Pemerintah Kuba dilaporkan meminta Vatikan untuk menjadi penengah dalam hubungan dengan Amerika Serikat di tengah krisis energi yang semakin memburuk di negara kepulauan tersebut.

Media The Washington Post melaporkan, pembicaraan meningkat sejak akhir Februari setelah Duta Besar AS untuk Vatikan, Brian Burch, dan diplomat AS di Kuba, Mike Hammer, bertemu dengan Uskup Agung Paul Richard Gallagher di Roma.

Sepekan kemudian, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez melakukan kunjungan ke Vatikan untuk bertemu Paus Leo XIV serta Kardinal Pietro Parolin. Dalam pertemuan tersebut, Kuba meminta bantuan mendesak dari Takhta Suci untuk meringankan krisis yang melanda negaranya, sekaligus mengundang Paus untuk berkunjung ke Karibia.

Dalam diskusi lanjutan, Parolin juga didesak untuk menyampaikan kepada Washington mengenai kondisi kritis yang dihadapi Kuba. Pada hari yang sama, Parolin kembali bertemu dengan perwakilan AS guna membahas situasi tersebut.

Vatikan disebut tengah mengupayakan jalur diplomasi yang lebih lunak guna menghindari skenario konflik seperti yang terjadi di Venezuela. Sebelumnya, Takhta Suci memang memiliki rekam jejak dalam membantu meredakan ketegangan antara AS dan Kuba, termasuk dalam proses normalisasi hubungan kedua negara .

Di sisi lain, kebijakan Washington turut memperburuk situasi. Pada Januari lalu, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan pengenaan tarif terhadap negara yang memasok minyak ke Kuba, serta menetapkan keadaan darurat nasional dengan alasan ancaman keamanan.

Pemerintah Kuba menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk melemahkan perekonomian negara dan memperburuk kondisi hidup masyarakat. Krisis energi yang terjadi saat ini memang berdampak luas, termasuk pemadaman listrik dan tekanan ekonomi yang semakin berat .

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa Havana tengah membuka jalur negosiasi dengan Washington. Ia menegaskan Kuba siap melanjutkan dialog berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati sistem politik masing-masing negara.