PIFA, Lokal – Janji calon gubernur (cagub) Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, untuk menggratiskan pendidikan bagi seluruh pelajar SMA/SMK dan SLB swasta di provinsi ini mendapatkan kritik tajam. Husni, Koordinator Relawan Satu Barisan, menilai pernyataan tersebut hanya sebagai janji manis tanpa dasar yang jelas, bertujuan menarik simpati masyarakat.

“Cagub nomor 2 menebar janji soal pendidikan yang terlalu muluk, dan tak masuk akal. Masyarakat tentu sudah cerdas, bagaimana mungkin sekolah swasta bisa digratiskan,” ungkap Husni saat menanggapi pernyataan Norsan yang disampaikan dalam debat publik pertama pada Rabu (23/10).

Husni berpendapat, janji menggratiskan sekolah swasta adalah program yang tidak berdasarkan kajian mendalam. Menurutnya, program sekolah gratis yang sudah ada sejak tahun ajaran 2019 oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji hanya mencakup SMA/SMK dan SLB negeri. Para pelajar yang sekolah di bawah kewenangan pemerintah provinsi menerima beasiswa sebesar Rp100 ribu per bulan untuk pelajar SMA/SMK dan Rp200 ribu untuk pelajar SLB.

Program tersebut telah memberikan bantuan kepada 163.715 pelajar di Kalbar, dengan anggaran tahunan mencapai lebih dari Rp190 miliar. Sementara itu, jumlah pelajar di sekolah swasta tercatat sekitar 48.739 orang.

“Beasiswa itu diberikan agar pelajar sekolah negeri tidak perlu lagi membayar SPP, dan nilai SPP sekolah negeri itu seragam. Bagaimana jika diterapkan ke sekolah swasta dengan biaya SPP yang bervariasi?” tanya Husni, yang juga merupakan mahasiswa IAIN Pontianak.

Husni menambahkan bahwa pelajar di sekolah swasta biasanya berasal dari keluarga mampu, yang memilih sekolah tersebut berdasarkan kualitas pendidikan dan fasilitas yang ditawarkan. Ia khawatir bahwa jika sekolah swasta digratiskan, akan muncul masalah baru, seperti banyaknya orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

“Membebaskan biaya pendidikan di sekolah swasta justru akan menciptakan masalah baru dan berpotensi melanggar aturan pembiayaan,” jelas Husni, mantan Sekjen Asosiasi Mahasiswa Dakwah Kalimantan Raya.

Di sisi lain, Husni juga menolak klaim Norsan yang menyebut program sekolah gratis era Sutarmidji merupakan kelanjutan dari program gubernur sebelumnya, Cornelis.

“Program itu baru dimulai pada tahun ajaran 2019. Pak Sutarmidji telah melakukan efisiensi anggaran untuk program tersebut,” tegasnya.

Ria Norsan, dalam pernyataannya di debat publik, menyatakan bahwa program sekolah gratis bagi sekitar 170 ribu pelajar negeri masih belum cukup adil dan perlu diperluas hingga mencakup sekolah swasta.

“Kami akan berupaya memberikan pendidikan gratis juga kepada 40 ribu pelajar sekolah swasta,” ujarnya.

Dengan latar belakang tersebut, perdebatan mengenai janji pendidikan Ria Norsan menjadi sorotan di kalangan masyarakat Kalbar, menuntut kejelasan dan realistis dalam rencana yang ditawarkan kepada publik.