Foto: Dok. Nissan

Mobil Listrik Nissan Dibandrol Rp 200jutaan Bakal Bikin Netizen Kepincut

Indonesia | Selasa, 24 Mei 2022

PIFA Teknologi, PIFA - Nissan baru-baru ini mengungkap bakal segera menjual mobil listrik dengan banderol terjangkau pada musim panas 2022. Sekadar informasi, harga mobil listrik Nissan bila mendapat subsidi kendaraan ramah lingkungan dari pemerintah Jepang bakal dijual mulai 1,78 juta yen atau kalau dirupiahkan setara Rp 204 jutaan.

Harga yang terjangkau tentu menjadi faktor pemikat. Pasalnya, selama ini harga mobil listrik masih lebih mahal ketimbang yang mesinnya masih konvensional.

"Siapa pun yang berpikir mobil listrik terlalu mahal, akan lebih tertarik dengan EV dan ingin mencobanya," ungkap Nissan Regional Product Manager, Riho Suzuki dilansir Reuters, Selasa (24/5/2022).
Sekadar informasi, mobil listrik Nissan dengan banderol di kisaran Rp 200 jutaan ini dikembangkan dari teknologi milik pendahulunya Leaf. Di Jepang, Nissan Sakura bakal menyasar pasar kei car.

Tak hanya Nissan, Mitsubishi juga memiliki model serupa yakni eK cross EV. Lewat mobil listrik dengan harga terjangkau baik Nissan dan Mitsubishi yang tergabung dalam satu aliansi, berharap bisa berpartisipasi meramaikan kei car. Bagi yang belum tahu, di Negeri Sakura 40% mobil yang melintas di jalan didominasi oleh kei car.

Nissan dan Mitsubishi sama-sama dinilai sebagai salah satu pelopor mobil listrik di Jepang. Namun keduanya sama-sama kesulitan untuk memikat konsumen lokal. Di sisi lain, pendatang baru sekelas Tesla justru lebih dilirik oleh konsumen Jepang.

"Saya percaya diri bahwa (mobil baru) yang mewakili aliansi akan menjadi game changer untuk segmen mobil listrik di Jepang," sebut Chief Executive Officer Nissan Makoto Uchida saat mengungkap mobil listrik Sakura di Kurashiki.

Aliansi Nissan, Mitsubishi, dan Renault baru-baru ini mengumumkan rencana investasi dalam lima tahun ke depan yakni sebesar 26 miliar dolar untuk pengembangan kendaraan listrik, termasuk kei car. (rs)

Rekomendasi

Lifestyle

Manfaat Daun Salam untuk Kesehatan: Dari Menyehatkan Jantung hingga Mengatasi Asam Urat

Indonesia

| Selasa, 25 Februari 2025

Nasional

Lisa Rachmat Divonis 11 Tahun Penjara dan Denda Rp750 Juta karena Suap Hakim

Nasional

| Rabu, 18 Juni 2025

Pifabiz

Vadel Sempat Bersumpah Tidak Pernah Berhubungan Badan dengan LM, Begini Kata Razman

Jakarta

| Selasa, 18 Februari 2025

Sports

Jadwal Resmi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Dirilis, Laga Perdana Kontra Brunei Jadi Ujian Awal

Timnas Indonesia

| Selasa, 8 Juli 2025

Pifabiz

Luna Maya Kaget Dengar Isu Dilamar Maxime Bouttier, Ini Responsnya

Indonesia

| Sabtu, 1 Februari 2025

Teknologi

Menkomdigi Meutya Hafid Akan Resmikan Regulasi eSIM dalam Dua Pekan

Indonesia

| Rabu, 5 Februari 2025

Lifestyle

Hadir dengan Berbagai Upgrade, New Yamaha MT-25 Semakin Tonjolkan Aura “The Master of Torque” yang Agresif

Indonesia

| Selasa, 21 Januari 2025

Internasional

Trump Tegaskan Tidak Akan Ada Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Amerika Serikat

| Kamis, 13 Maret 2025

Sports

Simeone Fokus ke Derby, Tak Peduli Drama Wasit yang Dikeluhkan Madrid

Spanyol

| Minggu, 9 Februari 2025

Lokal

Warga Desa Kuala Mandor A Desak Polda Kalbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Mafia Tanah yang Diduga Libatkan Kepala Desa

