PIFA, Nasional – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya peran pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai solusi menekan angka putus sekolah di Indonesia. Ia bahkan menyebut, tidak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lulusan Paket C, jalur pendidikan setara SMA di luar sekolah formal.

“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia merespons pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, terkait upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak terjangkau jalur pendidikan formal.

Abdul Mu’ti juga berbagi pengalaman saat mengunjungi salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat. Menurutnya, PKBM tersebut mampu menampung lebih dari 300 peserta didik, dengan mayoritas mengikuti program kesetaraan Paket C.

“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu. Ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ungkapnya.

Menurut Abdul Mu’ti, program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C melalui PKBM merupakan jalur alternatif yang sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. PKBM dinilai mampu menjangkau kelompok rentan yang putus sekolah karena berbagai faktor.

Ia menekankan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor kultural seperti pernikahan usia dini, serta kendala geografis yang menyulitkan akses ke sekolah formal, juga menjadi penyebab utama.

“Angka tidak sekolah kita cukup tinggi, dan sebagiannya itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi sebagian karena alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau karena geografi,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas dan memperkuat peran PKBM, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Abdul Mu’ti menyebut, persoalan pendidikan anak Indonesia di luar negeri tidak hanya dialami anak pekerja migran, tetapi juga anak-anak diplomat.

“Kami berencana untuk nanti PKBM di luar negeri akan kita hidupkan lagi dengan skema seperti PKBM di Indonesia,” katanya.

Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan kurikulum Indonesia bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia Timur. Program tersebut diharapkan bisa direplikasi di negara lain.

Meski mengakui tingkat serapan pendidikan nonformal masih relatif rendah karena belum sepenuhnya masuk dalam indikator capaian pendidikan nasional, Abdul Mu’ti menyebut jumlah peserta program kesetaraan terus mengalami peningkatan.

“Ternyata terutama program kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C itu alhamdulillah pesertanya banyak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola PKBM. Pasalnya, seluruh peserta didik pendidikan kesetaraan berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), sehingga diperlukan pendataan dan pengawasan yang ketat.

“PKBM ini mendapatkan BOP. Jadi semua murid di PKBM kesetaraan mendapatkan BOP sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang Paket C-nya lulus lebih dulu sebelum Paket B,” tegas Abdul Mu’ti.