PIFA.CO.ID, POLITIK - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang memaafkan koruptor jika mereka mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Mahfud menyebut kebijakan itu berpotensi melanggar hukum dan dapat dikenakan Pasal 55 KUHP karena dianggap menyuburkan korupsi.

"Menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menyuburkan korupsi, ikut serta, ya. Pasal 55 KUHP itu," kata Mahfud di Jakarta Utara, Sabtu (21/12).

Mahfud menegaskan korupsi adalah tindakan terlarang, dan membiarkan atau bekerja sama dengan pelaku korupsi hanya akan merusak tatanan hukum. Ia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam menyikapi isu ini.

Prabowo sebelumnya menyampaikan wacana itu saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Mesir, menyatakan peluang pengampunan bagi koruptor asalkan uang hasil korupsi dikembalikan, bahkan bisa dilakukan secara diam-diam.

"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar Prabowo.