Foto: Suara Kalbar

Foto: Suara Kalbar

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalMensos Dirikan 5 Titik Gudang Kebutahan Pokok Sebagai Upaya Memenuhi Logistik Bantuan

Mensos Dirikan 5 Titik Gudang Kebutahan Pokok Sebagai Upaya Memenuhi Logistik Bantuan

Sintang | Jumat, 5 November 2021

Berita Kalbar, PIFA - Masyarakat Kalimantan Barat yang terdampak banjir membutuhkan bantuan segera. Untuk keperluan tersebut, Mensos Tri Rismaharini memutuskan untuk mendirikan gudang kebutuhan pokok (bufferstock) di 5 titik di lokasi bencana, Kamis (4/11/2021).
Dilansir dari Suara.com Tri Rismaharini mengatakan bahwa stafnya masih tetap berada di beberapa titik lokasi banjir.

“Staf kami masih berada di lokasi banjir, salah satunya di Melawi yang membutuhkan bufferstok. Kami tdak hanya mendirikan 1, tapi 5 titik sebagai antisipasi bagi warga yang kesulitan akses terhadap kebutuhan logistik karena terputus jalur transportasi,” ujarnya

Risma mengatakan pendirian bufferstok, diperlukan supaya jangan sampai korban banjir menunggu bantuan yang membutuhkan waktu 2-3 hari perjalanan darat, karena infrastruktur yang terputus. Dalam kondisi seperti itu, dikhawatirkan warga akan kesulitan memenuhi kebutuhan permakannan.

“Dengan dibangunnya 5 bufferstok di lokasi banjir, maka warga bisa langsung mandiri dan tidak lagi menunggu bantuan dari kita, ” tandas Mensos.

Percepat Saluran Bansos

Dalam kesempatan melakukan pemadanan data, Mensos Risma meminta agar para pemangku kepentingan mempercepat penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT yang masih tertunda. Tujuannya agar penerima bantuan bisa merasakan kehadiran negara, terlebih di saat pandemi seperti saat ini.

“Saya telah keliling Indonesia dan mengunjungi Kalbar karena masih cukup besar data penerima bansos yang belum dicairkan baik PKH maupun BPNT/Program Sembako yaitu sekitar seriibu lebih,” katanya.

Mensos meminta agar bansos dalam waktu 2-3 hari bisa dicairkan dan warga penerima dikumpulkan dan diserahkan secara tunai. Kalau masih menunggu lagi ditambah dengan bantuan di bulan November akan bertambah besar.

“Saya minta pencarian PKH dan BPNT/program sembako segera cair, warga dijemput dan dikumpulkan di suatu tempat. Tidak ada alasan geografis tapi cari solusi jangan dibiarkan agar warga bisa segera menikmati bantuan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mensos juga membantu warga penerima bansos yang saldonya masih nol bisa terisi dan langsung bisa dicairkan uangnya, serta membantu penerima bansos yang KTP nya rusak tetap bisa menerima haknya. Selanjutnya Mensos menyaksikan pencairan secara simbolis kepada para penerima bantuan sosial PKH berupa uang tunai dari himpunan bank-bank- negara (Himbara).

Masyarakat yang dapat mencairkan bantuannya hari ini menyatakan kegembiraannya. Ernawati, warga Kelurahan Segon, Pontianak Timur, mengaku senang bisa mencairkan bantuan PKH yang memang sangat dibutuhkan di saat pendemi.

“Senang sekali bisa mencairkan bantuan PKH pagi hari ini. Terima kasih Ibu Mensos. Bantuan ini sangat membantu untuk ekonomi keluarga,” ujar Ernawati.

Hal yang sama dirasakan oleh Sumiati, warga Kayu Manis, Pontianak Barat, yang mengaku baru pertama kali mencairkan PKH serta langsung diserahkan oleh Menteri Sosial.

“Alhamdulillah, saya terima Rp 2.947.000, bantuan PKH. Terima kasih Ibu Mensos dan Kementerian Sosial. Saya memilikli 1 anak sekolah dan 1 balita dan bantuan ini sangat membantu sekali, ” ucap Sumiati.

Rekomendasi

Foto: Setelah 12 Tahun, Lee Min Ho Akhirnya Gelar Fanmeet Lagi di Jakarta | Pifa Net

Setelah 12 Tahun, Lee Min Ho Akhirnya Gelar Fanmeet Lagi di Jakarta

Jakarta
| Senin, 20 Januari 2025
Foto: Barcelona Gusur Real Madrid, Puncaki Klasemen Liga Spanyol 2024/2025 | Pifa Net

Barcelona Gusur Real Madrid, Puncaki Klasemen Liga Spanyol 2024/2025

Spanyol
| Selasa, 18 Februari 2025
Foto: Mardani Ali Sera Dilaporkan ke MKD DPR atas Dugaan Mengolok Partai Gelora | Pifa Net

Mardani Ali Sera Dilaporkan ke MKD DPR atas Dugaan Mengolok Partai Gelora

Indonesia
| Jumat, 31 Januari 2025
Foto: Panduan Lengkap Puasa Ramadhan: Niat, Waktu hingga Tata Caranya | Pifa Net

Panduan Lengkap Puasa Ramadhan: Niat, Waktu hingga Tata Caranya

Indonesia
| Senin, 17 Februari 2025
Foto: Razman Nasution Tetap Dampingi Vadel Badjideh Meski BAS Advokatnya Dibekukan, Hotman Paris Bilang Begini | Pifa Net

Razman Nasution Tetap Dampingi Vadel Badjideh Meski BAS Advokatnya Dibekukan, Hotman Paris Bilang Begini

Pifabiz
| Sabtu, 15 Februari 2025
Foto: Bea Cukai Kalbar Amankan  395 ribu Rokok Ilegal | Pifa Net

Bea Cukai Kalbar Amankan 395 ribu Rokok Ilegal

Pontianak
| Kamis, 23 Januari 2025
Foto: Garuda Muda Siap Tempur di Piala Asia U-20 2025 | Pifa Net

Garuda Muda Siap Tempur di Piala Asia U-20 2025

Indonesia
| Jumat, 7 Februari 2025
Foto: Viral Video Warga Sanggau Palak Sopir Bus Lewati Banjir, 3 Orang Ditangkap | Pifa Net

Viral Video Warga Sanggau Palak Sopir Bus Lewati Banjir, 3 Orang Ditangkap

Sanggau
| Minggu, 2 Februari 2025
Foto: Resmi, PSSI Pecat Shin Tae-yong dari Pelatih Timnas Indonesia | Pifa Net

Resmi, PSSI Pecat Shin Tae-yong dari Pelatih Timnas Indonesia

Indonesia
| Senin, 6 Januari 2025
Foto: Selain Agnez Mo, Ari Bias Tagih Royalti Lagu kepada KD-Reza Sebesar Rp 5 Juta | Pifa Net

Selain Agnez Mo, Ari Bias Tagih Royalti Lagu kepada KD-Reza Sebesar Rp 5 Juta

Indonesia
| Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Kisruh, MUSPROV PTMSI KALBAR Tanpa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan | Pifa Net

Kisruh, MUSPROV PTMSI KALBAR Tanpa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Berita Kalbar, PIFA - Enam Pengurus Cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Pengcab PTMSI) Kabupaten/Kota walk out dari Musyawarah Provinsi (Musprov) PTMSI Kalbar 2021, yang digelar di Hotel Borneo Pontianak, Selasa, 21/12/2022 kemarin. Ketua Umum Pengcab PTMSI Kepatang menyampaikan, Kisruh terpicu akibat tak disampaikannya laporan pertanggungjawaban (LPJ) tertulis dari Ketua umum PTMSI Provinsi Kalimantan Barat periode 2017-2021. LPJ tersebut menyangkut aspek keuangan selama ketua umum ini memimpin organisasi tenis meja di Bumi Khatulistiwa. "Ini yang membuat kami kecewa, dan memilih walk out dari musprov," tegas Mia Gayatri saat rilis didapat PIFA kamis 23/12/2021 pagi. Lanjutnya, Keenam Pengcab PTMSI di Kalbar ini, yakni dari Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas,  Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Ketapang. "Benar-benar kami kecewa, karena ketua umum dari pengurus lama tidak siap memberikan pertanggungjawaban kepada kami, hanya lisan, padahal ini organisasi" jelasnya. Ketua umum dari enam pengcab ini menyatakan kaget, apalagi LPJ dari ketua umum ini pun tidak dibuat tertulis. Laporan LPJ-nya tidak transparan, dan hanya secara lisan. Melawan AD/ART PTMSI Padahal, sesuai Pasal 68 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PTMSI disebutkan bahwa pengurus provinsi harus menyampaikan LPJ keuangan dalam musprov atau rapat kerja provinsi (rakerprov). Selain itu, Ketua Umum Pengcab PTMSI Kubu Raya, Jaenal Abidin menyatakan, saat Ketua Umum PTMSI Kalbar menyampaikan pertanggung jawaban, kami sebagai peserta, meminta laporan pertanggungjawaban tertulis, tapi tidak diberikan kepada kami, hanya melalui lisan. "Bagaimana kami bisa menilai laporan pertanggungjawaban itu,  jika hanya secara lisan? Kami perlu minta data, karena ini musyawarah. Kami, PTMSI Kabupaten/Kota se-Kalbar minta data laporannya sehingga kami bisa menilai kinerja ketua umum PTMSI Provinsi Kalbar ini," tambahnya. “Pengurus pusat PB PTMSI yang hadir selaku narasumber (sebagaimana termuat dalam AD/ART PTMSI), seakan-akan membenarkan, karena ketua umum ini, katanya sudah menyatakan permohonan maaf lantaran tidak bisa memberikan pertanggungjawaban keuangan itu,” ungkapnya. Jaenal Abidin berkata, wajar untuk Kritisi Keuangan PTMSI Provinsi Kalbar selama 2017-2021. Kendati keenam pengcab itu bersikeras meminta pertanggungjawaban, tapi tidak diberikan, dan juga meminta musprov ditunda, narasumber dari pengurus pusat PB PTMSI justru menyatakan bahwa musprov tak bisa ditunda. “Wajar dong kami harus menilai, misalnya, berkaitan dengan alokasi anggaran, berapa saja yang diterima dan dikeluarkan, dan untuk apa anggaran-anggaran itu dikeluarkan. Ketika proses debat berlanjut, musprov dinyatakan dead lock, dan Pimpinan Sidang Sementara langsung diambil alih oleh pengurus pusat PB PTMSI," kata Zaenal.   Zaenal menilai, Ketika juga kami tanya kepada pimpinan sidang sementara dari pengurus pusat PB PTMSI berkaitan data tertulis seakan-akan menguatkan jawaban dari ketua umum PTMSI Provinsi Kalbar bahwa akan disampaikan 3 hari setelah MUSPROV tanggal 21 Desember 2021 dan pimpinan sidang sementara dari pengurus pusat PB PTMSI hanya meminta peserta musprov untuk memaafkan dan memakluminya.  Lanjutnya, Jika penyajian data 3 hari kemudian tentu kami minta musprop ditunda 3 hari kedepan sampai laporan itu di sajikan, tetapi pimpinan sidang tidak menghiraukan bahkan melanjutkan Sidang, melihat hal tersebut kami kecewa dengan pimpinan sidang sementara dari pengurus pusat PB PTMSI sehingga kami dari keenam Pengcab PTMSI di Kalbar ini, yakni dari Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Ketapang menyatakan untuk walkout dari MUSPROV PTMSI Provinsi Kalimantan Barat ini. Ia mengungkapkan, Ketua Umum Pengcab PTMSI Kubu Raya, Jaenal Abidin menyatakan, yang juga dipermasalahkan pihaknya adalah terkait sikap pimpinan sidang yang diperkuat oleh pengurus pusat PB PTMSI mengenai pelaksana tugas (Plt) yang di-SK’kan kepada PTMSI Kabupaten Kayong Utara. Plt Ketua Umum dapat dilaksanakan apabila periode kepengurusan masih aktif. “Plt Ketua Umum diambil dari unsur wakil Ketua Umum/Sekretaris yang ditugaskan sementara untuk mengisi jabatan Ketua Umum karena berhalangan tetap seperti wafat atau mengundurkan diri, dan bisa juga karena Ketua Umumnya berhalangan tidak tetap seperti tugas ke luar negeri atau ditahan KPK. Sedangkan Kepengurusan PTMSI Kabupaten Kayong Utara telah habis masa bhakti’nya pada tanggal 31 Oktober 2021,” katanya. “Kemudian, Plt Ketua Umum yang memperoleh wewenang melalui mandate, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,” ucapnya. Dikatakannya lagi, Seharusnya Plt tidak bisa bisa memberikan suara. Tapi, ketika kami dalam musprov ini berkali-kali memberikan penjelasan kepada pimpinan sidang sementara, mereka seakan-akan mengabaikan pendapat kami. “Daftar pengurusan aktif pengcab  PTMSI Kabupaten/Kota se-Kalbar yang aktif, yang salah satunya adalah PTMSI Bengkayang, ternyata oleh ketua umum PTMSI provinsi Kalimantan Barat, tidak diakui. Namun secara otentik SK tersebut dicantumkan aktif oleh PTMSI provinsi Kalimantan Barat melalui surat undangan kepada PTMSI Kabupaten Bengkayang. Dikarenakan Pengurus PTMSI Kabupaten Bengkayang belum sempat untuk mengambil SK tersebut dari Sekretaris Umum PTMSI provinsi Kalimantan Barat, Pengurus PTMSI Kabupaten Bengkayang dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki hak suara pada MUSPROV PTMSI Provinsi Kalimantan Barat,” paparnya. Sementara itu Ketua PTMSI Kota Pontianak Chandra Permana Irawan menyatakan beberapa pengcab PTMSI Kabupaten/Kota telah bersepakat akan melayangkan somasi ke PB PTMSI. “Tidak hanya somasi, kami juga akan membuat mosi tidak percaya kepada ketua yang dinyatakan terpilih dalam musprov ini," tegasnya. Bahkan, tambah Chandra, pengcab-pengcab juga menyatakan akan membawa ke ranah hukum pelanggaran yang telah dilakukan saat musprov. “Sebab kami melihat telah terjadi potensi dugaan pelanggaran hukum dalam musprov maupun laporan pertanggungjawaban," tutupnya. (RS)

Kalbar
| Kamis, 23 Desember 2021

Nasional

Foto: AMSINDO Punya Admin Sosial Media di Seluruh Indonesia dengan 100 Juta Followers | Pifa Net

AMSINDO Punya Admin Sosial Media di Seluruh Indonesia dengan 100 Juta Followers

Berita Nasional, PIFA - Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama di Prima In Hotel Jalan Gandekan Lor No.47, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Jumat (14/1/2022) kemarin. Tema yang di usung dalan acara tersebut "Meningkatkan Peran AMSINDO dalam Kebangkitan Ekonomi Digital Indonesi Pasca-Pandemi". Ketua Panitia Munas ke-1 AMSINDO, Gerry Prayudi mengatakan, ini merupakan kali pertamanya Asmindo mengadakan Munas atau kongres pertama. "Admin media sosial di seluruh indonesia dari sabang hingga marauke dengan jumlah keseluruhan 100 juta followers mengikuti akun munas untuk pertama kalinya membentuk asosiasi media sosial dan msiber indonesia di jogja," ujarnya. Dikatakannya lagi, penggiat sosial media masing-masing provinsi turut hadir mrngikuti acara Munas berlangsung. "Alhamdulillah dihadiri oleh 30 orang dari 21 ketua Provinsi Admin Instagram Se-Indonesia," katanya. Gerry berharap kedepannya AMSINDO dapat memberikan peran penting kepada masyarakat dengan memberikan informasi berita terkini, valid, akurat dan terpercaya. Serta dapat berpengaruh untuk bangsa Indonedia kedepan di era digital. (rs)

Yogyakarta
| Sabtu, 5 Februari 2022

Lokal

Foto: Pemekaran Kecamatan Kumpai Raya 2023 Dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Sungai Raya | Pifa Net

Pemekaran Kecamatan Kumpai Raya 2023 Dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Sungai Raya

Berita Kubu Raya, PIFA - Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD  kecamatan Sungai Raya dibuka langsung oleh Bupati Kubu Raya yang digelar di Tepian Kapuas Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya pada Kamis (17/02/2022) . Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Camat Sungai Raya, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, Danramil, Kapolsek Sungai Raya, Muspika Kecamatan Sungai Raya, Para Kepala Desa dan BPD Sungai Raya, Tokoh masyarakat serta tamu undangan.  Camat Sungai Raya pada kesempatan tersebut berharap pada 2023 mendatang akses jalan dari Sungai Ambangah menuju Muara Baru dapat terealisasikan agar pemekaran Kecamatan Kumpai Raya segera terbentuk.  "Jadi kegiatan hari ini kita ingin menegaskan kembali tentang infrastruktur dan wacana pemekaran Kecamatan Kumpai Raya, jangan sampai wacana ini hanya menjadi keinginan saja tanpa adanya tindak lanjut dari dari pemerintah daerah,” ujarnya. "Karena dari 20 desa yang ada maka akan ada 20 desa yang nantinya bergabung menjadi kecamatan baru yaitu kecamatan kumpai Raya, tentunya hal ini harus terlebih dahulu didukung oleh infrastruktur yang baik, sebagai contoh pembangunan jalan dari Desa ambangah menuju Muara Baru,” tambahnya. Menanggapi pernyataan dari Camat Sungai Raya, Bupati Muda Mahendrawan juga menyampaikan selain pembangunan infrastruktur yang merupakan harapan dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga meramu kebijakan lewat data geospasial. Dimana data geospasial sudah sesuai dengan data di lapangan sehingga lebih memudahkan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan yang komperehensif dan tepat sasaran. "Hari ini selain dari apa yang di sampaikan oleh pak Camat tadi kita lebih memfokuskan tentang penataan pemekaran kecamatan kumpai raya, dan saya selalu menyampaikan bahwa segala kebijakan yang nantinya akan di laksanakan harus berdasarkan data geospasial yang harus sudah sesuai dengan data di lapangan, untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, tentunya jika nanti kecamatan Kumpai Raya ini sudah digarap kita bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran,"ungkapnya. (ja) 

Kubu Raya
| Kamis, 17 Februari 2022
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5