Liga Arab Kecam Tindakan Militer Israel di Palestina, Lebanon, dan Suriah
Israel | Sabtu, 5 April 2025
Liga Arab mengecam tindakan Militer Israel di Palestina, Lebanon, dan Suriah. (vosizneias)
Israel | Sabtu, 5 April 2025
Lokal
PIFA, Lokal – Dalam debat publik pertama Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat (Kalbar), calon gubernur (Cagub) nomor urut 1, Sutarmidji, menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah lebih mandiri secara fiskal.Menurut Sutarmidji, kemampuan kepala daerah untuk mengoptimalkan PAD menjadi modal utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Kalbar tanpa ketergantungan penuh pada dana pusat.Dalam sesi tanya jawab debat tersebut, Sutarmidji bertanya kepada Cagub nomor urut 3, Muda Mahendrawan, mengenai strategi peningkatan PAD. Muda menanggapi bahwa hampir 90 persen PAD Kalbar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga peningkatan PAD sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan.Muda juga menyebutkan pentingnya menggerakkan perekonomian agar PAD otomatis meningkat. "Jika ekonomi daerah bergerak dengan baik, maka produktivitas masyarakat dan investasi akan meningkat, yang berimbas pada kenaikan PAD," katanya. Ia menambahkan bahwa insentif untuk masyarakat dan pembenahan perizinan investasi bisa membantu dalam memaksimalkan potensi ekonomi daerah.Namun, Sutarmidji membantah klaim Muda bahwa 90 persen PAD berasal dari PKB dan BBNKB. "Kalau dikatakan 90 persen PAD dari PKB dan BBNKB itu jelas ngawur," ujarnya. Sutarmidji memaparkan bahwa saat menjabat sebagai gubernur pada 2018-2023, ia berhasil meningkatkan PAD dari Rp1,8 triliun menjadi Rp3,2 triliun dengan mengoptimalkan data potensi pendapatan daerah.Terkait RSUD Soedarso, Sutarmidji menjelaskan bahwa pendapatan rumah sakit tersebut bukan berasal dari PAD langsung, tetapi dari retribusi BPJS yang diperuntukkan bagi biaya layanan dan tenaga medis. Ia menegaskan bahwa menghapus retribusi ini akan berdampak buruk bagi kesejahteraan tenaga medis.Muda merespons dengan mempertanyakan efektivitas serapan anggaran yang disebutnya kurang optimal. Menurutnya, meskipun PAD meningkat, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp300-400 miliar per tahun, yang dianggapnya tidak efisien. "Pendapatan meningkat tapi SiLPA tetap tinggi, jadi penting untuk memastikan belanja tersalurkan tepat guna ke masyarakat," kata Muda.Pada penutupan segmen, Sutarmidji menjelaskan bahwa SiLPA tidak terkait dengan rendahnya serapan anggaran, melainkan karena pendapatan yang melampaui target di akhir tahun. “SiLPA terjadi karena pendapatan lebih dari target. PAD yang meningkat bukan karena kita tidak mampu belanja, tapi karena kita bisa memaksimalkan pendapatan,” tegasnya.Sutarmidji menekankan bahwa pemahaman kepala daerah terhadap data dan aturan sangat penting dalam mengelola anggaran secara efektif.Sutarmidji juga mengaitkan pengalamannya sebagai pengajar hukum otonomi daerah dan kepegawaian, yang membantu Kalbar bebas dari permasalahan hukum dalam tata kelola pemerintah."Semua sesuai aturan, sehingga Kalbar bebas dari hal-hal yang terkait masalah hukum," pungkasnya.Debat ini memperlihatkan perbedaan pendekatan antara kedua calon dalam pengelolaan PAD dan anggaran Kalbar, menunjukkan strategi yang berbeda dalam membangun kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran di daerah.window.__oai_logHTML?window.__oai_logHTML():window.__oai_SSR_HTML=window.__oai_SSR_HTML||Date.now();requestAnimationFrame((function(){window.__oai_logTTI?window.__oai_logTTI():window.__oai_SSR_TTI=window.__oai_SSR_TTI||Date.now()}))
