antrean/kelangkaan Solar. Kemudian upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok bahan bakar migas melalui command center, koordinasi Pertamina dengan penegak hukum dan pemerintah daerah,” imbuhnya. seluruh Direksi Pertamina, tambahnya, telah melakukan pengecekan langsung di berbagai SPBU serta sarana dan fasilitas terminal BBM yang tersebar di Indonesia, antara lain di wilayah Jambi, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, Sumatrra Barat, Lampung dan Bengkulu. Pengecekan juga dilakukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Agung mengungkapkan, Pertamina juga telah membentuk Satgas RAFi (Ramadan & Idulfitri) dan menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU Siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU Kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik. (yd)
Internasional
Berita Internasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Mereka adalah para pekerja migran skema government to government (G to G). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku senang dengan pelepasan. Menurutnya, mereka yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. “Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas,” kata Presiden, dikutip dari laman Setkab RI (17/10). Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. “Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah,” ujar Kepala Negara. “Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan,” tambahnya. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. “Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya,” tuturnya. Kepada para PMI, Presiden berpesan agar mereka dapat bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut. “Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas,” tutupnya. Tampak hadir dalam acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. (yd)
Politik
PIFA, Politik - Melalui peraturan menteri Nomor 125 tahun 2022, Kemenko Polhukam membentuk dukungan elemen satuan kerja (Desk) untuk menentukan langkah strategis dalam menyukseskan penyelenggaran pemilu tahun 20234. Urgensi dari pembentukan Desk Koordinasi ini. Pertama. Untuk membantu kelancaran pelaksanan tugas wewenang dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu. Kedua, untuk Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menghambat proses pertahapan Pemilu serentak 2024. Dan ketiga, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Poltik, Brigjen TNI Haryadi menyampaikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Desk Pemilu, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam membuat keputusan serta langkah strategis. “Banyak yang menaruh harapan besar dalam keberadaan desk yang mendukung suksesnya pemilu, sehingga harus dijalankan secara optimal sesuai dengan tugasnya masing-masing” kata Haryadi, mengutip laman resmi Kemenko Polhukam RI. Analis BSSN Doni Kurniawan Mengatakan, penyebaran disinformasi mengenai Pemilu dan Pilpres dalam rentang waktu Januari sampai Mei 2023. Paling banyak terjadi pada bulan Maret. Dan paling banyak terjadi dimedia social Twitter. Untuk itu dia menekankan untuk punya agenda setting yang kuat, agar potensi ancaman siber bisa diredam dan tidak banyak masyarakat yang golput. “Kita harus membangun narasi yang kuat. Selian dari penindakan, kita harus punya agenda setting yang kuat untuk disebarkan, sehingg potensi kewawanan ancaman siber masyarakat bisa kita redam, dan agar golput tidak bertambah,” ujar Doni. (hs)