Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, berharap kader posyandu terus membangun suasana bahagia untuk cegah stunting. (Dok. Prokopim Pemkab Kubu Raya)

Lokal

Muda Mahendrawan Harap Kader Posyandu Terus Bangun Suasana Bahagia untuk Cegah Stunting

Kubu Raya | Rabu, 4 Oktober 2023

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan berharap kader Posyandu di daerahnya terus membangun suasana bahagia. Menurutnya, suasana bahagia yang dibangun ibu-ibu posyandu dapat mencegah stunting.

Harapan itu disampaikannya saat menyampaikan arahan di kegiatan Peningkatan Kapasitas Posyandu di Aula Diklat Kepong Bakol Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, pada hari Selasa (3/10). Kegiatan tersebut diikuti oleh para kader Posyandu dari Kecamatan Rasau Jaya, Terentang, dan Kuala Mandor B. Bupati.

Bupati Muda juga menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selalu berupaya untuk memperkuat kader-kader kesehatan karena kader kesehatan memainkan peran yang sangat strategis dalam mencegah stunting.

“Kader kesehatan terutama kader Posyandu yang didominasi ibu-ibu ini dapat terus membangun suasana bahagia. Jika ibu-ibu hamil bahagia, maka tidak akan terjadi stunting,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Muda menyebut biasanya Dinas Kesehatan yang mengorganisir kegiatan peningkatan kapasitas Posyandu. Namun, kali ini, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) karena Posyandu juga merupakan bagian dari pemerintahan desa.

Dia mengatakan, penguatan kapasitas diselenggarakan untuk memperkuat generasi-generasi di desa masing-masing.

Muda menyebut usia harapan hidup di Kabupaten Kubu Raya telah meningkat dari 69 tahun menjadi 71 tahun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat.

“Jadi rata-rata orang Kubu Raya itu usianya makin panjang karena selalu bahagia,” beber Muda.

Pemerintah Kubu Raya juga telah mengeluarkan regulasi untuk mendukung kader kesehatan melalui peraturan bupati (Perbub). Ini memungkinkan kader kesehatan di Kubu Raya menerima insentif dari pemerintah kabupaten. Bupati Muda menekankan bahwa insentif untuk kader kesehatan di desa bergantung pada kebijakan dan regulasi pemerintahan desa masing-masing.

“Untuk di desa tergantung dari kebijakan dan regulasi pemerintahan desa masing-masing. Jadi di Kubu Raya selain dari pemerintah kabupaten, juga ada (insentif) dari pemerintahan desa,” tutupnya. (yd)

Rekomendasi

Sports

Arsenal Tumbang di Leg Pertama Carabao Cup, Dibantai Newcastle 2-0

Inggris

| Rabu, 8 Januari 2025

Internasional

Donald Trump Umumkan Rencana Tarif Global, Pasar Saham Mencapai Rekor Tertinggi

Internasional

| Sabtu, 12 Juli 2025

Nasional

Dikbud Surabaya Bakal Masukkan Mobile Legends ke Kurikulum Pembelajaran Sekolah Mulai Tahun Ini

Surabaya

| Selasa, 20 Mei 2025

Internasional

Trump Umumkan Tarif Impor Baru untuk RI: Produk Indonesia Kena 19 Persen, RI Buka Akses Luas untuk AS

Internasional

| Rabu, 16 Juli 2025

Pifabiz

Bobon Santoso Tanggapi soal Daging Sapi Hilang Willie Salim di Palembang

Palembang

| Sabtu, 22 Maret 2025

Sports

Idzes Tampil Solid saat Venezia Tahan Imbang Napoli Tanpa Gol

Italia

| Minggu, 16 Maret 2025

Nasional

Muzani Klaim Hubungan Gerindra-PDIP Tetap Baik Meski Retret Kepala Daerah Sempat Diboikot