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Kasus COVID-19 di sejumlah negara termasuk Indonesia mengalami peningkatan akibat Omicron Varian BA.4 dan BA.5. Untuk menekan laju penularannya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan terutama memakai masker. Imbauan disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (16/06/2022), ”Pesan Bapak Presiden itu harus kita laksanakan, tetap waspada, hati-hati. Di luar bisa buka masker tapi begitu masuk di dalam kita harus tetap pakai masker, atau kalau di luar kerumunannya banyak pakai masker, atau kita merasa badan kita tidak sehat atau ada yang kita lihat duduk/berdiri di sebelah kita, walaupun di luar, batuk-batuk, kita tetap pakai masker,” tegasnya, dikutip PIFA dari laman Setkab RI. Menkes menyampaikan, pihaknya terus memonitor perkembangan kasus COVID-19 global dan pola penyebarannya. “Kita amati di Afrika Selatan sebagai negara pertama yang (varian) BA.4 dan BA.5 masuk, puncaknya itu sepertiga dari puncaknya Omicron atau Delta sebelumnya. Jadi kalau kita Delta dan Omicron puncaknya di 60 ribu kasus sehari, kira-kira nanti estimasi berdasarkan data di Afrika Selatan mungkin puncaknya kita di 20 ribu per hari,” ujarnya. Dengan kasus konfirmasi harian sekitar seribu kasus per hari, Menkes menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masih berada pada level 1. Standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk kasus konfirmasi level 1 adalah maksimal 20 kasus per minggu per 100 ribu penduduk. “Kalau di-translate untuk penduduk Indonesia sekitar 7.700 per hari. Jadi itu adalah level threshold pertama di mana level transmisi berdasarkan WHO Indonesia akan naik ke level 2,” ujarnya. Menkes menambahkan, puncak kasus varian BA.4 dan BA.5 diprediksi terjadi pada bulan Juli mendatang. “(Puncaknya) satu bulan sesudah diidentifikasi, jadi sekitar minggu ke-3-minggu 4 Juli, dan kemudian nanti akan turun kembali. Menkes menegaskan, pemerintah akan terus memonitor ketat gelombang varian BA.4 dan BA.5 tersebut. “Tetapi yang kita perlu lihat adalah bahwa fatality rate-nya atau kematiannya itu jauh lebih rendah, mungkin seperduabelas atau sepersepuluh dari Delta dan Omicron,” pungkasnya. Read more: https://setkab.go.id/menkes-minta-masyarakat-waspadai-peningkatan-kasus-covid-19/
Lokal
PIFA, LOKAL - Debat publik Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2024 yang digelar oleh KPU Kalbar berlangsung panas, khususnya saat calon gubernur nomor urut 1, Sutarmidji, memberikan respons tegas kepada pasangan nomor urut 2, Ria Norsan-Krisantus.Ketegangan memuncak ketika Krisantus mempertanyakan janji pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang menurutnya tak terealisasi selama Sutarmidji menjabat sebagai gubernur. Dengan nada tegas, Sutarmidji menjawab bahwa seluruh kewajiban pemerintah provinsi sudah diselesaikan.“Semua kewajiban Pemprov Kalbar untuk mendorong pemekaran Kapuas Raya sudah tuntas. Persoalannya adalah moratorium dan belum adanya Undang-Undang Pemekaran. Itu bukan wewenang gubernur,” ujarnya.Tak berhenti di situ, Sutarmidji justru berbalik menantang Krisantus yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Kalbar 2. Ia mempertanyakan kontribusi Krisantus dalam mendorong legislasi terkait pemekaran.“Apa yang dibuat Anggota DPR RI Dapil Kalbar 2? Yang buat UU ini DPR bersama Presiden, bukan gubernur. Kalau kami bisa buat UU, saya rasa Kapuas Raya sudah mekarkan sejak lama,” ujar Sutarmidji disambut riuh tepuk tangan pendukung.Debat ketiga Pilgub Kalbar 2024 ini mengusung tema Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Pasangan Midji-Didi yang didukung delapan partai politik tampak percaya diri dalam memaparkan visi-misi mereka sepanjang debat.Sementara itu, pasangan Ria Norsan-Krisantus mencoba mengejar dengan mengangkat isu-isu strategis, termasuk pemekaran Kapuas Raya. Namun, serangan mereka berbalik menjadi bumerang setelah jawaban tajam dari Sutarmidji.Debat ini menjadi momentum krusial untuk menentukan pilihan masyarakat Kalbar menjelang pemilihan pada Desember 2024. Apakah isu Kapuas Raya akan memengaruhi peta dukungan? Kita tunggu hasil akhirnya!