Inpeksi stadion di Bali, Surabaya, dan Solo tetap dilakukan FIFA, meski sebelumnya membatalkan pelaksanaan drawing. (Dok. PSSI)

Sports

Meski Drawing Pildun U-20 Dibatalkan, FIFA Tetap Inspeksi Venue Bali, Surabaya, dan Solo

Indonesia | Selasa, 28 Maret 2023

PIFA, Sports - Meskipun telah mengumumkan pembatalan pelaksanaan drawing Piala Dunia U-20 2023, FIFA tetap melakukan inspeksi ke stadion-stadion calon venue turnamen di Tanah Air. Dilansir dari laman PSSI, dalam pemberitahuannya kepada pihak LOC, sekalipun telah membatalkan drawing, FIFA menyebut mereka tetap melakukan kunjungan stadion untuk final verifikasi.

FIFA berkunjung ke Bali pada Senin (27/3) kemarin, melakukan inspeksi ke Stadion Kapten I Wayan Dipta dan empat stadion penunjang bersama rombongan PSSI, INAFOC, dan perwakilan Bali United. Seperti diketahui, Pulau Dewata ini tepatnya di Gedung Ksirarnawa Taman Werdhi Budaya Art Center, mulanya merupakan lokasi drawing Piala Dunia U-20 2023.

"Kami ke Bali meskipun drawing Piala Dunia U-20 telah dibatalkan. Kami datang ke sini untuk melanjutkan dan menyelesaikan inspeksi stadion," ujar Project Team Venue Management FIFA Christian Schmolzer, mengutip laman PSSI.

"Perlu ditegaskan, kami tidak memiliki info tambahan terkait penyelenggaraan turnamen. Kami datang ke sini bukan kunjungan resmi dari FIFA, tetapi kunjungan kerja untuk melakukan peninjauan stadion yang akan dipakai buat pertandingan," tegasnya, menambahkan..

Tercatat ada 18 perwakilan FIFA yang hadir dalam inspeksi. Jika ditotal ada lebih dari 40 orang yang datang termasuk dari PSSI dan INAFOC.

Turut hadir Wakil Ketua Umum II PSSI, Ratu Tisha mendampingi perwakilan FIFA seperti Project Team Venue Management FIFA Christian Schmolzer, Venue Manager FIFA Sunny Kohli, Technical Services FIFA Ross Maclean, Safety and Security FIFA Anke Becker.

Rombongan tiba di Stadion Dipta sekitar pukul 10.00 WITA dan melakukan inspeksi hingga pukul 12.00 WITA. Setelah melakukan peninjauan di Stadion Kapten I Wayan Dipta dengan 5 grup seperti manajemen dan keamanan, marketing, media broadcast, hingga peninjauan di lapangan terkait kondisi lapangan, area parkir, hingga arus keluar masuk tim, suporter, hingga kendaraan.

Lebih lanjut, Ketum Asprov PSSI Ketut Suardana juga tidak bisa terlalu banyak berkomentar terkait inspeksi FIFA ke Stadion Kapten I Wayan Dipta. Suardana mengatakan jika ia hanya menjadi pendamping saja saat melakukan inspeksi kali ini.

Ia hanya berharap agar pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 bisa berjalan dengan lancar meskipun drawing Piala Dunia U-20 2023 dibatalkan oleh FIFA.

"Kami disini hanya mendampingi saja. Jujur, situasi saat ini sedikit berubah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya mewakili Asprov PSSI Bali dan juga pecinta sepak bola, ingin agar ada solusi untuk permasalahan ini. Tentu PSSI memiliki kesempatan yang baik agar Piala Piala Dunia U-20 di Indonesia bisa berjalan dengan lancar," bebernya.

Setelah dari Bali, rombongan bertolak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dan Stadion Manahan, Solo. (yd)

Italia

| Minggu, 9 Februari 2025

Berita Terkait

Nasional

DPR Minta Kasus Pemasangan Pagar Laut Diusut Tuntas

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kasus pemasangan pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang. Dalam sebuah pernyataan yang diterima ANTARA di Jakarta pada Rabu, Abdullah menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas dalam kasus ini.Menurut Abdullah, pemilik pagar laut tersebut termasuk perusahaan seperti PT Agung Intan Makmur dengan 234 bidang Hak Guna Bangunan (HGB), serta PT Cahaya Inti Sentosa dan sembilan individu dengan total 17 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM). Totalnya, ada 263 bidang pagar laut yang memiliki sertifikat.Pemasangan pagar laut ini disinyalir melanggar beberapa undang-undang, termasuk UU KUHP, UU Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kelautan, UU Sumber Daya Air, UU Ciptakerja, dan UU Tindak Pidana Korupsi.Abdullah juga mengutip data dari Ombudsman RI yang mencatat kerugian signifikan akibat kasus ini, termasuk penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp93,31 miliar per tahun, peningkatan biaya operasional sebesar Rp18,60 miliar per tahun, dan kerusakan ekosistem laut sebesar Rp5 miliar per tahun. Dia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini harus segera dilakukan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi masyarakat dan lingkungan.Abdullah juga menyuarakan keprihatinannya terhadap laporan warga Desa Kohod terkait dugaan masalah pencatutan nama dalam sertifikat HGB ke Kementerian ATR/BPN. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat.Untuk menuntaskan permasalahan ini, Abdullah menyerukan kolaborasi semua pihak, termasuk penegak hukum, dalam mengusut aktor-aktor di balik pemasangan pagar laut ini. Dia juga menegaskan dukungannya terhadap misi Presiden Prabowo untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan korupsi di Indonesia.Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Abdullah dan data yang tersedia dari sumber yang terkait dengan kasus pagar laut di Tangerang.