Indonesia

| Selasa, 25 Februari 2025

Pifabiz

Ahmad Dhani Sebut Alyssa Daguise Perempuan Tercantik Kelahiran 1998

Pifabiz

| Jumat, 3 Januari 2025

Politik

Jokowi Buka-bukaan soal Pemerintahan Prabowo, Bantah Masih Cawe-cawe

Indonesia

| Rabu, 12 Februari 2025

Sports

Nikita Mirzani dan Asisten Diperiksa Polda Metro Jaya atas Dugaan Pemerasan

Indonesia

| Selasa, 4 Maret 2025

Berita Terkait

Lifestyle

Viral di X Skripsi Mahasiswa UIN Palembang Diduga Plagiat, Foto Dokumentasi Wawancara Juga Dijiplak

PIFA, Lifestyle - Baru-baru ini viral di media sosial X skripsi lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta diduga dijiplak. Bahkan disebutkan bahwa foto dokumentasi wawancara dirinya dengan narasumber juga dicantumkan dan diedit oleh oknum tersebut. Hal itu diketahui dari cuitan akun X bernama @naisilampard, pada Kamis (30/5/2024). Akun tersebut membuat sebuah thread pengalamannya soal skirpsinya yang dijiplak oleh orang lain. Isye Naisila Zulmi mengatakan skripsi yang ditulisnya itu dibuat pada tahun 2013. "Berhubung lagi rame soal plagiat skripsi, aku pun ada pengalaman yang sama sekitar empat tahun yang lalu," tulis Isye Naisila Zulmi pemilik akun @naisilampard dikutip PIFA, pada Jumat (31/5/2024). "Skripsi ini aku tulis dari 2013-2014 dan judul serta abstrak itu malah sudah ku buat dari semester 5 dan sudah disetujui dosenku waktu itu," tambahnya. Isye Naisila Zulmi juga melampirkan link skripsi miliknya dan oknum lulusan UIN Raden Fatah Palembang untuk membandingkan kemiripan dua skripsi tersebut. Bahkan disebutkan bahwa plagiat lebih dari 90 persen hingga foto dokumentasi wawancara dirinya diedit. "Bukan sekedar 50/60% plagiatnya, tapi lebih dari 90%. Bisa dilihat dari dokumentasi wawancara ku yang diedit. Kocak sih niat banget," ungkapnya. Sebelumnya, dugaan plagiat sempat dilaporkan Isye Naisila Zulmi kepada pihak kampus. Namun hingga kini masih belum ada kejelasan lagi. "Udah sempet follow up ke pihak kampus ku katanya udah sampai ke pihak dinas atau apalah itu yang lebih tinggi karena ini sama-sama UIN," kata akun @naisilampard. Terakhir akun @naisilampard mengungkapkan sosok oknum lulusan UIN Raden Fatah Palembang yang diduga menjiplak skripsinya. Disebutkan bahwa oknum UIN Raden Fatah Palembang itu kini telah bekeraj di salah satu bank ternama. "Intinya si Agung Sutoyo mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang ini sudah memplagiat skripsi aku mahasiswa UIN Jakarta lulusan 2014 dan dia bisa lulus di tahun 2018 terus langsung kerja di salah satu bank ternama," pungkasnya. (ly)

Jakarta

| Jumat, 31 Mei 2024

Politik

PDIP Kritik Gibran Bagi-bagi Buku Bergambar Jan Ethes

PIFA, Politik - Sekretaris jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mendidik anaknya Jan Ethes dengan keteladanan. Hal itu disampaikan Hasto saat menanggapi soal aksi Gibran bagi-bagi buku bergambar anaknya, Jan Ethes di Jawa Timur. "Ya kita mendidik anak kita dengan keteladanan," ujar Hasto di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/6/2024) malam. Hasto kemudian bercerita sewaktu dia masih kecil. Saat itu, dirinya sering mendapat buku bergambar pahlawan nasional. "Ketika saya kecil buku-buku itu dibagi gambar pahlawan nasional, pahlawan Diponegoro, jendral sudirman kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Raden Ajjeng Kartini itu dulu ketika kami kecil," kata dia. Sebelumnya aksi Gibran bagi-bagi buku tulis bersampul wajah Jan Ethes di Surabaya, Jawa Timur, menjadi sorotan. Diketahui, Wapres terpilih itu membagikan buku bergambar anaknya kepada siswa SDN Margorejo VI, Surabaya. Hal ini dilakukan setelah ia mengunjungi kediaman Khofifah Indar Parawansa. Selain buku, Gibran juga membagikan susu dan gantungan kunci bergambar dirinya. Tindakan ini memicu kritik dari warganet yang mengaitkan aksinya dengan isu dinasti politik.

