PIFA, Nasional – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan negara hadir memberikan pendampingan menyeluruh bagi seorang anak perempuan berusia lima tahun yang menjadi korban kekerasan seksual di Pontianak, Kalimantan Barat. "Kami memastikan pemenuhan hak-hak anak berjalan secara komprehensif," kata Arifah di Jakarta, Jumat (2/8). Ia menjelaskan, anak usia lima tahun berada dalam tahap praoperasional, di mana cara berpikirnya masih imajinatif dan tidak sistematis. “Pada tahap ini, anak cenderung menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan didengar serta suka meniru dari lingkungan sekitar,” ujarnya. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah ibu korban—yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia—menyampaikan keluhan melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku kecewa terhadap lambannya proses hukum. Surat tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perhatian nasional. Menanggapi hal ini, Kementerian PPPA segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pontianak, UPTD PPA Kalimantan Barat, Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, serta Polda Kalimantan Barat. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, meliputi pemulihan medis dan psikologis, pemenuhan hak atas pendidikan, serta bantuan hukum untuk korban. “Asesmen psikologis sangat penting untuk melihat dampak kekerasan terhadap tumbuh kembang anak serta perubahan perilaku. Anak juga harus didampingi dalam proses hukum agar merasa aman dan tidak mengalami ketakutan,” jelas Arifah. Setelah surat terbuka sang ibu viral, penanganan kasus ini dilimpahkan dari Polresta Pontianak ke Polda Kalimantan Barat. Saat ini proses hukum masih berada di tahap penyidikan, dan belum ada tersangka yang ditetapkan. "Untuk tersangka saat ini belum ditetapkan, masih dalam proses BAP korban," ujar Menteri PPPA. Selain trauma psikologis, korban juga dilaporkan mengalami penularan penyakit menular seksual akibat kekerasan yang dialaminya. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi anak korban kekerasan dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan berperspektif korban.