Indonesia

| Rabu, 29 Januari 2025

Lokal

Sidak Hari Pertama Kerja, Sekda Kalbar Instruksikan Sanksi yang Tegas

Berita Kalbar, PIFA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Y. Anthonius Rawing, S.E., M.Si., melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriyah di beberapa kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Senin (9/5/2022). Kantor/OPD yang dikunjungi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga (UKKOM) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. "Hari pertama kerja setelah libur Lebaran, kami Sidak ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah pegawai sebanyak 48 orang dan 4 orang diantaranya belum absen kehadiran. Saya minta kepala DPMPTSP untuk menindaklanjuti 4 orang tersebut untuk mengetahui mereka kemana. Kemudian, di Disdikbud, tercatat ada 98 pegawai dan 3 orang diantaranya tidak hadir. Saya juga minta Kadisdikbud untuk menindaklanjuti ke-3 orang tersebut," jelas dr. harisson, M.Kes. Bagi para pegawai yang tidak masuk pada hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Lebaran 1443 Hijriyah akan diberikan tindakan disiplin, baik melalui pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan surat teguran lisan. "Kalau melaksanakan cuti resmi, tidak akan diberikan sanksi. Tapi, kalau memang tanpa surat keterangan, tetap kita berikan sanksi hukuman disiplin dan pasti ada pemotongan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai). Kemudian, untuk jam kerja, tetap kembali ke normal, masuk jam 7.15 WIB dan pulang jam 15.45 WIB," tegas Sekda Prov Kalbar. Terkait kasus COVID-19 Kalbar yang sudah mulai landai, masyarakat diminta untuk tidak boleh lengah. Kemudian, seluruh ASN di jajaran Pemprov Kalbar diinstruksikan untuk melakukan tes PCR dan antigen. "Untuk pegawai yang mudik, kita lakukan tes PCR. Untuk pegawai yang hanya di dalam kota, dilakukan tes antigen. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyebaran COVID-19. Apakah sudah benar-benar turun dengan positivity rate yang rendah, terutama di kalangan ASN Pemprov Kalbar. Sebagai antisipasi kita agar jangan sampai terjadi kenaikan atau lonjakan kasus setelah libur lebaran," tutur dr. Harisson, M.Kes. Tak hanya dilakukan oleh para pegawai, pelaksanaan tes PCR dan antigen juga dilakukan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. "Untuk pegawai yang berada di Kantor Gubernur sebanyak 504 orang. Semuanya dilakukan tes PCR, tetapi yang di Dinas/Badan, kami ambil sampel acak. Namun, kepala PD-nya tetap tes PCR," tegas Sekda Prov Kalbar. (rs)

Kalbar

| Senin, 9 Mei 2022

Lokal

Komitmen Bangun Kubu Raya, Intip Program Unggulan Bupati Muda Mahendrawan

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, telah menegaskan komitmennya untuk membangun Kabupaten Kubu Raya dengan program-program unggulan yang berfokus pada kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat. Dalam serangkaian kebijakan pro-rakyat, Bupati Muda telah berhasil membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Kubu Raya. Salah satu langkah kunci dalam komitmennya adalah peluncuran program Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan pemberian baju seragam gratis pada awal tahun ajaran baru. Yang membuat program ini istimewa adalah bahwa produksi baju seragam tersebut dilakukan oleh para penjahit lokal Kubu Raya, yang mendukung pendidikan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, upaya ini telah membuahkan hasil dengan penurunan angka putus sekolah yang signifikan di Kubu Raya, sementara perekonomian masyarakat semakin menggeliat. Di bidang kesehatan, Bupati Muda Mahendrawan telah memperkuat layanan kesehatan dengan peningkatan fasilitas seperti Puskesmas Rawat Inap, Pustu, dan Polindes di setiap kecamatan. Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) juga diberlakukan, bersama dengan kebijakan penghapusan pungutan retribusi dalam pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pustu, dan polindes. Keberhasilan program-program kesehatan yang dijalankan di Kubu Raya dibuktikan dengan masuknya Program Selasa-Jumat (Salju) Terpadu ke dalam sepuluh besar ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Kubu Raya dengan bangga menjadi satu-satunya kabupaten wakil dari Pulau Kalimantan dalam kompetisi ini. Pemerintah pusat mengakui bahwa program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesehatan, serta menjadi langkah cepat dalam mencapai target 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menurunkan angka kematian ibu dan balita (AKI-AKB) serta angka stunting. Dalam upaya mempermudah dan mempercepat proses izin usaha, Kubu Raya telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi secara daring (online). Langkah ini telah menghasilkan peningkatan investasi dan perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Bupati Muda Mahendrawan juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dan keluarga. Ia sering berkolaborasi dengan berbagai organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan merancang kebijakan yang mendukung kelompok-kelompok perempuan serta ibu-ibu rumah tangga. Program-program unggulan yang dipimpin oleh Bupati Muda Mahendrawan telah menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Kubu Raya. Dengan fokus pada kemandirian pangan, pendidikan, kesehatan, perizinan usaha, dan pemberdayaan perempuan, Kubu Raya semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu kabupaten yang menonjol di Kalimantan. (yd)

Indonesia

| Rabu, 29 Januari 2025

Kalbar

| Senin, 9 Mei 2022

Kubu Raya

| Kamis, 26 Oktober 2023