Zinedine Zidane. (REUTERS/JUAN MEDINA)

Mbappe Dukung Zidane Gantikan Deschamps sebagai Pelatih Timnas Prancis

Sports | Kamis, 11 September 2025

PIFA, Sports – Kapten timnas Prancis, Kylian Mbappe, menyatakan dukungannya terhadap kemungkinan Zinedine Zidane menjadi pelatih kepala Les Bleus setelah Didier Deschamps mengakhiri masa tugasnya pasca Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara dengan L'Equipe yang dikutip Rabu (10/9/2025), Mbappe menegaskan bahwa Zidane adalah sosok ideal untuk memimpin timnas Prancis di masa depan.

“Bersamanya, tidak perlu diperumit. Dia adalah Zidane. Tidak ada yang akan menolak. Hanya dia yang bisa melakukannya,” ujar Mbappe.

Meski begitu, Mbappe tetap menekankan bahwa ia akan mendukung siapa pun yang dipilih oleh Federasi Sepak Bola Prancis (FFF).
“Bila dia yang terpilih, bagus! Bila orang lain, juga tidak masalah. Namun, Zidane satu-satunya dalam sejarah sepak bola Prancis yang memiliki hampir semua hak untuk melatih timnas Prancis,” tegasnya.

Ingin Beri Perpisahan Manis untuk Deschamps

Mbappe juga menyampaikan keinginannya agar Deschamps mengakhiri masa kepelatihannya dengan prestasi terbaik, yakni membawa Prancis juara Piala Dunia 2026.

“Pelatih ini telah meninggalkan jejak tak terlupakan dalam sejarah timnas Prancis. Kami ingin memenangkannya karena ini Piala Dunia, bukan hanya karena ini adalah turnamen terakhir Deschamps. Tapi bila kami bisa memberinya kado ini, kami akan sangat senang, karena dia adalah legenda hidup,” kata Mbappe.

Deschamps, yang telah memimpin Prancis sejak 2012, sukses membawa Les Bleus meraih Piala Dunia 2018 serta mencapai final Euro 2016 dan Piala Dunia 2022. Namun, pelatih berusia 56 tahun itu sudah memastikan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi akhir dari perjalanannya bersama timnas.

Zidane Kandidat Terkuat

Nama Zidane disebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Deschamps. Pelatih berusia 53 tahun itu belum kembali ke dunia kepelatihan sejak meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2020/21.

Zidane bahkan sempat mendapat tawaran menggiurkan dari klub Liga Inggris seperti Chelsea dan Manchester United, serta minat besar dari Liga Pro Saudi. Namun, kedekatannya dengan para pemain Prancis dan rekam jejak gemilang sebagai pelatih membuatnya difavoritkan menjadi pelatih baru Les Bleus.

Menurut laporan L'Equipe, Zidane dikabarkan sudah mulai mempersiapkan rencana untuk timnas Prancis setelah Piala Dunia 2026.

Mbappe Tampil Tajam di Awal Musim

Di sisi lain, Mbappe memulai musim 2025/26 dengan performa impresif bersama Real Madrid. Ia telah mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan Liga Spanyol serta dua gol tambahan untuk timnas Prancis, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Prancis.

Mbappe akan berusaha melanjutkan tren positifnya saat Real Madrid menghadapi Real Sociedad di Anoeta pada Sabtu (13/9).

Inggris

| Jumat, 21 Maret 2025

Berita Terkait

Politik

Komentari Kaesang, FX Rudy Ungkit Aturan Sekeluarga Harus PDIP

PIFA, Politik - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), menyatakan bahwa ada peraturan di PDIP yang mengharuskan anggota keluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga (KK) untuk tidak boleh menjadi anggota partai yang berbeda-beda. Artinya, jika seseorang menjadi kader PDIP, maka anggota keluarga lainnya dalam KK tersebut juga harus menjadi kader PDIP. "Kalau itu memang aturan partai kok (satu keluarga satu partai) aturan seperti itu. Misal, saya PDIP, istri saya dan anak saya Sasa yang masih satu (KK), harus sama nggak bisa partai lain. Kalau partai lain, saya dipecat," katanya, seperti dikutip dari detikcom, Senin (5/6). Rudy menjelaskan bahwa hingga saat ini, putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, belum mendaftarkan diri ke PDIP. Namun, Rudy menegaskan bahwa PDIP terbuka bagi siapa saja. "Belum, belum ke sini (Kaesang). PDIP itu terbuka kepada siapapun, silakan, monggo, gitu lho. Jadi tidak terpaku pada kader partai saja. Toh saya mengusulkan kalau partai menghendaki lain saya juga sesuai dengan putusan Ketua Umum kok," imbuhnya. Namun, ketika disampaikan bahwa Kaesang Pangarep sudah memiliki KK yang berbeda dengan Jokowi, Rudy menyatakan bahwa Kaesang memiliki hak sendiri. "Beliau (Kaesang) itu sekarang masih keluarga Pak Jokowi nggak, masih satu KK nggak. Kalau nggak satu KK duwe (punya) hak dewe-dewe (sendiri-sendiri), ukurannya satu keluarga," ungkapnya. Namun, Rudy menyebut bahwa PDIP berharap Kaesang akan bergabung dengan partai yang berlambang banteng bermoncong putih itu. Terlebih lagi, PDIP telah memenangkan Jokowi dalam pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden. "Tetapi harapannya DPP kan mestinya Pak Jokowi itu kan sudah dimenangkan dalam pemilihan wali kota, gubernur, presiden bahkan Mas Gibran dan Mas Bobby itu suka tidak suka PDI Perjuangkan terlibat," katanya. Kaesang Pangarep menyatakan bahwa dia siap terjun ke dunia politik dengan sepenuh hati. Baliho dengan gambar fotonya dipasang di Depok, Jawa Barat. Kaesang mengaku telah memberikan foto tersebut kepada PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Pada baliho yang muncul di Depok, terdapat logo PSI dan tulisan "PSI MENANG, WALIKOTA KAESANG". "Saya foto, saya kasih semua. Saya kalau melakukan sesuatu, all out," pungkas Kaesang. Meskipun demikian, Kaesang menyatakan bahwa ia masih terbuka terhadap semua peluang yang ada. Dia belum memutuskan dengan spesifik. Dia bahkan mengaku bisa mencalonkan diri di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah, atau di tempat asal istrinya, Erina Gudono, yaitu Sleman, DI Yogyakarta. "(Pilkada) Solo, Sleman juga boleh," tutur dia. (ap)