Solo

| Sabtu, 8 Juni 2024

Politik

Mahfud MD Sebut Ciri Pemerintah Otoriter Sudah Mulai Kelihatan

PIFA, Politik - Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa ciri-ciri pemerintahan otoriter mulai tampak dalam beberapa waktu terakhir. Dalam acara Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Mahfud menyoroti tindakan lembaga eksekutif yang mulai mencampuri urusan legislatif dalam proses pembuatan aturan. Mahfud mencontohkan bahwa legislatif saat ini terlihat hanya menjadi "tukang stempel" bagi keinginan eksekutif. "Kita jangan teledor bahwa ini, perilaku-perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis. Masuk ke sana, masuk ke sana, pakai bansos, pakai apa, pokoknya masuk. Enggak bisa baik-baik, injak kakinya," kata Mahfud. Ia juga menambahkan bahwa perilaku eksekutif yang intervensionis ini sangat mencolok, terutama dalam penggunaan berbagai alat seperti bantuan sosial untuk campur tangan dalam berbagai urusan. Menurut Mahfud, pola pemerintahan yang otoriter akan menghasilkan hukum yang bersifat ortodoks konservatif, di mana pembuatan aturan menjadi sentralistik dan dikendalikan dari pusat. Hukum semacam ini, lanjut Mahfud, menjadi pembenaran terhadap keinginan penguasa atau bersifat positivistik instrumentalistik. Mahfud mencontohkan hal ini dengan sebuah kasus di masa lalu ketika hukum dijadikan alat legitimasi kepentingan. "Sesuatu yang diinginkan itu dijadikan instrumen pembenar, dipositifkan menjadi hukum positif. Saya ingin umur calon kepala desa sekian. Lho enggak bisa, pak, ya (dipaksa) dipositifkan bagaimana caranya, suruh DPR ubah, suruh KPU, suruh pengadilan, langgar semua prosedur yang tersedia," kata Mahfud mencontohkan hukum jadi pembenar keinginan. Ia juga membandingkan dengan masa rezim Orde Baru, di mana aturan dibuat untuk memenuhi keinginan pribadi tertentu, seperti pembuatan pabrik mobil nasional yang didukung oleh kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan prosedur yang benar. Mahfud menegaskan bahwa ciri negara demokratis sangat berbeda dengan pemerintahan otoriter. Dalam negara demokratis, legislatif menjadi penentu utama dalam pembuatan undang-undang dengan melibatkan aspirasi rakyat, bukan sekadar kehendak elite. "Legislatif menjadi penentu. Legislatif itu menentukan. Bukan menentukan, tetapi diam-diam dicokok. Kamu menentukan, tetapi disuruh menentukan. Ini, lo, yang kamu tentukan. Dipesan. Itu tidak demokratis," ujar dia. Ia juga menyebutkan bahwa dalam negara demokratis, interpretasi hukum harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang. "Undang-undang sudah berbunyi begini, jangan sembarangan menafsirkan hukum," tambahnya. Mahfud menekankan pentingnya metode yang tepat dalam menafsirkan hukum agar implementasinya tidak dilakukan secara sewenang-wenang, menjaga agar hukum tetap sesuai dengan semangat demokrasi dan keadilan.

Jakarta

| Jumat, 31 Mei 2024

Solo

| Sabtu, 8 Juni 2024

Indonesia

| Jumat, 14 Juni 2024