Foto: CNN Indonesia

Luhut Binsar Panjaitan Ditunjuk Menjadi Ketua GERNAS BBI

Jakarta | Rabu, 22 September 2021

Berita Nasional, Jakarta - Pifa, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Penunjukan tersebut menambah sederet jabatan yang telah dipegang Luhut. Jakarta, Senin (20/9/2021)

Dilansir dari CNN Indonesia Ketentuan ini tertuang di Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Masa jabatan berlaku mulai 8 September 2021.

"Susunan Tim Gernas BBI terdiri atas Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi," yg tercantum di Pasal 2 Keppres 5/2021.

Menurut tugasnya, Tim Gernas BBI akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugasnya, yaitu mencapai target Gernas BBI berupa peningkatan jumlah UMKM yang termasuk pelaku ekonomi kreatif dan masuk ke ekosistem digital.

Target lainnya berupa peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal, peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal. Kemudian, turut menstimulus ekonomi untuk UMKM.

Tugas lain adalah sebagai penyelaras program Gernas BBI dengan kampanye publik, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan target, dan pelaporan data perkembangan hasil kerja Gernas BBI. Dalam menjalankan tugas ini, segala biaya yang diperlukan oleh tim akan dibebankan ke APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, Luhut nantinya akan dibantu oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso sebagai Wakil Ketua.

Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi Ketua Harian dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki sebagai Wakil Ketua Harian.

Di sisi lain, penunjukan Luhut pada jabatan ini menambah sederet posisi yang sudah ditempatinya pada saat ini. Selain menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi serta Ketua Tim Gernas BBI, Luhut sebelumnya juga telah ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali dan Wakil Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Jabatan lain yang juga dipegangnya, yaitu Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi pelaksana tugas (plt) menteri esdm, plt menteri perhubungan, dan plt menteri perikanan, namun sudah tidak menjabat seiring penunjukan tokoh baru di Kabinet Indonesia Maju.

Indonesia

| Jumat, 16 Mei 2025

Berita Terkait

Lokal

Rapat Bahas BBM Subsidi, Angeline: Jangan Ada Oknum Ambil Keuntungan

Berita Lokal, PIFA – Komisi I DPRD Kalimantan Barat rapat bersama mitra kerja dalam hal ini Polda Kalbar, di Ruang Meranti, Gedung DPRD Kalbar, Senin (12/9/2022). Rapat yang dihadiri oleh Wakil Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Asep Safrudin beserta jajaran itu, membahas soal Bahan Bakar Minyak (BBM) secara spesifik pasca penyesuaian harga medio awal September kemarin. Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Angeline Fremalco menerangkan, rapat kerja ini adalah bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di DPRD Kalbar pekan kemarin. “Kami bahas secara lebih spesifik pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi di Kalimantan Barat,” kata Angeline. Angel menerangkan, selain meneruskan aspirasi mahasiswa saat unjuk rasa ke pemerintah pusat, pihaknya sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) bertanggung jawab untuk membahas ini bersama mitra kerja. Dalam rapat itu, dia menerangkan, Polda Kalbar memberikan gambaran kondisi dan persoalan di lapangan. Selain itu, pihak DPRD juga menyampaikan temuan-temuan dalam penyaluran BBM bersubsidi itu. “Agar BBM subsidi ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Dan jangan sampai ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari BBM bersubsidi ini,” katanya. Angeline menerangkan, Polda Kalbar melaporkan sudah banyak penindakan terhadap kasus penyelewengan BBM bersubsidi ini. Pihak kepolisian juga terus fokus untuk mengatasi persoalan ini. “Sudah ada 66 tersangka dalam penanganan kasus ini. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan bisa menambah kinerja Polda Kalimantan Barat lebih baik lagi,” katanya. Isu mafia BBM subsidi ini, terus mencuat seiring penetapan kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Mahasiswa di Kalbar, membawa persoalan ini dalam aksi unjuk rasa di DPRD Kalbar untuk juga dituntaskan. Mahasiswa dalam spanduk yang dibawa, selain menuliskan penolakan kenaikan harga BBM, mereka juga meminta aparat dan BPH Migas memberantas mafia migas dan penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. (ap)

Kalbar

| Selasa, 13 September 2022

Nasional

Kemenag Sampaikan Aspirasi Jemaah Haji Soal Keringanan Biaya Transportasi Lokal ke DPR

