Menkes: Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Sekolah

Admin | Senin, 5 Juli 2021

Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak akan dilaksanakan di dinas pendidikan dan sekolah, Senin (5/7/2021).

Budi mengungkapkan, keputusan tersebut diambil agar vaksinasi untuk anak-anak tidak bercampur dengan kegiatan vaksinasi orang-orang yang memiliki risiko lebih tinggi.

“Vaksinasi ini akan dilakukan di dinas-dinas pendidikan, sekolah, agar tidak bentrok dengan program vaksinasi untuk orang-orang yang jauh lebih berisiko yaitu 18 tahun ke atas,” ucap Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (5/7/2021).

Mengutip dari materi paparan Budi, screening, penyuntikan, dan observasi pada vaksinasi bagi anak akan sama seperti vaksinasi bagi orang berusia 18 tahun ke atas.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti vaksinasi anak adalah masyarakat perlu membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) anaknya.

Dosis vaksin untuk anak sedikit berbeda dengan dosis vaksin dewasa. Jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 ml sebanyak dua kali pemberian. Interval waktu pemberian untuk vaksin keduanya minimal 28 hari.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak dengan rentang usia 12-17 tahun telah dimulai pada Kamis (1/7/2021). Menurut laporan Kementerian Kesehatan, sesuai dengan populasinya, vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun mencakup sekitar 32,6 juta anak.

Rekomendasi

Nasional

Bareskrim Polri Blokir 865 Rekening Terkait Judi Online Senilai Rp194,7 Miliar

Indonesia

| Senin, 5 Mei 2025

Sports

Mohamed Salah Pecahkan Rekor dan Bawa Liverpool Juara Lagi

Inggris

| Selasa, 29 April 2025

Lifestyle

Tren No Buy Challenge 2025: Ini 5 Langkah Sederhana untuk Hemat dan Cerdas Kelola Keuangan

Indonesia

| Kamis, 23 Januari 2025

Sports

Bahagianya Arne Slot Usai Antarkan Liverpool ke Final Piala Liga Inggris

Inggris

| Sabtu, 8 Februari 2025

Nasional

Tampil Beda! Fazzio Modifest Medan Tunjukkan Modifikasi Trendy Ala Anak Muda Medan

Otomotif

| Sabtu, 14 Juni 2025

Lokal

Ini Cara Tukar Uang Baru untuk Lebaran di Mobil Kas Keliling di Pontianak

Pontianak

| Senin, 17 Maret 2025

Sports

24 Pemain Dipanggil untuk Pemusatan Latihan Timnas Sepak Bola Pantai di Bali

Indonesia

| Selasa, 4 Maret 2025

Pifabiz

Ultah ke-20, Betrand Peto Dihadiahi Mobil Listrik Mewah dari Sarwendah

Indonesia

| Selasa, 18 Maret 2025

Teknologi

Google Luncurkan Pembaruan Gemini 2.0: Model Generatif AI Kini Tersedia untuk Semua Pengguna

Dunia

| Minggu, 9 Februari 2025

Lokal

Pemprov Kalbar Serahkan 49 Ekor Sapi Kurban, Termasuk Satu dari Presiden Prabowo

Kalbar

| Selasa, 3 Juni 2025

Berita Terkait

Pifabiz

“Crypto Man” Film Terakhir Mendiang Aktor Song Jae Rim Tetap Ditayangkan Awal 2025

PIFAbiz - Film terbaru mendiang aktor Song Jae Rim "Crypto Man" telah merilis poster baru dan tanggal tayang perdana. Meskipun sang aktor telah tiada, dinyatakan meninggal dunia pada 12 November 2024 film tersebut tetap ditayangkan sesuai jadwal yakni pada 15 Januari 2025 mendatang. Film yang berasal dari kisah nyata mengisahkan mata uang kripto yang mengguncang dunia, "Crypto Man" mengeksplorasi dunia investasi startup, perdagangan saham harian, dan skema mata uang kripto cepat kaya. Selain Song Jae Rim, film ini juga akan dibintangi oleh An Woo Yeon, Min Sung Wook, So Hee Jung, dan Cha Jung Won.Dalam film ini mendiang Song Jae Rim berperan sebagai Yang Do Hyun, tokoh utama dan seorang jenius bisnis yang mengembangkan mata uang virtual bernama MOMMY.Karena film ini diangkat dari kisah nyata yang telah menelan banyak korban dan masih menunggu putusan akhir dari otoritas kehakiman. Dimana "Crypto Man" telah melalui peninjuan dan konsultasi hukum yang saksama berdasarkan investigasi dan kasus hukum menyeluruh.Filmnya disutradarai Hyun Hae Ri, yang karyanya Nine Times Fired tayang di Cannes International Drama Festival. (ly)

Korea Selatan

| Selasa, 10 Desember 2024

Nasional

Menkes Ungkap 99,2 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Memiliki Antibodi COVID-19