Kalbar

| Kamis, 9 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Lantik Pejabat Daerah, Midji Singgung Soal Jual Beli Proyek

Berita Lokal, PIFA – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyinggung persoalan jual beli proyek, saat melantik 28 pejabat Pemprov Kalbar, Senin (12/9/2022). Dia meminta perangkat daerah dengan pagu anggaran cukup besar, untuk memvalidasi ulang kontraktor. Supaya tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan masalah, seperti jual beli proyek. “Blacklist kontraktor tersebut kalau terjadi jual beli proyek. Jika saudara tidak berani melakukan hal tersebut, berarti saudara turut andil di dalamnya,” tegas Sutarmidji. Dia menegaskan, akan mencopot pejabat dari posisinya, jika terlibat dalam jual beli proyek tersebut. “Saya pastikan akan mencopot atau menurunkan jabatan saudara karena kepentingan saya hanya untuk pembangunan Kalbar,” tegasnya lagi. Terkait tugas dan fungsi, dia menginginkan para pejabat tetap menjaga pola kecepatan kinerja, tidak lambat atau lalai, terutama dalam pelayanan masyarakat. “Saya tidak mau jabatan dijadikan gagah-gagahan. Jabatan yang saudara pegang itu merupakan simbol yang harus diimplementasikan,” ujarnya. Ke-28 pejabat yang dilantik terdiri dari sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama, 10 pejabat administrator dan sembilan pejabat pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar disaksikan Wagub Ria Norsan beserta jajaran Forkopimda dan perangkat daerah. “Sebagaimana janji yang saudara sampaikan tadi, saya harap semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Tidak ada alasan saudara tidak bisa menyerap anggaran dengan cepat sesuai aturan yang berpedoman pada RPJMD. Laksanakan program-program sesuai dengan ketentuan,” paparnya. Sementara, Sembilan posisi pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru saja dilantik antara lain: 1. Iskandar Zulkarnaen, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar 2. Yosafat Triadhi Andjioe, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalbar 3. Aulia Candra, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar 4. Ir. Mulyadi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar 5. Damianus Kans Pangaraya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalbar 6. Aswin Khatib, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalbar 7. Medya Yanuar Abdullah, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar 8. Abussamah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar 9. Eko Rustianto Suhardiman, Wakil Direktur I RSUD dr Soedarso (ap)

Kalbar

| Selasa, 13 September 2022

Lokal

Soroti Pentingnya Pembangunan Nonfisik Perangi Narkoba, Bupati Muda: Tugas Kita Berdayakan Komponen dan Elemen!

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menyoroti urgensi pembangunan nonfisik dalam upaya melawan penyalahgunaan narkoba. Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2023 yang berlangsung di The Q Hall Qubu Resort, Kubu Raya, Kamis (12/10), Bupati Muda Mahendrawan menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, anak-anak muda, dan elemen-elemen masyarakat lainnya. "Rakor ini adalah langkah krusial untuk memastikan efektivitas dan kecepatan dalam menghadapi masalah narkoba. BNN telah memberikan peta jalan dan peta kerja, termasuk regulasi melalui Peraturan Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kini, tugas kita adalah memberdayakan semua komponen dan elemen, terutama dari desa-desa," ungkap Bupati Muda Mahendrawan. Dalam upaya membina kabupaten tanggap narkoba, pemerintah Kubu Raya menekankan pengalihan perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini diwujudkan melalui program-program pemberdayaan yang difokuskan pada edukasi. "Pencegahan adalah kunci. Sebelum mereka terperangkap sebagai pengguna atau pengedar, kita harus cepat bertindak dengan program pemberdayaan. Edukasi menjadi landasan utama dalam strategi ini. Pembangunan nonfisik seperti ini harus menjadi prioritas kita, seiring dengan pembangunan fisik yang sedang berlangsung," jelasnya. Bupati Muda Mahendrawan juga mengungkapkan bahwa peredaran gelap narkoba sering dimulai dari hal-hal sederhana, seperti peran kurir. Dalam mencari uang dengan cara yang mudah, anak-anak muda, bahkan pelajar dan ibu rumah tangga, terkadang terjebak dalam lingkaran berbahaya ini. "Ini adalah godaan yang sangat merusak. Oleh karena itu, program pemberdayaan tidak boleh diabaikan. Selain pembangunan fisik, upaya pemberdayaan harus diperkuat. Edukasi dan kesadaran harus menjadi senjata utama kita dalam memerangi ancaman narkoba di masyarakat," tegas Bupati Muda Mahendrawan. (hs)

