Berita Nasional, PIFA - Kasus pembohongan publik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tidak lagi diteruskan. Dewan Pengawas KPK memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dari Lili Pintauli Siregar dan tidak akan meneruskannya ke Sidang Etik. 

"Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan oleh Dewan Pengawas pada 29 Maret 2022 maka perbuatan saudari Lili Pintauli Siregar yang diduga melanggar Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak dilanjutkan ke persidangan etik karena sanksi etik-nya sudah absorpsi dengan Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021," tertulis dalam surat Dewas KPK yang ditandatangani anggota Dewas Harijono tertanggal 20 April 2022.

Surat tersebut ditujukan kepada mantan pegawai KPK yaitu Benydictus Siumlala dan kawan-kawan yang menjadi pihak pelapor Lili pada 15 September 2015.

Dilansir dari Antara, sebelumnya empat mantan pegawai KPK melaporkan Lili Pintauli atas dugaan pembohongan publik dalam konferensi pers pada 30 April 2021 yang menyangkal komunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Empat mantan pegawai KPK tersebut adalah Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, Ita Khoiriyah dan Tri Artining Putri.

Setelah dilaporkan, Dewas KPK langsung memprosesnya. Dalam pengumumannya, meskipun Dewas KPK menghentikan kasus tersebut, KPK mengakui secara sah bahwa Lili memang melakukan kebohongan publik.

"Salah satu alasan Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi dalam Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021 adalah kebohongan yang dilakukan oleh saudarai Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers tanggal 30 April 2021 sehingga sanksi yang diberikan telah mengabsorpsi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terkait "kebohongan" publik," tulis informasi dalam surat tersebut. 

Sedangkan sebelumnya Lili telah dijatuhi sanksi berat oleh Dewas KPK pada 30 Agustus 2021 karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yaitu menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi-nya serta berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK yaitu Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Akibat sanksi berat ini, Lili akan mendapatkan pemotongan gaji bulanan sebesar Rp1,848 juta selama satu tahun.

Terkait hal ini, sejumlah pihak pun berkomentar dan menyatakan keberatannya. Salah satunya adalah mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang menyatakan kekecewaannya atas putusan Dewas KPK.

"IM57+ Institute berpendapat bahwa bua tindakan tersebut adalah hal yang berbeda meski saling berkaitan satu sama lain. Apalagi perilaku pembohongan publik oleh Lili dilakukan secara sadar serta menggunakan sumber daya yang dimiliki KPK pascaberedarnya informasi dugaan pelanggaran etik ke publik," tegas Benydictus.

Benydictus menyatakan bahwa Dewas KPK tidak mempertimbangkan perspektif publik. Menurutnya, kebohongan yang dilakukan Lili kepada publik berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada kinerja KPK sebagai lembaga anti-rasuah.

"Apalagi pembohongan kepada publik tersebut dilakukan oleh seorang pimpinan yang sudah seharusnya menjadi model teladan dalam gerakan pemberantasan korupsi sehingga perbuatan Lili merupakan perbuatan yang sangat merendahkan martabat dan marwah KPK selaku lembaga pemberantas korupsi yang seharusnya transparan dan jauh dari perbuatan berbohong demikian," ucap Benydictus.

IM57+ menurut Benydicturs melaporkan Lili kepada Dewas karena malu ada lagi pimpinan yang terbukti melanggar kode etik dan masih saja tanpa malu berbohong, tetap menjabat dan tidak mengundurkan diri.

Selain kasus pembohongan publik tersebut, saat ini Lili juga dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga mendapatkan fasilitas mewah menonton MotoGP mulai 18 hingga 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga diduga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 - 22 Maret 2022. (b)