Berita Sambas, Kalbar - Pifa, Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi menilai penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sambas akan sulit dilakukan karena tidak ada lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Apalagi saat ini Sambas masih menginduk ke BNN Kota Singkawang, Selasa (14/9/2021).

Wakil Bupati Sambas mengatakan akibat dari maish menginduknya BNN Kabupaten Sambas ke Kota Singkawang inilah yang menjadi faktor penghambat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Sambas. 
“Selama ini BNN kita masih menginduk ke Kota Singkawang, tentu hal itu menjadi faktor penghambat tersendiri. Apalagi kita ketahui dari berita-berita selalu ada saja oknum warga Sambas yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika,” katanya dilansir dari Suara Pemred

Wakil Bupati Sambas ini mengatakan, pencegahan, pemberantasan, dan penindakan terhadap penyalahguna narkotika di Kabupaten Sambas butuh sinergi semua pihak, baik itu dari unsur pemerintah, aparat penegah hukum maupun masyarakat itu sendiri.

“Selain peran semua pihak, hal yang paling penting adalah adanya lembaga non kementerian seperti BNN di daerah kita yang selama ini belum ada. Saya bersikeras agar itu (BNN Kabupaten) segera terwujud, supaya Sambas mandiri dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika,” katanya.

Rofi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sambas sepenuhnya sudah siap membentuk BNN. Dia berharap itu segera terwujud secepatnya. Sebagai langkah serius, Rofi sudah pergi ke BNN Provinsi Kalbar untuk meminta itu dan mengetahui apa saja kendala pembentukan BNN di Sambas.

“Belum lama ini saya bersama stakeholder terkait sudah datang ke BNN Provinsi untuk meminta agar di Sambas segera dibentuk BNN. Kita di daerah sudah siap sepenuhnya, lokasi dan hal lainnya sudah ada,” ungkapnya.

Rofi mengatakan, selama ini kendala pembentukan BNN di Sambas ada di pusat. Padahal, BNN Provinsi Kalbar sudah merespons baik dan mendukung dibentuknya BNN di Sambas. Dia berharap pemerintah pusat juga mendukung keinginan itu.

“Dari BNN Provinsi sebenarnya sudah oke, hanya kendalanya di pusat. Ada surat penghentian membentuk BNN baru di tingkat kabupaten. Jadi kita meminta agar surat itu dicabut, kalau sudah dicabut nanti, mudah-mudahan BNN di Sambas segera terwujud,” ujarnya.

Rofi mengatakan, urgensi pembentukan BNN di Sambas sudah kritis. Walaupun selama ini ada BNN di Kota Singkawang tempat menginduk, keberadaan BNN di Sambas sangat dibutuhkan. Sebab, luasnya wilayah Sambas, dan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.

“Selama ini pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Geratak. Itupun mereka hanya sebagai rehabilisator saja. Kita memang sangat membutuhkan BNN sekarang. Supaya tidak menginduk lagi ke Singkawang,” tutupnya.