PIFA, Nasional - Bertemu dengan DPR, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Sarbin Sehe, mengungkapkan aspirasi jemaah haji terkait keringanan biaya transportasi lokal. Ketua DPR Komisi VIII, Ashabul Kahfi, beserta tim Komisi VIII melakukan peninjauan di Asrama Haji Manado. Sarbin Sehe menjelaskan bahwa jemaah haji Sulawesi Utara berharap adanya keringanan biaya transportasi lokal di masa mendatang. "Jemaah haji Sulawesi Utara berharap, ke depan ada keringanan biaya transportasi lokal bagi mereka," ungkap Sulut Sarbin Sehe di Manado, dikutip PIFA dari laman Kemenar RI, Sabtu (15/7/2023) Saat ini, jemaah haji Sulawesi Utara masih harus berangkat melalui Embarkasi Balikpapan, sehingga mereka perlu terbang terlebih dahulu ke Balikpapan. Biaya pesawat dari Manado ke Balikpapan sangatlah tinggi. Selain itu, Sarbin juga menyebutkan bahwa biaya transportasi lokal untuk jemaah haji di Sulawesi Utara, termasuk transportasi dari asrama ke bandara dan sebaliknya, juga tinggi. Sarbin menjelaskan bahwa biaya total berangkat-pulang untuk jemaah haji di Sulawesi Utara mencapai sekitar Rp7,2 juta per jemaah. Terutama bagi jemaah yang tinggal di pulau-pulau seperti Kepulauan Talaud, Sangihe, dan sebagainya, mereka membutuhkan biaya tambahan. Sarbin juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota telah memberikan bantuan biaya kepada setiap jemaah haji, meskipun jumlahnya berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing Kabupaten/Kota. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan sekitar Rp3 juta per jemaah. Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, sejalan dengan Sarbin, mengungkapkan perlunya tindak lanjut terhadap bantuan biaya transportasi jemaah haji ini melalui pembuatan Peraturan Daerah (Perda). "Jadi kita dorong Pemda untuk membuat Perda. Paling tidak ada bantuan supaya biaya ongkos tersebut dapat dikurangi," tutupnya.

Indonesia

| Sabtu, 15 Juli 2023

Lokal

Wamentan Sudaryono Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Menjangkau Hingga Wilayah 3T di Kalbar

PIFA, Lokal - Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Sudaryono, menegaskan bahwa pembentukan Kooperasi Desa Merah Putih akan menjangkau hingga wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T), termasuk di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan usai menghadiri peluncuran dan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (27/5/2025).“Harapan presiden adalah Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi salah satu jawaban harapan dari masyarakat daerah setempat (3T), Bagaimana pemerintah hadir di tempat-tempat yang memang sulit untuk dijangkau,” ujarnya.Sudaryono mengungkapkan bahwa nantinya koperasi desa murah putih tersebut akan menyediakan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, obat-obatan, dan sistem logistik hasil bumi desa dengan harga yang dapat menjangkau masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pelosok.“Kita punya harapan bahwa kooperasi desa Merah Putih ini menjadi satu diantara sekian solusi yang bisa kita bawa untuk menjawab tantangan dan harapan dari masyarakat yang ada di sana,” katany.Menurut Sudaryono, Kooperasi Desa Merah Putih bukan sekadar wadah usaha biasa. Koperasi ini berfungsi sebagai outlet atau kepanjangan tangan pemerintah untuk menyalurkan berbagai program, seperti bansos, bantuan pangan, sembako murah, hingga distribusi gas LPG dan pupuk ke desa-desa.“Jadi ini menjadi outlet memastikan bahwa distribusi dari program pemerintah itu sampai ke daerah, sampai ke desa dirasakan masyarakat desa dan menggerakkan ekonomi desa itu,” jelasnya.Ia menyampaikan bahwa hampir 50 persen desa di Kalbar telah menyelesaikan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), meskipun diyakini jumlah sebenarnya lebih tinggi karena persoalan pembaruan data. Sudaryono optimis seluruh Musdesus akan rampung sebelum 31 Mei 2025.“Ini tinggal soal waktu saja, tinggal cari momen yang pas. Insya Allah sebelum tanggal 31, semua desa di Kalbar sudah menyelesaikan Musdesus,” katanya.Dalam pelaksanaan di wilayah 3T, Sudaryono mengakui terdapat tantangan seperti minimnya akses internet dan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, pemerintah memastikan akan ada pendampingan khusus.“Oh iya, harus ada pendampingan. Karena kadang internet tidak ada, sinyal pun susah. Ini yang kita percepat supaya semua pihak tahu dan bisa terlibat,” jelasnya.Provinsi Kalimantan Barat sendiri ditargetkan membentuk 2.038 unit Kooperasi Desa Merah Putih dari total 2.145 desa dan kelurahan yang ada. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa.

Kalbar

| Selasa, 13 September 2022

Indonesia

| Sabtu, 15 Juli 2023

Pontianak

| Rabu, 28 Mei 2025