PIFA.CO.ID, NASIONAL - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap terkait Harun Masiku.

Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto dalam sidang putusan sela menyatakan bahwa keberatan yang diajukan oleh Hasto dan tim penasihat hukumnya tidak berdasar secara hukum. Menurut hakim, dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan hasil penyidikan.

"Keberatan-keberatan formil yang diajukan terdakwa maupun penasihat hukum tidak cukup beralasan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap eksepsi," ujar Hakim Rios di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dengan putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan proses persidangan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Hasto Kristiyanto. Sidang dijadwalkan kembali digelar pada Jumat, 18 April 2025, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum.

Hakim juga menegaskan bahwa sejumlah keberatan yang disampaikan Hasto lebih berkaitan dengan aspek pembuktian, sehingga harus diuji dalam sidang pokok perkara, bukan pada tahap eksepsi.

Dalam eksepsinya, Hasto meminta agar dibebaskan dari dakwaan dengan alasan terdapat keraguan yang mendasar pada aspek pembuktian dan ketidaktepatan penerapan hukum terhadap dirinya. Namun, keberatan tersebut ditolak seluruhnya oleh majelis hakim.

Hasto didakwa telah menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku sebagai tersangka pada kurun waktu 2019–2024. Ia disebut memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi PDI-P, untuk merendam ponsel milik Harun ke dalam air setelah operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017–2022.

Tak hanya itu, Hasto juga diduga menyuruh ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam lainnya guna menghindari penyitaan oleh penyidik. Selain perintangan penyidikan, Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku juga didakwa memberikan suap sebesar 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan.

Suap tersebut bertujuan agar Wahyu Setiawan membantu memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku, yang sama-sama berasal dari Dapil Sumatera Selatan I.

Atas dakwaan tersebut, Hasto dijerat dengan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga dikenakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perkara ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama besar dalam politik nasional serta buronan yang hingga kini belum tertangkap, Harun Masiku. Jalannya sidang pokok perkara diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta baru dan memberikan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.