Menkes Budi Gunadi Sadikin Jelaskan Makna Ukuran Celana Jeans Pria Ukuran 33 Lebih Cepat Hadap Allah
Indonesia | Kamis, 15 Mei 2025
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. (Tara Wahyu NV/detikJateng)
Indonesia | Kamis, 15 Mei 2025
Nasional
PIFA, Nasional - Aktualisasi ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah menjadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan. Beragam mazhab dengan sejumlah Majelis dalam Agama Buddha jangan dijadikan penghambat menjalin keharmonisan, justru harus dijadikan sebagai penguat persatuan dan kerukunan umat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Kementerian Agama Nyoman Suriadarma dalam giat Pensakralan Air Berkah dalam rangka peringatan Hari Tri Suci Waisak 2567 BE/2023 di Candi Mendut Magelang Jawa Tengah, Sabtu (3/6/2023). "Saya meyakini, jika negeri ini rukun, umat Buddha rukun, antaragama rukun, pasti negeri ini akan langgeng," ujarnya, mengutip laman Kemenag RI. Dia menilai, menjaga kerukunan tidak sulit dan dapat dimulai dari hal yang sangat sederhana, misalnya: jika bertemu satu sama lain, saling bertegur sapa dan saling senyum. "Apalagi kita sudah ambil air suci. Hakikat air adalah jernih dan bening, sama seperti hati. Dhamma sudah memberikan tuntunan kepada kita. Mari kita sama sama mendalami dan mempelajari itu. agar kehidupan kita lebih damai dan rukun," ungkap Nyoman. "Marilah kita jaga kerukunan umat dan keharmonisan," ajak Nyoman menambahkan. Hadir Para Bhikkhu Sangha baik dari dalam dan luar negeri, Ketua Panitia Nasional Hari Tri Suci Waisak 2567 BE/2023 Hartati Murdaya yang sekaligus Ketua Umum Walubi beserta jajarannya, Perwakilan dari Permabudi, Pimpinan Majelis Agama Buddha, serta Tokoh dan Umat Buddha.
Lokal
Berita Pontianak, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022 secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (25/4/2022). Acara yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) dan mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan BerAKHLAK dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045” ini diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hibrid. Pada acara puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022, Kemendagri meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SiLPPD) Versi 1.1 dan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda). Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. Suhajar Diantoro, M.Si., saat menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa secara filosofis tujuan otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan yaitu urusan pemerintahan konkuren, sejatinya untuk memastikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. “Setelah 26 tahun berlalu, Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia, bertambahnya PAD, dan bertambahnya fiskal daerah. Untuk daerah yang PAD-nya masih rendah, saya minta untuk melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan PAD,” tutur Suhajar Diantoro. Setelah mengikuti acara tersebut, Gubernur Kalbar mengatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan sinergitas antar instansi serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Kunci keberhasilan otonomi daerah adalah memahami kewenangan, bisa mengimplementasikan dengan cepat, mudah, terkoordinasikan, serta sinergitas yang bagus. Karena ada urusan negara yang tidak ada dalam otonomi daerah, seperti pertahanan, agama, luar negeri, dan lain-lain, sehingga harus tetap ada koordinasi," ungkap H. Sutarmidji. Gubernur juga tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pendapat penetapan hari otonomi daerah karena Otda sudah ada sejak Indonesia merdeka, meskipun penetapannya baru dilaksanakan 26 tahun yang lalu Terkait dengan kondisi di masyarakat saat inj, Gubernur mengatakan stabilitas harga serta ketahanan pangan di daerah selalu diawasi oleh pemerintah