PIFA, Internasional – Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai antara Malaysia dan Indonesia terkait sengketa batas maritim di wilayah Laut Sulawesi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Seri Mohamad Hasan, dalam sidang di Dewan Rakyat pada Selasa (5/8). "Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya," ujar Menlu Hasan, seraya merujuk pada kerangka hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan mengenai batas maritim akan dilakukan melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis, dengan tetap mengacu pada kerangka kerja bilateral yang telah disepakati kedua negara. Kementerian Luar Negeri Malaysia, kata Hasan, juga akan terus berkoordinasi erat dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Negara Bagian Sabah, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap menjaga dan melindungi kepentingan nasional Malaysia. Dalam pernyataannya, Hasan juga menyinggung soal wilayah yang oleh Malaysia disebut sebagai Blok ND6 dan ND7, yang terletak dalam Peta Baru Malaysia 1979 dan diklaim sebagai bagian dari Laut Sulawesi. Malaysia tidak mengakui istilah “Ambalat” yang digunakan oleh Indonesia untuk wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia atas kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan turut memperkuat posisi Malaysia atas wilayah maritim di Laut Sulawesi. “Setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah terkait,” tegas Hasan. Sengketa perbatasan maritim di wilayah Laut Sulawesi, khususnya yang berkaitan dengan blok kaya sumber daya energi seperti Ambalat, telah lama menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hingga kini, penyelesaian masih terus diupayakan melalui jalur diplomasi.