Peresmian Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Kubu Raya tahun 2023. (Diskominfo Kubu Raya)

Muda Mahendrawan Luncurkan Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Kubu Raya 2023

Kubu Raya | Senin, 4 September 2023

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, meresmikan Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 pada Selasa (8/8) di Aula Bank Kalbar Kubu Raya. Acara bersejarah ini menetapkan dua desa di Kubu Raya sebagai Kampung Moderasi Beragama, yakni Desa Rasau Jaya Satu di Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Kuala Dua di Kecamatan Sungai Raya, sesuai dengan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat.

Peluncuran ini mencerminkan komitmen Kubu Raya untuk terus memperkuat moderasi dalam beragama.

"Kubu Raya ini heterogen, tetapi sudah membuktikan selama ini sangat toleran dan kondusif. Masyarakatnya pun sangat bijak dalam menghadapi perbedaan," ujarnya.

Muda juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat untuk tidak memperbesar isu perbedaan, melainkan lebih mengutamakan isu kesamaan. Hal ini diyakininya akan membawa kebahagiaan dan ketenangan. "Oleh karena itu, pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif sangat penting. Dengan pelayanan yang baik, tanpa kecurigaan, tanpa beban, dan tanpa diskriminasi terutama dalam hal pelayanan hak-hak masyarakat, saya yakin semua orang akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan," katanya.

Muda juga mencatat perkembangan positif yang telah dicapai oleh Kubu Raya selama 16 tahun terakhir. Saat ini, Kabupaten Kubu Raya memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan yang rendah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di antara seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. "Hal ini adalah bukti kondusivitas, ketenangan, dan semangat masyarakat yang semakin tinggi, menunjukkan kedamaian dan ketenangan. Ini adalah gambaran yang sederhana namun signifikan," tegasnya.

Acara peluncuran tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sujiwo dan Sekretaris Daerah Yusran Anizam, yang turut mendukung upaya memperkuat moderasi beragama di Kubu Raya. Peluncuran Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam mempromosikan toleransi, kerukunan, dan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam kepercayaan dan budaya. (ad)

Palestina

| Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Tolak Keras Efisiensi Anggaran, Mahasiswa Kalbar Gelar Aksi Demo di DPRD Provinsi

PIFA.CO.ID, LOKAL - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan aliansi masyarakat Kota Pontianak, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Kalbar pada Kamis (20/2/2025). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan. Salah satunya adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran.Tuntutan lainnya adalah untuk segera melaksanakan mitigasi bencana dan menghentikan segala bentuk perusakan lingkungan di Kalimantan Barat. Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan layanan sosial secara merata dan berkeadilan.Koordinator Aksi Mahasiswa, Muhammad Najmi Ramadhan menegaskan penolakan mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.“Hari ini kami benar-benar menolak efisiensi anggaran karena hal ini benar-benar merugikan masyarakat kita. Dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial,” ujarnya usai menyerahkan tiga tuntutan kepada Dewan DPRD Kalbar.“kami juga menuntut agar efisiensi anggaran ini tidak hanya diterapkan pada sektor pelayanan publik, tetapi juga pada sektor pejabat publik yang seharusnya juga mengalami efisiensi," ungkap Najmi lebih lanjut.Sementara terkait mitigasi bencana, Najmi meminta agar Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengurangi dampak bencana terutama banjir dan karhutla yang merugikan masyarakat.“Kami tidak ingin masyarakat Kalimantan Barat terus-menerus menjadi korban bencana alam. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengurangi dampak bencana yang merugikan masyarakat kami,”Aksi demo mahasiswa ini disambut baik oleh tiga anggota dewan perwakilan Fraksi yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem dan Partai PKB.Zulfydar Zaidar Mochtar, anggota DPRD Provinsi kalimantan Barat dari fraksi PAN menegaskan bahwa pihaknya menghargai aspirasi mahasiswa yang dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat. "Kami akan menyampaikan hasil ini kepada pimpinan dan Ketua DPRD, dan berharap Ketua akan merilis resmi hasil yang kami terima dari para mahasiswa," katanya.Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad, menjelaskan bahwa tuntutan mahasiswa mengenai efisiensi anggaran yang mengganggu program-program infrastruktur dan pendidikan sangat diperhatikan. “Kami menerima aspirasi mahasiswa untuk menjaga agar anggaran infrastruktur dan pendidikan tidak terpotong. Kami akan teruskan ke tingkat lebih tinggi," jelasnya.Senada dengan anggota dewan lainnya, Fraksi PKB, yang diwakili oleh Mulyadi Tawik, juga menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat, terutama mengenai perbaikan infrastruktur dan sektor kesehatan yang masih jauh dari memadai. “Kami berharap tuntutan mahasiswa bisa masuk ke dalam perbaikan-perbaikan kebijakan yang ada. Kami harus bersabar, karena perubahan ini membutuhkan waktu," tuturnya.Mulyadi juga menambahkan bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi hampir di seluruh Indonesia. "Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, tetapi harus tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar," katanya.