setempat. "Terkait dampak perang Rusia dan Ukraina, saya merasa inflasi Kalbar masih terkendali dan kita masih mampu mengendalikannya. Intinya, kebutuhan pokok masyarakat perlu dijaga. Saat ini permasalahan ada pada harga minyak goreng akibat adanya lonjakan CPO. Saya lebih cenderung memilih solusi untuk meningkatkan pajak ekspor CPO dibandingkan mengeluarkan larangan atau sebagainya. Produksi CPO Kalbar 10 kali lipat dari kebutuhan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menentukan kebijakan tersebut. Harus dari pemerintah pusat. Presiden pasti sudah mengkaji banyak hal saat menetapkan sesuatu," kata H. Sutarmidji. (rs)
Lokal
Berita Kubu Raya, PIFA - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 kepada 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, di Aula Kantor Bupati, Rabu (12/01/2022). DPA ini menjadi rujukan setiap SKPD dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2022 dan dalam penyerahan DPA ini berisi tahapan Uang Persediaan (UP) SKPD berdasarkan arus kas. “Setelah penyerahan DPA ini, setiap SKPD sudah bisa melaksanakan program kerjanya sesuai anggaran yang tertera di DPA,” kata Bupati Muda Mahendrawan usai menyerahkan DPA kepada masing-masing SKPD. Bupati mengatakan, pelaksanaan anggaran yang tertera dalam DPA ini sudah harus dimulai pada Januari ini, karena sudah mengajukan UP agar setiap SKPD bisa melakukan aktivitas yang sifatnya mempersiapkan semuanya. Termasuk persiapan lelang dan persiapan untuk merealisasikan program-program yang sifatnya baik fisik maupun non fisik yang sudah harus dipersiapkan dari sekarang. “Untuk pelaksanaannya kita akan atur setiap triwulan, setiap program itu akan dipilah, mana program untuk triwulan pertama dan program mana untuk triwulan kedua. Jangan sampai realisasinya pada triwulan ke empat. Makanya hal inilah yang perlu kita kencangkan, kalau bisa pada triwulan kedua dan ketiga itulah realisasi programnya,” ujarnya. Bupati Muda menilai, serapan APBD yang mencapai 95,89 persen pada tahun 2021 itu bukan hal yang mudah, sebab hasil capaian itu dikarenakan semuanya sudah menunjukan lebih fokus dan terencana dengan baik sehingga anggaran itu bisa direalisasikan. “Kuncinya ada pada perencanaan yang baik, waktu yang tepat, tepat manfaat dan tepat sasaran baik fisik maupun non fisik. Selain itu, ketika kita menggunakan informasi geospasial akan jauh lebih tepat dan ternavigasi dengan baik lagi,” ungkapnya. Bupati Muda menambahkan, dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan itu tidak ada yang mubazir dan dana itu lebih cepat terealisasi sehingga masyarakat juga bisa menerima manfaatnya. Seperti dana desa, karena dengan diterapkannya sistem Cash Management System (CMS) yang dilakukan selama dua tahun (2020-2021) di Kubu Raya sangat efektif dampak manfaatnya di masyarakat dan tidak banyak menimbulkan masalah di desa. “Karena Dana Desa yang berjumlah Rp.225 miliar pada tahun 2021 itu sangat berpengaruh signifikan bagi percepatan pembangunan di Kubu Raya,” jelasnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Gunawan Putra mengatakan, pendapatan pada tahun 2021 dari target Rp1,567 triliun realisasi mencapai Rp1,555 triliun atau 98,94 persen. Jumlah ini mengalami kenaikkan Rp23 miliar. Meski masih masa pandemi Covid-19, namun pendapatan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 tetap bisa bertahan pada posisi lebih baik dari tahun 2020. “Sedangkan dari sektor sisi belanja dengan pagu anggaran Rp1,17 triliun, terealisasi Rp1,6 triliun atau 95,98 persen dan jumlah ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp160 miliar,” ungkapnya. Gunawan menuturkan, dari 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kubu Raya memiliki serapan anggaran yang cukup baik dengan serapan antara 90 sampai 95 persen. Sedangkan 30 OPD diatas 95 persen bahkan ada OPD yang serapan anggarannya mencapai 99.6 persen. (ja)