Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menolak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ia bahkan menyebut Lebanon seharusnya menjadi "arena bermain" bagi Israel dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi publik Israel KAN pada Senin (22/6), Ben Gvir menegaskan Israel tidak boleh menyetujui penghentian operasi militer di Lebanon.

"Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," kata Ben Gvir.

Ia juga mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyampaikan penolakan tersebut kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Menurut Ben Gvir, meskipun Trump merupakan sekutu dekat Israel, keputusan terkait keamanan nasional harus tetap ditentukan oleh pemerintah Israel.

"Trump adalah teman sejati. Kami harus memperlakukannya dengan sopan dan merangkulnya, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," ujarnya.

"Kamilah yang membuat keputusan, dan ada hasil baik bagi para prajurit kami," lanjut Ben Gvir.

Pernyataan itu bertolak belakang dengan upaya diplomasi yang sedang didorong Washington. Pada Jumat (19/6), Trump menyatakan Israel telah menyetujui gencatan senjata baru dengan Lebanon setelah melakukan komunikasi dengan pihak Tel Aviv.

"Ini adalah hal positif. Ini seperti pelengkap yang sempurna," kata Trump saat itu.

Sementara itu, sumber dari kelompok Hizbullah menyatakan pihaknya bersedia mematuhi gencatan senjata. Namun mereka menuduh Israel masih melanjutkan serangan dan memperluas operasi militernya di wilayah Lebanon.

Penolakan Ben Gvir muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel terkait kesepakatan sementara antara AS dan Iran. Sejumlah tokoh politik Israel menilai nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Washington dan Teheran tidak mengakomodasi kepentingan keamanan Israel.

Mereka mengkritik karena isu program rudal Iran dan hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok proksinya di kawasan tidak menjadi fokus utama dalam kesepakatan tersebut.

Pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, juga mengkritik pendekatan yang diambil dalam proses perdamaian tersebut.

"Kita harus bertindak sesuai kepentingan Israel, bukan sesuai harga bahan bakar di bursa saham dunia," katanya.

Konflik antara Israel dan Hizbullah telah menyebabkan korban besar di Lebanon. Sejak 2 Maret, serangan Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya.

Hingga kini, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah Lebanon selatan. Sebagian wilayah tersebut telah diduduki selama puluhan tahun, sementara lainnya direbut dalam konflik yang berlangsung pada 2023–2024.

Pernyataan Ben Gvir memperlihatkan semakin dalamnya perbedaan pandangan di dalam elite politik Israel terkait arah kebijakan keamanan dan hubungan dengan Amerika Serikat di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan.