“Keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada pemahaman aturan-aturan dalam tata kelola. Tanpa pemahaman ini, capaian signifikan tidak akan tercapai, karena kita akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah hukum,” ujar Midji dalam pernyataan penutup debat yang berlangsung selama tiga menit.

Sutarmidji, yang akrab disapa Midji, menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan harus dimulai dari penyelenggaranya, sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa sebagai mantan gubernur periode 2018-2023, dirinya telah melakukan reformasi birokrasi yang signifikan, dengan nilai reformasi birokrasi mencapai BB (74,02). Midji yakin, jika terpilih kembali, ia mampu membawa nilai ini ke peringkat A.

Tak hanya itu, Midji juga memaparkan berbagai capaian lain selama masa kepemimpinannya. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang saat ini berada di angka BB (71,54) ditargetkan akan ditingkatkan menjadi A. Selain itu, dalam pelayanan publik, Kalimantan Barat telah mendapatkan nilai -A dan Midji berkomitmen untuk meningkatkannya ke peringkat A.

Kemajuan lain yang ditonjolkan adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di mana Kalbar menduduki peringkat kedua nasional, tepat di bawah DKI Jakarta, dengan nilai 3,58 (kategori baik). Midji juga menyebutkan bahwa desa mandiri di Kalbar mengalami lonjakan signifikan dari hanya satu desa pada 2018 menjadi 1.079 desa pada 2024. Selain itu, desa sangat tertinggal yang semula berjumlah 677 desa kini sudah tidak ada.

“Semua ini bisa tercapai karena saya memimpin dengan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan aturan. Saya yakin bersama Pak Didi Haryono, kami mampu menuntaskan jalan provinsi yang belum mantap. Kami tidak sekadar berangan-angan, semua langkah ini untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tegas Midji.

Pasangan nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, tampil percaya diri dalam debat yang bertema pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ramah lingkungan, serta penyelesaian persoalan daerah. Mereka akan kembali mengikuti debat publik ketiga yang akan diselenggarakan pada 18 November 2024 di Aston Pontianak Hotel & Convention Center.