PIFA.CO.ID, NASIONAL - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa banyak kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki sisi positif dan patut dihormati. Hal tersebut ia sampaikan di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (19/2), sebagai tanggapan atas tagar "Indonesia Gelap" yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes 'kan," ujar Mahfud.

Ia menegaskan bahwa meskipun ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi, bukan berarti seluruh kebijakan tersebut buruk. Salah satu kebijakan yang menurutnya perlu mendapat apresiasi adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya kira bagus sebagai sebuah program," katanya.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, efisiensi merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.

Ia pun mengingatkan bahwa inefisiensi anggaran telah menjadi masalah sejak masa Orde Baru. Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan ayah Presiden Prabowo, Mahfud menyebut bahwa tingkat inefisiensi pada masa itu mencapai 30 persen.

"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujar dia.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif pada sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar.

"Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," jelasnya.

Menurut Mahfud, efisiensi harus difokuskan pada pengeluaran negara yang tidak efektif, seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak esensial, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara.

"Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," tutupnya.