Longsor Parah Akses Wisata Colo Kudus, Pemprov Jateng Siapkan Dana Rp10 Miliar untuk Perbaikan Cepat
Toyo | Rabu, 14 Januari 2026
Longsor Parah Akses Wisata Colo Kudus, Pemprov Jateng Siapkan Dana Rp10 Miliar untuk Perbaikan Cepat
Toyo | Rabu, 14 Januari 2026








Sports

PIFA.CO.ID, SPORTS - Setelah menerima sanksi dari FIFA akibat perilaku diskriminatif sekelompok suporter dalam laga Indonesia vs Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memilih untuk tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga merancang langkah edukatif untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, menyatakan bahwa FIFA secara resmi menyurati PSSI dengan merujuk pada Pasal 15 FDD-23338 terkait diskriminasi. Dalam laporan yang dikirimkan, sistem pemantauan anti-diskriminasi FIFA mengidentifikasi adanya teriakan bernada xenophobia dari sekitar 200 suporter di Sektor 19, tepatnya di Tribun Utara dan Selatan, pada menit ke-80 pertandingan."Keputusan FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab terhadap perilaku diskriminatif suporter... Ini pembelajaran bagi kita semua," ujar Arya. Ia menambahkan bahwa FIFA sangat menekankan prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan saling menghargai dalam setiap pertandingan sepak bola.Sebagai tindak lanjut, PSSI akan menyusun rencana komprehensif untuk memberantas diskriminasi dalam lingkungan sepak bola nasional. Salah satu upaya yang direncanakan adalah kampanye literasi bagi para suporter. "Kita harus mulai melakukan langkah-langkah literasi dan pendidikan-pendidikan suporter untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi," tegas Arya.Selain denda lebih dari Rp400 juta, Indonesia juga dihukum dengan pengurangan kapasitas penonton sebanyak 15 persen di Tribun Utara dan Selatan dalam laga melawan Tiongkok pada 6 Juni mendatang. Namun, FIFA membuka opsi agar kursi-kursi tersebut dapat dialokasikan untuk kelompok khusus seperti komunitas anti-diskriminasi, pelajar, perempuan, atau keluarga.PSSI juga diwajibkan memasang spanduk bertema anti-diskriminasi selama pertandingan tersebut dan menyerahkan pemetaan tempat duduk kepada FIFA paling lambat 10 hari sebelum laga. Arya menyebut bahwa PSSI akan patuh, namun yang terpenting adalah pembenahan perilaku suporter secara berkelanjutan.Langkah PSSI ini dipandang sebagai titik awal untuk mengedukasi para pendukung sepak bola Indonesia tentang pentingnya menciptakan atmosfer yang inklusif dan penuh rasa hormat. Dengan adanya peristiwa ini, federasi berharap seluruh pihak lebih sadar bahwa ucapan diskriminatif, meskipun hanya dari sebagian kecil penonton, dapat berdampak besar bagi citra dan nasib tim nasional di kancah internasional.
Lokal

PIFA.CO.ID, LOKAL - Banjir telah merendam tujuh kabupaten di Kalimantan Barat. Saat ini, total wilayah yang terendam banjir ada 314 desa di 60 kecamatan dengan total 43.092 kepala keluarga (KK) atau 148.693 jiwa terdampak. Namun dari jumlah warga yang terdampak tersebut hanya 104 KK atau 606 jiwa yang terdata mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah.Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, mengungkapkan sudah meminta warga terdampak banjir untuk mengungsi. Namun sebagian warga lebih memilih untuk mengungsi secara mandiri di rumah masing-masing atau kerabat yang dinilai masih aman.“Kalau kita lihat data yang mengungsi hanya ratusan orang, persoalannya bukan pemerintah tidak menyiapkan hunian sementara, tetapi masyaraksat kita enggan untuk tinggal di pengungsian. Padahal fasilitas sudah kita lengkapi tetapi mereka lebih memilih mengungsi secara mandiri di rumah keluarga mereka yang masih aman,” ungkapnya saat ditemui di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalbar, pada Kamis (30/1/25).Diakui Daniel, kondisi tersebut sedikit menyulitkan petugas di lapangan, terutama dalam pendistribusian logistik makanan siap saji sesuai waktunya. “Kendala nya yang dihadapi petugas di lapangan adalah tempat mereka mengungsi itu harus kita interensasi dalam rangka mendorong bantuan logistik makanan siap saji yang harus mereka konsumsi tiap waktunya,” ujarnya.Untuk itu, Daniel kembali mengimbau warga yang terdampak diusahakan untuk bisa terpusat pengungsian ini supaya pengkoordinasinya lebih nyaman.Sementara itu soal bantuan dinilai lambat, Daniel menegaskan pemerintah provinsi tidak menyalurkan langsung kepada masyarakat. Akan tetapi bertahap, didistribusikan dahulu ke pemerintah daerah yang kemudian nantinya disalurkan kepada masyarakat.“data ini menjadi penting karena memang persoalan bantuan ini bukan tidak akan diberikan tetapi mungkin lambat sampai karena persoalan data. Contoh ada beberapa kecamatan yang misalnya datanya ganda, ini yang harus kita verifikasi. Ternyata setelah kita data rupanya datanya ganda, lebih dari satu. Jadi pembersihan data ini memerlukan waktu cukup lama. Sebeb itu pemberian bantuan sedikit terlambat,” pungkasnya.
Lokal

Berita Kalbar, PIFA - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memantau langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Flamboyan dan Pasar Mawar Pontianak, Sabtu pagi (30/4/2022) kemarin. Tepat pukul 07.00 WIB Sekda Prov Kalbar bersama kepala perangkat daerah terkait mengelilingi Pasar Flamboyan dan Pasar Mawar Pontianak guna memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar. Usai berkeliling pasar, Sekda Prov Kalbar menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka memantau harga bahan pokok menjelang Idul Fitri 1443 Hijriyah. "Hasil turun ke lapangan adalah harga saat ini relatif stabil, hanya ada beberapa bahan pokok yang naik, tetapi masih dalam batas normal karena tingginya permintaan menjelang Idul Fitri. Kami selalu memantau agar tidak terjadi lonjakan harga. Sekarang harga minyak goreng curah sudah Rp 15.000/liter. Secara umum, tidak ada lonjakan harga bahan pokok, rantai produksi dan distribusinya juga terjaga dengan baik," jelas dr. Harisson, M.Kes. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, SP., M.Si., mengatakan representasi neraca ketersediaan pangan dari harga mengandung makna ketersediaan bahan pokok yang mempengaruhi harga. "Kita lihat tahun ini harganya sangat stabil, bahkan ada beberapa komoditi harganya turun, seperti cabai agak turun dan yang agak tinggi mungkin daging sapi karena agak tingginya permintaan pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri, tetapi masih jauh dibawah jika dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa sampai Rp. 180.000/Kg dan tahun ini masih Rp. 150.000/Kg," jelas Heronimus. Dirinya juga menjelaskan bahwa keseimbangan bahan pokok harus tetap terjaga. Artinya, produsen/petani tetap untung dan konsumen terbantu dengan harga yang stabil. "Jadi secara keseluruhan stok kita tersedia, distribusi lancar harga stabil," tutup Kadis Ketahanan Pangan Prov Kalbar. (rs)