Kubu Raya

| Jumat, 13 Oktober 2023

Lokal

Gubernur Kalbar Hadiri Musda ke-II DPD HPI Sekaligus Launching Perda Pramuwisata Kalbar

Berita Kalbar, PIFA - DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) melaksanakan Musyawarah Daerah ke-II Kalimantan Barat, dalam kegiatan ini juga sekaligus Launching Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata Kalbar. Di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (1/12/2021). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji sekaligus membuka acara dan melaunching Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Pramuwisata Kalbar. Selain itu, juga dihadiri oleh Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kadisporapar Kalbar Windy Prihastari, forkopimda Kalbar dan berbagai pihak lainnya. Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menyampaikan, bahwa kehadiran pariwisata menjadi pilihan dalam menyediakan lapangan pekerjaan maupun perubahan dan pertumbuhan ekonomi untuk daerah-daerah tertentu sehingga Pramuwisata bisa mengambil peluang itu. "Saya ingin masyarakat Pontianak dan Kalbar mengambil peran penting dalam pengembangan pariwisata di Kalbar. Karena lebih dari 90 hotel yang menjadi GM hanya satu orang dari Kalbar, " katanya. Menurutnya, jika pariwisata dijadikan barometer tentu akan menjadi daya tarik. Kemudian kita punya 325 destinasi wisata di Kalbar, namun beberapa saja yang muncul sedangkan yang lainnya tidak. Dalam peningkatan destinasi wisata bisa dilaksanakan melakukan berbagai Even- event. "Maka destinasi wisata harus terus ditingkatkan, " katanya. Ia optimis jika pariwisata yang ada di Kalbar bisa ditingkatkan seperti di pulau Temajok yang memiliki objek wisata bagus tentu jika ditingkatkan akan menjadi wisata yang luar biasa. "Untuk itu kita berharap Pramuwisata bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk bisa menjadikan wisata di Kalbar berkembang, " pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPD HPI Kalbar, Juniardi Saktiawan menerangkan, DPD HPI Kalbar telah terbentuk sejak tahun 2008 silam, kemudian diakuinya sempat fakum pada tahun 2016. Namun setelah tahun 2016 itu, DPD HPI Kalbar menggelar Musda pertama. "Seiring dengan perkembangan perjalanan HPI. Kami memang ingin memiliki payung hukum dan Alhamdulillah terima kasih kepada Disporapar yang telah menginisiasi Perda Pramuwisata ini, " ujarnya. Ia menerangkan, dengan adanya Perda Pramuwisata di Kalbar ini menjadi Provinsi pertama di zona Kalimantan bagi DPD HPI yang memiliki payung hukum. Sedangkan di Indonesia, kata dia, Kalbar menjadi Provinsi ke-5 dari Provinsi Bali, NTB, Jateng dan Jogjakarta . "Ini menjadi inspirasi bagi Provinsi lainnya untuk membuat Perda Pramuwisata seperti di Kalimantan Timur, " ungkapnya. Pembuatan Perda tersebut kata dia, tidak terlepas dari dukungan semua pihak. "Kami berterima kasih begitu mendalam atas semuanya yang telah mendukung sehingga DPD HPI Kalbar memiliki Perda nomor 1 Pramuwisata, " katanya. Kedepan ia berharap bisa terus mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam mengembangkan Pramuwisata di Kalbar sehingga bisa dikenal banyak daerah dan mancanegara. "Kedepannya akan ada banyak desa wisata, " ucapnya.

Kalbar

| Selasa, 13 September 2022

Kubu Raya

| Jumat, 13 Oktober 2023

Kalbar

| Rabu, 1 Desember 2021