PIFA, Nasional - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan masalah serius terkait tenaga honorer bidang administrasi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Penguatan APIP Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (13/9), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa rata-rata tenaga honorer bidang administrasi di daerah diisi oleh para tim sukses kepala daerah atau pejabat setempat, bahkan anggota keluarga mereka.

"Ini [honorer] tenaga administrasi. Kenapa? tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ," kata Tito Karnavian, seperti dikutip dari cnnindonesiacom, Jumat (15/9/2023).

Tito Karnavian juga mencatat bahwa jumlah tenaga honorer terus bertambah karena kepala daerah yang baru terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) membawa anggota tim sukses mereka menjadi tenaga honorer. Situasi ini mengakibatkan penumpukan tenaga honorer yang tidak memiliki keahlian khusus dan kurangnya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

"Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang," katanya.

"Begitu ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus." katanya lagi.

Selain tenaga administrasi, Tito Karnavian juga mencatat adanya tenaga honorer di bidang tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan mereka karena mereka memiliki keahlian khusus yang relevan dengan pekerjaan mereka.

Tito menjelaskan menumpuknya tenaga honorer berimplikasi anggaran belanja daerah banyak tersedot untuk gaji pegawai ketimbang belanja operasional atau modal di daerah.

"Yang belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa," ungkapnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah mencatat bahwa terdapat sekitar 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah sebelumnya berencana untuk menghapus tenaga honorer pada bulan November 2023, tetapi rencana tersebut dibatalkan hingga tahun 2024 mendatang.

Meskipun demikian, pemerintah tetap tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer baru, sehingga perlu adanya upaya serius dalam mengatasi masalah ini untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di daerah. (ad)