Afif menjelaskan, setiap evaluasi yang dilakukan, termasuk perubahan sistem pemilihan, memerlukan revisi undang-undang untuk bisa diimplementasikan. Ia juga menegaskan bahwa perubahan aturan pasti menghadapi tantangan, tetapi KPU akan tetap menjalankan aturan yang berlaku.

Afif menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah hal baru, mengingat isu serupa pernah muncul sebelumnya. Diskusi terkait sistem Pilkada, seperti proporsional terbuka atau tertutup, juga menjadi bagian dari dinamika evaluasi.

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD, seperti di Malaysia, Singapura, dan India. Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan dapat mengurangi biaya Pilkada yang tinggi. (ad)