Peresmian Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Kubu Raya tahun 2023. (Diskominfo Kubu Raya)

Muda Mahendrawan Luncurkan Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Kubu Raya 2023

Kubu Raya | Senin, 4 September 2023

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, meresmikan Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 pada Selasa (8/8) di Aula Bank Kalbar Kubu Raya. Acara bersejarah ini menetapkan dua desa di Kubu Raya sebagai Kampung Moderasi Beragama, yakni Desa Rasau Jaya Satu di Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Kuala Dua di Kecamatan Sungai Raya, sesuai dengan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat.

Peluncuran ini mencerminkan komitmen Kubu Raya untuk terus memperkuat moderasi dalam beragama.

"Kubu Raya ini heterogen, tetapi sudah membuktikan selama ini sangat toleran dan kondusif. Masyarakatnya pun sangat bijak dalam menghadapi perbedaan," ujarnya.

Muda juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat untuk tidak memperbesar isu perbedaan, melainkan lebih mengutamakan isu kesamaan. Hal ini diyakininya akan membawa kebahagiaan dan ketenangan. "Oleh karena itu, pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif sangat penting. Dengan pelayanan yang baik, tanpa kecurigaan, tanpa beban, dan tanpa diskriminasi terutama dalam hal pelayanan hak-hak masyarakat, saya yakin semua orang akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan," katanya.

Muda juga mencatat perkembangan positif yang telah dicapai oleh Kubu Raya selama 16 tahun terakhir. Saat ini, Kabupaten Kubu Raya memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan yang rendah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di antara seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. "Hal ini adalah bukti kondusivitas, ketenangan, dan semangat masyarakat yang semakin tinggi, menunjukkan kedamaian dan ketenangan. Ini adalah gambaran yang sederhana namun signifikan," tegasnya.

Acara peluncuran tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sujiwo dan Sekretaris Daerah Yusran Anizam, yang turut mendukung upaya memperkuat moderasi beragama di Kubu Raya. Peluncuran Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam mempromosikan toleransi, kerukunan, dan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam kepercayaan dan budaya. (ad)

Rekomendasi

Politik

Rocky Gerung Usul Reshuffle, Begini Tanggapan Bahlil

Indonesia

| Jumat, 23 Mei 2025

Pifabiz

Buntut Konten Masak Rendang 200 Kg, Willy Salim Dilaporkan ke Polda Sumsel

Pifabiz

| Senin, 24 Maret 2025

Politik

Sidang Kasus Hasto Kristiyanto Kembali Diwarnai Kericuhan

Jakarta

| Jumat, 25 April 2025

Lifestyle

Kiat Menjaga Kesehatan Selama Puasa dari Dokter Spesialis

Indonesia

| Sabtu, 15 Februari 2025

Sports

Liverpool Punya Peluang Emas Raih Trofi di Final Carabao Cup

Inggris

| Sabtu, 15 Maret 2025

Sports

Liverpool Jamu Bournemouth di Laga Pembuka Liga Inggris 2025/2026, MU Hadapi Arsenal di Old Trafford

Liga Inggris

| Kamis, 19 Juni 2025

Sports

Jay Idzes Kembali Jadi Kapten Venezia, Sayang Timnya Takluk Lagi

Italia

| Senin, 10 Februari 2025

Sports

Derby Milan Berakhir Imbang, Gol Telat De Vrij Selamatkan Inter

Italia

| Senin, 3 Februari 2025

Internasional

Iran Semprot Trump: Kalau Mau Kesepakatan, Jangan Hina Khamenei

Internasional

| Sabtu, 28 Juni 2025

Sports

Peluang Timnas Putri Indonesia Lolos ke Piala Asia Wanita 2026 Masih Terbuka, Ini Syaratnya

