Berita Nasional, PIFA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tegaskan pemerintah tak pernah membahas tentang penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin (07/03). 

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Mahfud melansir Antara, Senin (07/03).

Mahfud juga menerangkan jika Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu) tetap digelar pada 2024.

Hal tersebut menurutnya terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.

Mahfud menambahkan, Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran.

“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” ungkapnya.

Dirinya juga mengungkapkan jika Presiden Jokowi telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021 lalu. 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024.

“Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” tuturnya.

Menurut Mahfud, sikap Presiden Jokowi tentang penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 sudah jelas. Oleh karena itu, dirinya meminta semua pihak untuk tidak lagi meragukan komitmen presiden.

“Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” tutupnya. (b)