Solo

| Rabu, 7 Juni 2023

Politik

Verifikasi Parpol Capai 32%, Komisi II Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Serahkan LHKPN

PIFA, Politik - Seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional telah mendaftarkan bacaleg DPR RI ke KPU RI sejak pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Dilansir dari Tribunnews, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari pada Senin (29/5) kemarin mengungkapkan bahwa progres verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI untuk Pemilu 2024 sudah mencapai 32 persen. Sebelumnya, KPK mengirimkan surat ke KPU terkait kewajiban melaporkan LHKPN bagi caleg terpilih. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa calon legislatif (caleg) terpilih wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Menurutnya, pejabat publik harus melaporkan hartanya secara terbuka dan transparan sebagai pertanggungjawaban pejabat publik. "Menurut saya penting bagi para caleg terpilih untuk wajib melaporkan LHKPN. Kan problemnya waktu itu caleg menyerahkan LHKPN, tetapi sekarang kan caleg terpilih harus bikin LHKPN. Pejabat publik harus melaporkan LHKPN secara riil, transparan, secara apa adanya. Jadi tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yg dilebihkan," ujar Saan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5/2023). Politisi dari Fraksi Partai NasDem itu meminta agar legislator terpilih tertib melaporkan LHKPN. Meski Komisi II DPR belum menentukan rapat bersama KPU soal syarat baru LHKPN. "Dari awal kita memang meminta agar para anggota DPR terpilih, untuk memenuhi laporan LHKPN. Jadi harus. Kita mengharuskan," kata Legislator Dapil Jawa Barat VII itu, mengutip laman resmi DPR RI. (hs)

Indonesia

| Selasa, 30 Mei 2023

Lokal

Aliansi Kamisan Pontianak Suarakan Isu Lingkungan Hingga Permendikbud No 30 Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Berita Pontianak, PIFA - Aliansi Kamisan kota Pontianak, kembali menggelar aksi damai di bundaran Digulis Untan, Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kamis (18/11/2021). Aksi yang di gelar rutin setiap Hari Kamis ini sudah diselanggarakan ke-27 ini, menyuarakan beberapa isu dan permasalahan baik lokal maupun nasional. Arifin selaku korlap aksi menyampaikan, aksi ini menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari isu lingkungan, Ham, Perempuan, dan Reforma Agraria. "Menuntut pemerintah pusat dan daerah agar segera mengevaluasi seluruh perizinan industri ekstraktif di Kalimantan Barat dan Indonesia" ujarnya. "kita juga Mendesak pemerintah pusat dan daerah agar melanjutkan moratorium sawit," Tambahnya. Selanjutnya, arifin juga menyampaikan untuk mendesak Perguruan Tinggi untuk menjalankan Permendikbud No 30 "Mendesak perguruan tinggi di seluruh Kalimantan Barat agar menjalankan upaya nyata pasca diterbitkannya Permendikbud No 30 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," tegasnya. Aksi ini juga turut mengecam segala tindakan perampasan hak tanah yang mengatasnamakan proyek strategis nasional dan mewujudkan Reforma Agraria. " Mengecam segala bentuk perampasan tanah atas nama ‘Proyek Strategis Nasional’ dengan dalih pembangunan dan kemakmuran," Ujarnya. " Mendesak pemerintah agar mewujudkan reforma agraria sejati dan disahkannya RUU Masyarakat Adat," Tambahnya. Arifin juga menyampaikan untuk mendesak pemerintah menyelsaikan permasalahan konflik di Papua dengan cara dialog. "Mengecam segala bentuk penyelesaian berbasis militeristik dan menuntut dilakukannya pendekatan dialog dan kemanusiaan di Papua," sampainya.