Timnas Indonesia

| Kamis, 3 Juli 2025

Berita Terkait

Politik

Jokowi dan Puan Maharani Satu Meja di Bukber NasDem

PIFA.CO.ID, POLITIK – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani terlihat satu meja dalam acara buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat (22/3/2025) petang. Kehadiran keduanya dalam satu forum menjadi sorotan, mengingat hubungan Jokowi dan PDIP yang merenggang setelah Pemilu 2024.Dalam acara tersebut, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga duduk di meja yang sama. Kehadiran para tokoh politik lintas partai ini semakin menambah dinamika perpolitikan nasional pasca-Pemilu.Puan Maharani mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui sebelumnya bahwa Jokowi juga akan hadir dalam acara tersebut. Ia datang karena diundang oleh Surya Paloh.“Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh Pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” ujar Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta.Puan menambahkan bahwa komunikasinya dengan Jokowi tetap terjalin hangat meskipun belum mengetahui topik pembicaraan yang akan mereka bahas dalam pertemuan tersebut.“Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” imbuhnya.Sejumlah Elit Politik HadirKegiatan buka puasa bersama ini turut dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, di antaranya Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, serta Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.Acara ini menjadi ajang interaksi antara berbagai tokoh politik dari beragam latar belakang partai di tengah dinamika politik yang terus berkembang.Jokowi dan PDIP: Dari Harmoni ke PerpecahanJokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia pertama kali maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan PKB. Keberhasilannya memimpin Solo mengantarkannya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Ketegangan mencapai puncaknya ketika PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai pada 17 Desember 2024. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat dengan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menegaskan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi bagian dari partai karena sikap politik mereka yang berbeda dari garis partai.Isyarat Rekonsiliasi?Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani dalam acara buka bersama ini menimbulkan spekulasi tentang potensi rekonsiliasi antara mantan Presiden RI dan PDIP. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai perbaikan hubungan antara kedua pihak, momen kebersamaan ini bisa menjadi awal dari komunikasi politik yang lebih cair.Dinamika politik nasional pasca-Pemilu 2024 masih terus bergulir. Keberadaan para tokoh politik dalam satu forum semacam ini dapat menjadi indikator arah politik ke depan. Publik kini menantikan apakah pertemuan ini akan membawa dampak terhadap hubungan Jokowi dan PDIP di masa mendatang.

Jakarta

| Sabtu, 22 Maret 2025

Lokal

Dewan Minta Pemerintah Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Penopang Pariwisata

Berita Lokal, PIFA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah meminta Pemerintah Provinsi Kalbar meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah, guna mendukung sektor pariwisata daerah. "Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kalar, pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas infrastruktur ke kabupaten kota dan ke wilayah destinasi wisata yang akan dituju oleh masyarakat," katanya, kemarin. Pengembangan pariwisata di daerah ini menurutnya, menjadi salah satu hal yang penting dilaksanakan. Guna mendorong perekonomian pasca merosotnya sektor wisata saat pandemi melanda. Selain pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana, Suriansyah juga menekankan agar pemerintah terus membangun pariwisata melalui sosial kemasyarakatan, misalnya dengan budaya sadar wisata. "Kemudian pemerintah juga harus mengembangkan budaya sadar wisata bagi masyarakat," jelasnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah, memoles objek wisata yang ada dengan berbagai produk ekonomi kreatif, kesenian, kuliner dan lain sebagainya. Ini perlu dimaksimalkan mengingat potensi-potensi yang ada di Kalbar. "Mesti memberikan pelatihan terkait potensi daerah yang bisa disinkronkan dengan pariwisata. Pemerintah juga perlu membantu menyiapkan sarana dan prasarana di lokasi wisata termasuk homestay," tandasnya. Kalbar sendiri memiliki Perda Pramuwisata. Melalui Perda tersebut, potensi wisata di Kalbar yang cukup banyak dan bagus itu akan tersalurkan dengan baik. (ap)

Kalbar

| Sabtu, 6 Agustus 2022

Nasional

Menko Polhukam Tegaskan Keseriusan Pemerintah Tangani Polemik Ponpes Al Zaytun

PIFA, Nasional - Pemerintah terus menangani persoalan terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang tuai polemik belakangan ini. Pemerintah akan secara serius menangani hal tersebut engan berfokus pada tiga hal, yakni soal laporan penodaan agama, dugaan tindak pidana pencucian uang, dan soal pendidikan. Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023). “Al Zaytun itu kita tangani serius di dalam tiga hal. Pertama yang menyangkut pribadi Panji Gumilang itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965,” tegasnya, mengutip laman Setkab RI. Berkaitan dengan dugaan pencucian uang, pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap 145 dari 256 rekening pribadi milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, yaitu Panji Gumilang. Selain itu, puluhan rekening lain yang terkait dengan yayasan tersebut juga sedang dalam pemeriksaan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menekankan bahwa proses pemeriksaan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut hukum. “Itu semua perlu proses, karena ini menyangkut hukum kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP [surat pemberitahuan dimulainya penyidikan] dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial, itu saya kira sudah jelas masyarakat ini orangnya. Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan, dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati,” terang dia. Selanjutnya, terkait pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah telah bertekad untuk tidak menutup lembaga pendidikan apapun. Pemerintah akan memberikan dukungan dan mengembangkan lembaga tersebut sesuai hak konstitusional. “Diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tapi materinya kita kontrol, kita awasi. Lalu soal keamanan, itu sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Barat dan aparat vertikal,” jelasnya. (yd)

Jakarta

| Sabtu, 22 Maret 2025

Kalbar

| Sabtu, 6 Agustus 2022

Indonesia

| Rabu, 19 Juli 2023