Pontianak

| Jumat, 21 Februari 2025

Lokal

Lantik Pejabat Daerah, Midji Singgung Soal Jual Beli Proyek

Berita Lokal, PIFA – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyinggung persoalan jual beli proyek, saat melantik 28 pejabat Pemprov Kalbar, Senin (12/9/2022). Dia meminta perangkat daerah dengan pagu anggaran cukup besar, untuk memvalidasi ulang kontraktor. Supaya tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan masalah, seperti jual beli proyek. “Blacklist kontraktor tersebut kalau terjadi jual beli proyek. Jika saudara tidak berani melakukan hal tersebut, berarti saudara turut andil di dalamnya,” tegas Sutarmidji. Dia menegaskan, akan mencopot pejabat dari posisinya, jika terlibat dalam jual beli proyek tersebut. “Saya pastikan akan mencopot atau menurunkan jabatan saudara karena kepentingan saya hanya untuk pembangunan Kalbar,” tegasnya lagi. Terkait tugas dan fungsi, dia menginginkan para pejabat tetap menjaga pola kecepatan kinerja, tidak lambat atau lalai, terutama dalam pelayanan masyarakat. “Saya tidak mau jabatan dijadikan gagah-gagahan. Jabatan yang saudara pegang itu merupakan simbol yang harus diimplementasikan,” ujarnya. Ke-28 pejabat yang dilantik terdiri dari sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama, 10 pejabat administrator dan sembilan pejabat pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar disaksikan Wagub Ria Norsan beserta jajaran Forkopimda dan perangkat daerah. “Sebagaimana janji yang saudara sampaikan tadi, saya harap semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Tidak ada alasan saudara tidak bisa menyerap anggaran dengan cepat sesuai aturan yang berpedoman pada RPJMD. Laksanakan program-program sesuai dengan ketentuan,” paparnya. Sementara, Sembilan posisi pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru saja dilantik antara lain: 1. Iskandar Zulkarnaen, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar 2. Yosafat Triadhi Andjioe, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalbar 3. Aulia Candra, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar 4. Ir. Mulyadi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar 5. Damianus Kans Pangaraya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalbar 6. Aswin Khatib, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalbar 7. Medya Yanuar Abdullah, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar 8. Abussamah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar 9. Eko Rustianto Suhardiman, Wakil Direktur I RSUD dr Soedarso (ap)

Kalbar

| Selasa, 13 September 2022

Nasional

Ketua DPR RI Minta Pemerintah Tetap Alokasikan Dana Subsidi Bagi Warga Miskin Lewat RAPBN 2023

Berita Nasional, PIFA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyambut baik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kepada DPR, Jumat (20/5/2022) kemarin. Pada kesempatan tersebut, Puan turut meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023. “Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (20/5/2022), mengutip laman dpr.go.id. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-22 itu, Menteri Keuangan menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR RI. Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9 persen. Sementara inflasi berada pada kisaran 2,0-4 persen. Puan ikut mendukung kebijakan RAPBN 2023 yang dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global ini. Kebijakan RAPBN 2023 juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. "DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” tambahnya. Politisi PDI-Perjuangan itu juga meminta dalam proses pemulihan ekonomi, tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin. Hal ini karena masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa. "Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” ucapnya. Puan menambahkan, RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi dengan tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan dan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri. Sehingga harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat. “RAPBN tahun 2023 juga dimungkinkan akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi,” lanjut dia. Dengan kondisi demikian, kebijakan fiskal RAPBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional pun diharapkan dirancang secara cermat. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga mengingatkan agar Pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan. "DPR akan terus memantau penguatan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja,” tutupnya. (yd)

Pontianak

| Jumat, 21 Februari 2025

Kalbar

| Selasa, 13 September 2022

Jakarta

| Sabtu, 21 Mei 2022