Iran dilaporkan membentuk unit pasukan rahasia di Irak yang bertugas melancarkan serangan terhadap sejumlah negara Teluk yang menjadi tuan rumah fasilitas militer Amerika Serikat.

Menurut laporan Reuters yang mengutip delapan sumber anonim di Irak, unit tersebut dibentuk langsung oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan beroperasi di luar jaringan milisi pro-Iran yang selama ini dikenal di kawasan.

Sumber-sumber tersebut menyebut pembentukan pasukan baru itu dilakukan untuk menghindari deteksi sekaligus mempertahankan kemampuan Iran memproyeksikan pengaruhnya di Timur Tengah di tengah tekanan militer dan ekonomi yang semakin besar.

Setidaknya tiga hingga empat sel operasi disebut telah dibentuk. Masing-masing terdiri dari sekitar 10 pejuang elite Muslim Syiah Irak yang ditugaskan menjalankan operasi rahasia.

Menurut tiga sumber Reuters, kelompok tersebut diduga telah melancarkan sedikitnya tujuh serangan drone dari kawasan gurun dekat Kota Basra dan Samawa antara 20 April hingga 17 Mei. Target serangan disebut berada di Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Sejumlah anggota pasukan rahasia itu dikabarkan berasal dari Perlawanan Islam di Irak, sebuah payung milisi Syiah garis keras yang memiliki ribuan anggota.

Namun berbeda dengan kelompok proksi Iran lainnya, sel-sel baru tersebut disebut tidak berada dalam struktur komando milisi lokal dan langsung melapor kepada IRGC.

Para sumber menilai langkah itu merupakan perubahan strategi Teheran setelah sejumlah kelompok proksi Iran di kawasan mengalami pelemahan akibat konflik yang berkepanjangan dan tekanan internasional.

Irak sendiri merupakan salah satu pilar penting dalam jaringan regional Iran yang dikenal sebagai Poros Perlawanan. Jaringan tersebut membentang dari Gaza, Lebanon, Irak hingga Yaman.

Kelompok-kelompok yang bernaung di bawah Perlawanan Islam di Irak selama ini mengaku bertanggung jawab atas berbagai serangan drone dan roket terhadap aset-aset Amerika Serikat di wilayah Irak. Serangan-serangan itu kemudian memicu serangan balasan dari AS.

Di sisi lain, sejumlah faksi Syiah berpengaruh di Irak mulai menunjukkan perubahan sikap. Sejak tahun lalu, beberapa kelompok menyatakan kesiapan untuk mengurangi aktivitas bersenjata dan lebih fokus pada agenda politik domestik guna menghindari konfrontasi yang lebih luas dengan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump.

Perubahan sikap tersebut diyakini mendorong IRGC membentuk kelompok yang berada di bawah kendali langsungnya. Pandangan itu disampaikan oleh pensiunan jenderal Irak, Jasim Al Bahadli, serta dua anggota parlemen dari koalisi pemerintahan Syiah.

Bulan ini, dua kelompok bersenjata besar di Irak, Asaib Ahl Al Haq dan Brigade Imam Ali, juga mengumumkan rencana menyerahkan senjata kepada pemerintah setelah mendapat tekanan dari Washington agar kelompok bersenjata non-negara dibubarkan.

Menurut Bahadli, kelompok baru bentukan IRGC cenderung berukuran lebih kecil, memiliki ideologi yang lebih kuat, dan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat.

"Kelompok-kelompok baru yang dibentuk oleh IRGC tampak lebih kecil, lebih keras secara ideologis, dan lebih terkontrol ketat, mencerminkan kebutuhan Iran untuk menghemat sumber daya di tengah tekanan ekonomi," ujarnya.