Berita Nasional, PIFA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2 persen hingga saat ini. Angka tersebut berdasarkan hasil penelitian antibodi tubuh terhadap virus (Sero survei) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022 di tengah pandemi COVID-19. “Bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2 persen. Artinya, 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi, bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi,” ungkap Menkes dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/04/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Menkes menambahkan, sebelumnya pada bulan Desember 2021 pemerintah telah melakukan Sero survei dan menunjukkan bahwa sekitar 88,6 persen dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. “Kalau di bulan Desember kita lakukan Sero survei ordenya masih di angka ratusan titer antibodinya sekitar 500-600, di bulan Maret ini ordenya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000-8.000. Ini menunjukkan, bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi tapi kadar antibodinya tinggi,” tambahnya.. Berdasarkan hasil survei, lanjutnya, pemerintah meyakini dengan titer antibodi yang tinggi tersebut akan mengurangi risiko akibat COVID-19. “Kalau nanti diserang virus, kita daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya, pemerintah, bahwa insyaallah Ramadan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita,” tutup Menkes. (yd)

Jakarta

| Selasa, 19 April 2022

Nasional

Presiden Serahkan 1,55 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Istana

Berita Nasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1,55 juta sertifikat tanah untuk rakyat, secara hybrid di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022) siang. “Siang hari ini saya senang karena 1.552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi, baik diterima langsung yang hadir di Istana maupun yang hadir di provinsi masing-masing,” ujar Presiden Jokowi. Presiden menekankan keberadaan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah sangat penting dan juga dapat menghindarkan konflik pertanahan yang selama ini kerap terjadi. “Kalau sudah pegang [sertifikat] semuanya, adem semuanya. Rakyatnya akan adem semuanya. Konflik-konflik enggak ada, sengketa tanah enggak ada karena pegangnya sudah jelas semuanya,” ujarnya. Presiden mengungkapkan, pada tahun 2015 terdapat 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan, tetapi kepemilikan sertifikat baru 46 juta orang. “Artinya, masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat, betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana,” ucapnya. Oleh karena itu, ujar Presiden, dirinya telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penyelesaian sertifikat hak atas tanah tersebut. “Sekarang sudah total tadi 100 juta, artinya tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun-tahun mendatang, kurang lebih dua atau tiga tahun, insyaallah rampung,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan kegembiraannya karena kepemilikan 744 bidang tanah Suku Anak Dalam sudah diselesaikan. Persoalan terkait bidang tanah tersebut telah berlangsung selama 35 tahun. “Karena apa? Turun ke lapangan. Pak Wamen turun ke lapangan, Pak Menteri turun ke lapangan, kanwilnya turun ke lapangan, rampung. Kita ini kalau punya masalah dan masalahnya jelas, gampang kok diselesaikan asal di lapangan diikuti. Tapi kalau hanya duduk di kantor, enggak akan selesai-selesai sampai kapan pun,” ujarnya. Presiden menyampaikan, persoalan sengketa lahan ini tidak hanya terjadi pada Suku Anak Dalam tetapi juga banyak terjadi di berbagai daerah di tanah air, termasuk keberadaan mafia tanah. Presiden pun menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk memberantas mafia tanah itu. “Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, ‘Pak, sudahlah. Jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan, Pak. Bisa berantem, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip.’ Inilah yang harus kita hindari agar konflik tanah, sekali lagi, sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat,” ujarnya. Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam laporannya menyampaikan bahwa total sertifikat yang diberikan dalam acara ini adalah 1.552.450 sertifikat, yang terdiri atas 1.423.750 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 119.699 sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Hadi menyampaikan dari sekitar 126 juta bidang tanah di tanah air, pihaknya telah berhasil mendaftarkan sebanyak 100,14 juta bidang dan 82,5 juta bidang tanah di antaranya telah bersertifikat. “Untuk mencapai target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025, maka terhadap sisa sebanyak 25,86 juta bidang tanah akan kami selesaikan selama 3 tahun ke depan,” kata Hadi. Pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga melaporkan mengenai capaian program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). “Kami laporkan juga khusus untuk target kegiatan redistribusi tanah untuk menyediakan TORA seluas 4,5 juta hektare, yang terdiri dari penyediaan TORA dari bekas hak guna usaha (HGU), tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 400 ribu hektare, saat ini capaiannya telah melampaui target seluas 1,16 juta hektare (291,61 persen),” kata Hadi. Adapun kegiatan penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan dengan target seluas 4,1 juta hektare, saat ini telah disertifikatkan seluas 329.936,75 hektare atau 8,05 persen. “Sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membebaskan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada pendaftaran tanah pertama kali. Dan sampai saat ini setidaknya terdapat 93 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah membebaskan BPHTB,” kata Hadi. Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan ini, antara lain, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (yd)

Korea Selatan

| Selasa, 10 Desember 2024

Jakarta

| Selasa, 19 April 2022

Jakarta

| Jumat, 2 Desember 2022