Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalMuda Mahendrawan Dampingi Ketua TP PKK Kubu Raya Kunjungan Ke Kabupaten Gunung Kidul 

Muda Mahendrawan Dampingi Ketua TP PKK Kubu Raya Kunjungan Ke Kabupaten Gunung Kidul 

Kubu Raya | Kamis, 17 Maret 2022

Berita Kubu Raya, PIFA - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan didampingi Ketua TP PKK Rosalina Muda, Wakil Ketua TP PKK Atzebi Yatu Lensi Sujiwo beserta Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa dari 4 Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Taman Budaya Gunung Kidul, Rabu (16/03/2022).

Bupati Muda beserta rombongan  dalam rangka kunjungan Studi Tiru Optimalisasi Gerakan PKK Desa Mengejar Peluang Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga ini disambut langsung oleh Bupati Gunung Kidul Mayor Chb (Purn) H Sunaryanta beserta jajaran.

Muda menyampaikan apa yang diperoleh di sini akan diupayakan untuk di terapkan di Kubu Raya.

"Apa yang kami peroleh dari sini, akan diupayakan untuk diterapkan di Kubu Raya,” ucapnya.

Selain itu muda juga berharap kedepannya akan ada kerjasama yang di lakukan oleh kedua kabupaten tersebut. 

“Kami berharap antara Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Gunung Kidul kedepannya dapat saling bertukar informasi dan inovasi," harap Muda. (ja)

Rekomendasi

Foto: Alarm Kebakaran Sebabkan VAR Mati di Laga Tottenham vs Nottingham | Pifa Net

Alarm Kebakaran Sebabkan VAR Mati di Laga Tottenham vs Nottingham

Inggris
| Rabu, 23 April 2025
Foto: Mitra SPPG di Pontianak Pastikan Menu Makan Bergizi Gratis Aman Dikonsumsi Siswa | Pifa Net

Mitra SPPG di Pontianak Pastikan Menu Makan Bergizi Gratis Aman Dikonsumsi Siswa

Pontianak
| Selasa, 21 Januari 2025
Foto:  Netflix Siap Tayang Film Indonesia A Normal Woman Dibintangi Marissa Anita | Pifa Net

Netflix Siap Tayang Film Indonesia A Normal Woman Dibintangi Marissa Anita

Pifabiz
| Rabu, 11 Juni 2025
Foto: Rekomendasi Camilan Sehat Temani Minum Teh untuk Jaga Metabolisme dan Energi | Pifa Net

Rekomendasi Camilan Sehat Temani Minum Teh untuk Jaga Metabolisme dan Energi

Indonesia
| Senin, 5 Mei 2025
Foto: Otorita IKN Menepis Kabar Miring Pembangunan IKN | Pifa Net

Otorita IKN Menepis Kabar Miring Pembangunan IKN

Ikn Nusantara
| Sabtu, 8 Februari 2025
Foto: Sejarah Baru! China Sukses Luncurkan Komputer Kuantum Superkonduktor dengan 105 Qubit | Pifa Net

Sejarah Baru! China Sukses Luncurkan Komputer Kuantum Superkonduktor dengan 105 Qubit

China
| Selasa, 4 Maret 2025
Foto: Yamaha Suguhkan Pengalaman Balap Istimewa di Mandalika Bersama Aerox Alpha, R25, dan MT-25 | Pifa Net

Yamaha Suguhkan Pengalaman Balap Istimewa di Mandalika Bersama Aerox Alpha, R25, dan MT-25

Otomotif
| Rabu, 18 Juni 2025
Foto: Kebun Binatang China Jual Kencing Harimau untuk Obat Rematik, Minat Beli? | Pifa Net

Kebun Binatang China Jual Kencing Harimau untuk Obat Rematik, Minat Beli?

China
| Minggu, 2 Februari 2025
Foto: Penelitian: Luteolin dalam Brokoli dan Wortel Bisa Tekan Pertumbuhan Uban | Pifa Net

Penelitian: Luteolin dalam Brokoli dan Wortel Bisa Tekan Pertumbuhan Uban

Indonesia
| Jumat, 21 Februari 2025
Foto: Ini Cara Sonny Septian-Fairuz A Rafiq Ajarkan Nilai Agama ke Anak | Pifa Net

Ini Cara Sonny Septian-Fairuz A Rafiq Ajarkan Nilai Agama ke Anak

Indonesia
| Sabtu, 15 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 Akhirnya Ketuk Palu | Pifa Net

APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 Akhirnya Ketuk Palu

Berita Lokal, PIFA - DPRD dan Pemprov Kalbar akhirnya mengetuk palu APBD Kalbar tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (29/11/2022) malam. Kesepakatan APBD itu dilakukan usai mendengar pendapat akhir delapan Fraksi DPRD Kalbar yang menerima Raperda ditetapkan menjadi Perda. Besaran APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 yang disetujui sebesar Rp6.170.979.866.600. Pendapatan Rp5.851.838.865.428. Belanja Daerah sebesar Rp6.120.979.866.600 dan pembiayaan daerah sebesar Rp319.141.001.172. Sementara pengeluaran pembiayaan yakni sebesar Rp50.000.000.000. APBD yang disetujui ini merupakan usulan pertama Pemprov Kalbar. Sebelumnya, Pemprov Kalbar kembali mengusulkan perubahan postur APBD hal baru yang menuai penolakan fraksi. Situasi ini sempat membuat alot pengambilan persetujuan. Fraksi Partai Golkar berharap, APBD Kalbar bisa sejalan dengan program-program nasional dan menuntaskan program-program gubernur terpilih 2018-2023 yang segera berakhir. Golkar juga berharap kebijakan terhadap pendapatan harus dibangun dalam rangka optimisme yang terukur. Sehingga walau terdapat keragaman ketidakpastian, atau kemungkinan di bawah resesi global tapi semua berjalan otomatis sehingga mempengaruhi proyeksi kinerja pendapatan daerah. Fraksi PDI Perjuangan, sepakat menerima Raperda APBD tahun 2023 ditetapkan sebagai Perda. Kendati demikian, partai banteng menyoroti ketimpangan pembangunan jalan dan jembatan di daerah perkotaan, pesisir, pedalaman dan perbatasan. Khususnya, jalan dan jembatan yang jadi kewenangan pemerintah provinsi. PDI-P juga mendesak pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa di awal tahun sehingga kegiatan bisa dilakukan tepat waktu dan kualitas baik. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Pemerintah juga diminta melakukan revitalisasi sungai yang berada di titik-titik banjir yang merupakan kewenangan Daerah Aliran Sungai Pemprov Kalbar. Sementara Fraksi PAN, DPRD menyetui pengesahan Raperda menjadi Perda APBD tahun anggaran 2023. Hanya saja PAN meminta paripurna menetapkan komposisi APBD tahun anggaran 2023 sesuai KUA dan PPAS bukan komposisi lainnya yang tidak jelas dan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan Banggae DPRD Provinsi Kalbar. Fraksi PAN berpendapat jika terdapat pergeseran di luar pembahasan yang tidak sesuai dengan KUA dan PPAS serta Raperda APBD Tahun 2023 maka mereka menganggap itu kegiatan ilegal. Sekda Kalbar, Harison menyebut mesti sudah ketok palu, Pemprov belum sepakat terhadap RAPBD tahun 2023. Perbedaan ini terletak dibelanja. "Kemendagri nanti kirimk tim memfasilitasi antara eksekutif-legislatif," katanya. Wakil Ketua DPRD, Syarif Amin Muhammad optimis perbedaan nilai belanja dapat segera selesaikan lewat fasilitasi Kemendagri. Sehingga didapati solusi terbaik. Perbedaan tersebut, kata Amin, hanya terletak pada belanja daerah. Sementara nilai APBD-nya tetap sama. "Sekda dan pak Gubernur sudah mengirimkan surat tetapi diterima agak lambat," tandasnya. (ap)

Kalbar
| Kamis, 1 Desember 2022

Nasional

Foto: Terbitkan Ketentuan Ekspor CPO, Mendag Tegaskan Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas | Pifa Net

Terbitkan Ketentuan Ekspor CPO, Mendag Tegaskan Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas

Berita Nasional, PIFA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oilen and Used Cooking Oil. Mendag Muhammad Lutfi menegaskan pengaturan kembali ekspor CPO ini tetap berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya merupakan hal yang utama. Aturan tersebut diterbitkan mengikuti arahan Presiden Jokowi “Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengatur kembali ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil (minyak jelantah) karena pasokan CPO dalam negeri telah dianggap mencukupi. Namun, pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama  pemerintah,” tegas Mendag, dikutip PIFA dari laman resmi Kemendag, Selasa (24/5/2022). Mendag meminta agar para produsen dan eksportir CPO memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. “Kami harapkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan kebijakan pengaturan ekspor kembali ini,” pintanya. Dalam Permendag 30/2022 ditegaskan, eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Masa berlaku PE adalah enam bulan. Adapun tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PE adalah: Eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah. Bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. Bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan. Eksportir yang tak memenuhi ketentuan tersebut akan diberikan sanksi. Diantaranya, sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE. (yd)

Jakarta
| Selasa, 24 Mei 2022

Internasional

Foto: Elon Musk Dukung Gagasan AS Keluar dari PBB dan NATO | Pifa Net

Elon Musk Dukung Gagasan AS Keluar dari PBB dan NATO

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Miliarder Amerika Serikat dan penyandang dana utama kampanye Presiden Donald Trump dalam Pemilu 2024, Elon Musk, menyatakan dukungannya terhadap gagasan agar Amerika Serikat keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).Pernyataan tersebut disampaikan Musk melalui akun X (sebelumnya Twitter) pada Sabtu (1/3) sebagai tanggapan atas unggahan komentator politik AS, Gunther Eagleman. Dalam unggahan tersebut, Eagleman menyebut sudah waktunya bagi AS untuk meninggalkan NATO dan PBB, yang kemudian dibalas Musk dengan "Saya sepakat."Dukungan Musk ini muncul setelah Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang pada akhir Februari yang menyerukan penarikan penuh AS dari PBB. Rancangan tersebut juga mengusulkan penghentian semua pendanaan AS untuk PBB serta melarang keterlibatan negara itu dalam misi penjaga perdamaian internasional.Selain itu, Senator Partai Republik Mike Lee turut menyerukan agar AS menarik diri dari NATO, memperkuat wacana yang selama ini digaungkan oleh Trump. Sebagai Presiden yang baru saja menjabat kembali pada 20 Januari 2025, Trump telah lebih dulu mengambil langkah serupa dengan menandatangani perintah eksekutif untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang ia anggap memiliki kebijakan pendanaan yang tidak adil.Trump juga kerap mengkritik negara-negara Eropa anggota NATO karena kontribusi pertahanan yang dinilainya terlalu kecil. Ia menuntut agar semua negara anggota meningkatkan belanja pertahanan hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing. Kebijakan ini selaras dengan pandangan pengusaha dan podcaster asal AS, Patrick Bet-David, yang menyebut Trump bukanlah pendukung NATO.Dukungan Musk terhadap gagasan penarikan diri AS dari PBB dan NATO semakin memperkuat posisi Trump dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih fokus pada kepentingan domestik Amerika Serikat. Langkah ini diperkirakan akan memicu reaksi dari sekutu-sekutu AS di Eropa serta komunitas internasional yang selama ini mengandalkan peran Washington dalam stabilitas global.

Amerika Serikat
| Senin, 3 Maret 2025
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5