Megawati Perintahkan Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Magelang Usai Hasto Ditahan KPK
Indonesia | Jumat, 21 Februari 2025
PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2). Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membagikan surat ini dalam bentuk dokumen elektronik melalui aplikasi WhatsApp.
Dua Poin Instruksi Megawati
Dalam surat tersebut, Megawati memberikan dua poin utama instruksi kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis Megawati dalam instruksi pertama.
Lebih lanjut, Megawati menegaskan bahwa jika ada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang, mereka harus segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Dalam poin kedua, Megawati meminta semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP agar tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap menerima panggilan dari partai.
"2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," demikian bunyi poin kedua dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati serta dibubuhi cap stempel PDIP.
Hasto Kristiyanto Ditahan KPK
Perintah Megawati ini muncul setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam kasus terkait Harun Masiku.
Hasto akan menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di Rutan KPK. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Ia sempat mengajukan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka, namun permohonannya tidak diterima oleh pengadilan.
