Mahfud mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sempat disahkan. UU tersebut mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Namun, keputusan tersebut hanya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya SBY menerbitkan Perppu untuk mengembalikan sistem pilkada langsung karena tekanan politik yang cukup panas kala itu.

Sementara itu, Mahfud menilai usulan Prabowo ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, terutama dalam konteks membangun demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.

"Nantilah kita diskusikan, demokrasi seperti apa yang mau kita bangun," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan asas demokrasi dalam proses evaluasi sistem pemilihan kepala daerah ini.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan alasan usulannya. Menurutnya, sistem pemilihan melalui DPRD jauh lebih efisien dan hemat biaya, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Prabowo menyebut bahwa penghematan anggaran dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat, seperti memperbaiki sekolah dan irigasi.

"Uang itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting," kata Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12).

Prabowo juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, yang membebani negara dan para kontestan. Ia menilai sistem ini terlalu mahal dan perlu dibenahi.

"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun tokoh-tokoh politik," imbuhnya. Prabowo menegaskan bahwa evaluasi terhadap sistem ini diperlukan demi efisiensi dan kepentingan masyarakat luas.