Mengenal Luak Kue, Kudapan yang Hanya Ada Saat Perayaan Imlek
Pontianak | Kamis, 23 Januari 2025
Mengenal Luak Kue, kudapan yang hanya disajikan saat Perayaan Imlek. (Dok. PIFA/Lydia Salsabila)
Pontianak | Kamis, 23 Januari 2025
Nasional
PIFA, Nasional - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menghindari awak media setelah rapat tertutup selama tiga jam dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1). Satryo meninggalkan ruang rapat sekitar pukul 17.16 WIB tanpa menjawab pertanyaan terkait isu tukin dosen ASN, dugaan perilaku kasar terhadap staf, dan pemecatan sepihak. Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang menyebut rapat tersebut membahas tiga topik utama, termasuk tukin dosen ASN dan program Kemendiktisaintek 2025. "Ya, yang paling banyak (dibahas) itu sebenarnya yang berkaitan dengan program yang ada tahun 2025 ini," kata Togar usai rapat seperti dikutip dari CNN. "Misalkan ada tentang SMA unggulan, kemudian tentang penelitian dan pengembangan," sambungnya. Sebagaimana diketahui, sebelumnya diberitakan bahwa pegawai Kemendiktisaintek menggelar protes pada Senin (20/1), untuk menuntut klarifikasi atas dugaan pemecatan pegawai secara sepihak oleh Satryo. Selain itu, Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI) mengadakan aksi terkait ketidakpastian tukin yang belum dibayar sejak 2020, dengan rencana aksi besar-besaran pada awal Februari.
Lokal
PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, memberikan arahan kepada kepala desa di kabupaten tersebut untuk meningkatkan produktivitas permukiman desa dengan memberikan kepastian hukum bagi lahan milik warga. Dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau Tata Badan Pertanahan Nasional di Kubu Raya, yang diadakan di Sungai Raya pada Jumat lalu, Muda Mahendrawan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas upaya tersebut. "Saya berterima kasih karena masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum sekaligus memberikan ketenangan hingga proses yang akan berjalan di desa yang bisa tertata dengan baik," kata Bupati Muda Mahendrawan. Muda Mahendrawan menjelaskan bahwa tujuan dari kepala desa adalah memastikan desanya terdaftar dengan lengkap dalam sistem kependudukan. "Kita harus memastikan hal ini tercapai, jika tidak, kita akan mewariskan masalah dan konflik di desa kita," tambahnya. Bupati Muda juga menjelaskan bahwa program pelepasan kawasan melalui program Tora dapat dilakukan melalui proses diskusi dengan masyarakat untuk mencari kepastian yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan lahan-lahan tersebut, misalnya melalui pertanian plasma dan mitra dengan kebun mandiri, yang akan menjadikan area permukiman dan perkarangan lebih produktif. Muda Mahendrawan juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Cornelis, anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI, Kanwil, dan DPM Kubu Raya, atas dukungan dan pelaksanaan program ini. Ini diharapkan akan mempercepat pembangunan dan mengurangi konflik di lapangan. Dia mengajak seluruh kepala desa bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proaktif dalam menjalankan program ini, karena jika dikelola dengan baik, proses sertifikasi lahan dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat. Sementara itu, Anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI, Cornelis, memberikan saran untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pertanahan, terutama untuk daerah yang tidak padat penduduk, agar dapat memiliki tanah hak milik minimal sawah seluas lima hektar. "Saya di sini melakukan pengawasan apakah sudah benar perencanaan ini, apakah benar ATR BPN berkoordinasi dengan bupati karena yang punya wilayah bupati," tuturnya. Ia juga mengusulkan agar program ini dimasukkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan disinkronkan dengan berbagai departemen dan non-departemen di tingkat kabupaten serta dibahas lagi di tingkat nasional. "Saya menjadi politisi supaya dapat membantu banyak orang, hari ini saya bangga karena sudah bisa membantu sehingga masyarakat dapat kepastian hukum. Sertifikat tanah sangat penting, hak milik tanah bisa diwariskan secara turun temurun," kata Cornelis. (ad)
Lokal
PIFA, Lokal - Juru Bicara DPRD Kalbar, Irsan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk meningkatkan anggaran kesehatan guna mengatasi persoalan stunting yang masih tinggi di Kalbar saat ini. Dia berharap agar peningkatan anggaran tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas gizi ibu dan anak di Kalbar. Hal tersebut disampaikannya dalam LKPJ Gubernur Kalbar 2022 pekan lalu, Selasa (9/5/2023). Irsan menyarankan, beberapa hal yang dapat dilakukan Pemprov melalui peningkatan anggaran tersebut diantaranya memperbanyak sosialisasi dan edukasi pentingnya gizi seimbang, serta meningkatkan pelayanan dan tenaga kesehatan (nakes) di daerah. "Salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi pentingnya gizi seimbang. Akses pelayanan dan nakes perlu ditingkatkan pula," pungkasnya. Dalam LJPJ, Legislatif juga mengapresiasi langkah Pemprov yang telah membenahi RSUD Soedarso. Namun, lanjut Irsan, pembenahan infrastuktur itu juga harus sejalan dengan sumber daya manusianya. "Pemerataan pembangunan infrastruktur juga mesti merata di berbagai daerah. Mesti didukung anggaran," ujarnya. Menanggapi rekomendasi anggota dewan, Wagub Kalbar, Ria Norsan mengatakan, salah satu fokus pihaknya saat ini adalah penurunan stunting. "Penyebab utama stunting di tiap daerah berbeda. Sintang Melawi misalnya disebabkan karena air bersih. Sebab, Sungai di Kalbar tercemar dengan pertambangan liar," terangnya. Soal perencanaan anggaran, Wagub menyebut standarisasi dan mekanisme dalam penyusun anggarannya sudah dipenuhi. Bahkan, Kalbar masuk daerah dengan percepatan penyerapan. Seperti diketahui, angka stunting di Kalbar tahun 2023 sempat turun sebanyak 2 %. Melansir laman resmi Diskominfo Kalbar, per 22 Februari 2023, angka stunting Kalbar turun dari yang sebelumnya 29,8 % jadi 27,8 %. Wagub Ria Norsan dalam acara Hari Kartini Tahun 2023, Kamis (11/5) kemarin, berharap angka stunting Kalbar hingga akhir 2024 bisa turun di angka 23 %. "Mungkin melalui kegiatan sosial ibu-ibu sekalian yang bisa menyampaikan kepada masyarakat agar angka stunting kita (Kalbar) tidak tinggi. Mudah-mudahan target kita untuk di Tahun 2024 akhir nanti bisa turun di angka 23 persen," paparnya di Gedung Pelayanan Terpadu Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, dikutip dari sonora.id. (yd)