PIFA, Internasional - Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana memanfaatkan Sidang Umum PBB untuk mendorong negara-negara Barat mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan Israel dalam konflik yang terus berkecamuk di Gaza.

Menurut laporan Politico, Macron akan mencoba melakukan manuver diplomatik besar saat berada di New York, Senin (22/9/2025) waktu setempat. Namun, peluang keberhasilan upaya tersebut diperkirakan sangat kecil, terutama karena kurangnya dukungan dari negara-negara kunci di Eropa.

Sidang Umum PBB ke-80: Sorotan Global

Sidang peringatan 80 tahun Majelis Umum PBB resmi dibuka pada 9 September 2025. Seperti tradisi sebelumnya, acara ini mencakup pekan tingkat tinggi dengan debat umum yang dijadwalkan berlangsung 23-27 September serta 29 September.
Rusia dipastikan akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, sementara berbagai negara anggota PBB lainnya akan hadir untuk membahas isu-isu global, termasuk krisis di Gaza.

Hambatan Besar: Minim Dukungan Eropa dan AS

Meski Macron berupaya menghadirkan front persatuan, beberapa negara besar di Eropa Barat, seperti Jerman dan Italia, diperkirakan tidak akan bergabung dengan inisiatif tersebut.
Politico mencatat, bahkan bila Macron berhasil mengumpulkan sejumlah negara, dampaknya terhadap Presiden AS Donald Trump kemungkinan sangat terbatas, mengingat Washington tetap teguh mendukung Israel.

Selain itu, Prancis sendiri mengakui bahwa langkah-langkah diplomatik ini tidak akan memberi dampak langsung terhadap krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk.

Eropa Barat Terbelah dalam Isu Internasional

Upaya Macron ini juga menyoroti perpecahan dalam Eropa Barat terkait kebijakan luar negeri. Perbedaan sikap di antara negara-negara anggota Uni Eropa memperlihatkan betapa sulitnya membangun kesepakatan bersama dalam menghadapi isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan konflik Palestina-Israel.

Jika Macron gagal meraih dukungan luas, inisiatif ini berpotensi hanya menjadi simbol politik tanpa hasil konkret, sekaligus memperlihatkan lemahnya pengaruh Eropa dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah.