Menteri Hukum dan HAM Yasonna. (liputan6)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal Harun Masiku: Mana Kita Tahu

Indonesia | Senin, 24 Juni 2024

PIFA, Politik - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengaku belum mengetahui keberadaan Harun Masiku, buronan kasus dugaan suap yang juga merupakan mantan calon legislatif dari PDIP. Yasonna menegaskan bahwa jika pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan Harun, mereka akan segera memberitahukan hal tersebut kepada pihak berwenang.

"Mana kita tahu, kalau kita tahu sudah kita kasih informasi," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).

Yasonna juga membantah adanya upaya untuk melindungi Harun Masiku dari proses pencarian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun Harun adalah kader dari partai yang sama dengannya, yaitu PDIP.

"Enggak lah, mana berani. Itu pelanggaran hukum," ujarnya.

Harun Masiku menjadi buronan sejak beberapa tahun lalu terkait dugaan suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Dalam kasus ini, Harun diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia setelah lolos ke DPR.

Seiring berjalannya waktu, KPK semakin gencar melakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Beberapa waktu belakangan, KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya dalam upaya menemukan keberadaan Harun.

Dalam perjalanan kasus suap ini, Wahyu Setiawan telah divonis tujuh tahun penjara dan telah bebas sejak 6 Oktober 2023. Selain Wahyu, dua orang lainnya yang terlibat, yaitu Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri, juga telah diproses hukum oleh KPK. Saeful divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan, sementara Agustiani dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. (ad)

Indonesia

| Senin, 27 Januari 2025

Berita Terkait

Nasional

Bertemu Ahok, Ahmad Dhani Tegaskan Tak akan Keras Lagi Kepadanya

Berita Nasional, PIFA - Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tampak akrab saat bertemu, video pertemuannya viral di media sosial. Musikus Dewa 19 Dhani dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat saling berfoto hingga bertukar nomor handphone. Ahok terlebih dahulu berada di dalam tenda, kemudian disusul Ahmad Dhani. Keduanya langsung bersalaman dan mengobrol, hingga sesekali tertawa. Beberapa orang pun terlihat mengabadikan momen pertemuan Ahok dan Ahmad Dhani. Pertemuan, berakhir ketika Ahok meninggalkan tenda. Ahmad Dhani kemudian menghampiri rekan-rekannya yang mengisi acara Rockers Series turnamen golf seri 3 Sentul. Saat dikonfirmasi oleh detikcom pada Minggu (11/12/2022), Ahmad Dhani turut menepis anggapan bahwa dirinya dan Ahok bermusuhan. Dhani juga berjanji dan menegaskan bahwa ia tak akan keras lagi kepada Ahok setelah bertemu tatap muka lagi dengannya, pada Jumat (9/12). "Sebenarnya kan orang banyak berasumsi kita bermusuhan ya, sekarang konteksnya kan sudah Ahok kan sudah bukan Gubernur DKI lagi, dan menurut saya ya saya tuhkan hanya keras kepada Ahok karena waktu beliau jadi Gubernur DKI, sekarang sudah tidak ada alasan lagi saya untuk keras kepada beliau," ujar Dhani, mengutip detikcom, Senin (12/12). Sebelumnya, dikonfirmasi terpisah oleh detikcom, Ahok mengatakan bahwa pertemuan keduanya itu berlangsung dalam acara Rockers Series di Sentul, Jawa Barat. Ahok menyebut, saat itu dirinya diundang oleh panitia acara. "Acara Rockers Series turnamen golf seri 3 Sentul. Panitia undang Dewa 19. Saya kebetulan jadi peserta undangan panitia juga," kata Ahok, Minggu (11/12/2022). "Kami tidak bicara politik," sambungnya. Saat Dewa 19 tampil, Ahok ikut menonton. Ia duduk di deretan kursi paling depan. (yd)

Sentul

| Senin, 12 Desember 2022

Lokal

Perusahaan Abai CSR, DPRD Kalbar Panggil Bertahap

Berita Lokal, PIFA - Sejumlah perusahaan di Kalbar abai melaporkan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan data tahun 2021 tercatat, hanya 222 perusahaan yang melaporkan penyaluran CSR-nya. Sementara 753 belum melapor. "Mungkin sudah menyalurkan, tapi tak melapor," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harison, kemarin. Ds menegaskan, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2016. Maka kewajiban itu harus dilaksanakan. "Potensi CSR Kalbar cukup besar. Namun sinergisitas diperlukan untuk penyalurannya dan implementasi," terangnya. Maka itu, sambung Harisson, pelaporan menjadi penting agar bisa disinergikan dengan program pemerintah, sehingga tak tumpang tindih. Sebelumnya, Tim Pansus CSR DPRD Kalbar mengeluhkan hal serupa. Pansus mengungkap, banyak perusahaan yang tak terlacak penyaluran CSR. Akibat hal itu, puluhan perusahan perkebunan sawit dan tambang yang beroperasi di Kalbar dipanggil. "Klarifikasi alur perjalanan dana CSR perusahaan ke masyarakat. Sebab, kegiatan penyaluran mereka tak terlacak dalam pelaporan kepada pemerintah," kata Ketua Pansus CSR DPRD Kalbar, Fransiskus Ason. Dia mengatakan, pemanggilan perusahan perkebunan dan tambang tersebut dilakukan secara bertahap. Pasalnya, jumlah perusahaan tambang dan sawit cukup banyak. "Tambang di Kalbar tercatat sebanyak 526. Sedangkan sawit mencapai 407," terangnya. Dia menyebutkan, sejauh ini perusahaan yang melaporkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) hanya 12 perusahaan. Sisanya, 514 perusahaan, belum melaporkan kegiatan TSBLP. Sementara untuk konsensi perkebunan ada sekitar 171 yang sudah melaporkan. Sementara sisanya, 236 perusahaan belum melaporkan kegiatan TSBLP. Pihak pansus pada medio Agustus lalu juga telah mengeluarkan sembilan rekomendasi kepada Pemprov Kalbar, terkait persoalan CSR perusahaan di provinsi ini. Di antaranya, meminta agar Perda Nomor 4 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disosialisasikan secara menyeluruh kepada semua perusahaan. "Kita juga minta perbaiki tim fasilitasi yang ada," terangnya. Kemudian, meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kinerja tim. Selain itu, pemerintah juga diminta memasukkan unsur perusahaan (asosiasi) sebagai bagian dari tim fasilitasi dalam Perda. "Kita juga minta agar pemerintah membentuk tim fasilitasi yang memiliki kemampuan membangun data yang memiliki validitas," katanya. Tak hanya itu, Pansus CSR juga meminta pemerintah menyusun matrik kegiatan CSR yang terintegrasi antara kegiatan CSR perusahaan yang ada di lingkungan desa, kecamatan dan yang telah dilakukan perusahaan agar terintegrasi. Di samping itu, Pemda juga diminta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan CSR perusahaan dan memiliki keberanian untuk memberikan sanksi. “Minimal sanksi administrasi kepada pihak perusahaan yang tidak mau melaksanakan kewajiban CSR. Kita juga berharap dilakukan koordinasi dengan Pemprov dan kabupaten kota tentang pelaksanaan Perda CSR masing-masing wilayah," paparnya. Pemprov Kalbar, lanjut Ason juga diminta melakukan perbaikan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menyesuaikan dengan aturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020. (ap)

Kalbar

| Minggu, 18 Desember 2022

Lokal

Yusran Minta Warga Kubu Raya Tertib Administrasi Kependudukan

Berita Lokal, PIFA - Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam menyebut pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi setiap keluarga di daerahnya tersebut. Sebab semua pelayanan dasar mensyaratkan adanya administrasi kependudukan yang genah. Di antara contohnya, layanan kesehatan dan pendidikan. "Terima kasih dan apresiasi atas pertemuan sosialisasi tertib administrasi kependudukan bagi keluarga kita. Ini sangat penting apalagi bagi kita daerah hinterland yang sangat luar biasa mobilitas penduduknya,” katanya, saat menghadiri Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Melalui Satuan Pendidikan, Sabtu (17/12/2022), di Aula SMP Negeri 04 Kecamatan Sungai Ambawang. Yusran menerangkan di sektor pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan sangat dibutuhkan. Satu di antaranya berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi anak-anak yang baru lahir. “Jika administrasi kependudukannya tidak genah, akhirnya anak baru lahir tidak bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya tidak bisa mendapatkan layanan BPJS,” ujarnya. Begitu juga, lanjut dia, pelayanan kesehatan lainnya juga tidak dapat diberikan jika dokumen administrasi kependudukan tidak lengkap. Misalnya untuk mendapatkan pelayanan gratis di seluruh Puskesmas di wilayah Kubu Raya, maka warga harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Kubu Raya. “Di Kubu Raya pelayanan kesehatan di Puskesmas digratiskan. Syaratnya harus dapat menunjukkan KTP Kubu Raya. Makanya administrasi kependudukan sangat penting karena juga menjadi syarat untuk mendapatkan pelayanan,” tuturnya. Selain itu di sektor pendidikan, administrasi kependudukan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kesinambungan pendidikan mensyaratkan adanya administrasi kependudukan yang tertib. Lebih jauh menyangkut sektor pendidikan ini, Yusran menyatakan administrasi kependudukan menjadi sebuah hal yang krusial. Karena akan berhubungan dengan upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam menyambut era bonus demografi pada 2030 mendatang. Terlebih bagi Kubu Raya yang pertumbuhan penduduknya sangat cepat. “Ada yang dinamakan bonus demografi sebagai implikasi dari pertumbuhan penduduk usia produktif yang sangat tinggi. Artinya, pada saat itu persaingan yang terjadi akan sangat luar biasa," jelasnya. Dia menyambung, karena usia kerja lebih banyak, maka akan terjadi persaingan yang luar biasa. Sehingga yang bisa dipersiapkan untuk anak-anak memasuki persaingan yang sangat ketat yakni melalui pendidikan. "Tentu ini membutuhkan administrasi kependudukan yang tertib. Anak-anak dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang baik,” pungkasnya. (ap)