Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyampaikan bahwa Hari Santri 2023 jadi momen untuk memperkokoh nilai-nilai keislaman (Dok. Prokopim Pemkab Kubu Raya)

Lokal

Muda Mahendrawan sebut Hari Santri Momen Perkokoh Nilai-nilai Keislaman

Kubu Raya | Selasa, 24 Oktober 2023

PIFA, Lokal - Bupati Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Sujiwo bersama sejumlah tokoh penting lainnya, meramaikan perayaan Shalawat Akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023. Acara berlangsung meriah di Halaman Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, pada Minggu (22/10/23).

Shalawat Akbar ini diselenggarakan bersama dengan Majelis Asysyarobutthohur yang dipimpin oleh Habib Thoha Bin Husein al Jufri, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kubu Raya, Ruslan.

Acara tersebut merupakan salah satu dari rangkaian perayaan Hari Santri Nasional 2023.

Usai acara Shalawat Akbar, Bupati Muda Mahendrawan juga meluangkan waktu untuk mengunjungi stan-stan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh Muslimat NU.

Sementara itu, pada pagi harinya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan juga menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Santri Nasional, di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya pada Minggu (22/10).

"Ini merupakan momentum dari penghormatan kita kepada para ulama, habaib dan santri yang mempunyai peran perjuangan. Momentum ini memberikan kita semangat juang dan mampu untuk memperkokoh pada nilai-nilai keislaman," katanya. (ad)

Indonesia

| Jumat, 14 Maret 2025

Berita Terkait

Nasional

Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Udara di Jabodetabek

PIFA, Nasional - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah menginstruksikan para pejabat terkait untuk mempersiapkan serangkaian langkah guna mengatasi permasalahan kualitas udara yang parah di daerah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) selama seminggu terakhir. Langkah-langkah ini akan diimplementasikan dalam tiga tahapan: jangka pendek, menengah, dan panjang. “Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (14/08/2023). Salah satu bentuk intervensi yang dijelaskan oleh Siti meliputi penerapan kebijakan standar emisi Euro 5 dan 6, penambahan area ruang terbuka hijau (RTH), serta kembali menerapkan konsep bekerja dari rumah (work from home/WFH). Pada saat yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pemerintah akan mengintensifkan pelaksanaan uji emisi. Terkait dengan efisiensi kendaraan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau yang dikenal dengan istilah "empat dalam satu". “Jadi katakanlah dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun,” ungkap Budi. Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sekaligus meminta PLN untuk memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). “Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya, dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain,” harapnya. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa pihaknya akan kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi para pegawainya. “Artinya, work from home itu 50 persen: 50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan, tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home,” kata Heru. Heru menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan memperketat persyaratan izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan bahan bakar Pertamax Turbo untuk kendaraan berkapasitas 2.400 cc. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov DKI juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor. "Peraturannya sudah ada, kami akan memperketat uji emisi di titik-titik tertentu dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya, serta bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan," tambah Heru. Dia menyebut aturannya sudah ada. "Nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya, dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan,” tutup Heru. (yd)

Jabodetabek

| Selasa, 15 Agustus 2023

Lokal

Repdem Kalbar Didampingi Komisariat Advokasi Laporkan Akun Tiktok yang Lecehkan Ketum PDIP ke Polda KalBar

Berita Pontianak, PIFA - Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi( DPD Repdem) Kalbar, didampingi Komisariat Advokasi datangi Ditkrimsus Mapolda Kalbar melaporkan akun tiktok @hinduneseababi yang menghina dan menebar ujaran kebencian terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri ke Polda KalBar, Pada Jumat( 15/4/2022) Pukul 15.00 WIB. Pelaporan ini dihadiri oleh Paulus Ade Sukma Yadi, Ketua DPD Repdem Kalbar, Libertus Repo Tigit, Wakil Ketua Bidang Seni Budaya dan Olahraga, Bernardinus Tagaptiam Gudag, Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan,Nindia Candra, SH. Ketua Komisariat Advokasi Repdem KalBar, erna, SH. Sekretaris Komisariat Advokasi Repdem, Abdul Malik, SH. Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Komisariat Advokasi Repdem, Thomas Sari Sawang, Wakil Ketua Bidang Hubungan Hukum dan Kearifan Lokal Komisariat Repdem KalBar, Alberta Juniarti Lestari, Wakil Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Irlianti Irlan, Wakil Ketua Bidang ITE Komisariat advokasi Repdem Kalbar. Nindia Candra, SH. Selaku Ketua Komisariat Advokasi Repdem KalBar mengatakan hal tersebut memantik kamarahan Pengurus Repdem KalBar dan mengkhawatirkan akan adanya gejolak atas dugaan pelecehan terhadap Presiden dan Ketum PDI tersebut. “ Dalam pengaduan tersebut Petugas penerima aduan menerapkan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang ITE yang berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),”terangnya. Pengaduan ini di Sampaikan oleh Repdem KalBar bersama Komisariat Advokasi Repdem KalBar merupakan suatu kewajiban dan Hak bagi Repdem Kalbar Sebagai kader PDI Perjuangan yang marah dan tidak terima atas penghinaan terhadap Ketua umumnya Ibu Hj.Megawati Soekarno Putri serta sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yg merupakan simbol yang dihormati dan dibanggakan bagi seluruh kader PDI Perjuangan termasuk Repdem KalBar.tujuan dari kedatangan kami hari ini untuk melaporkan. Paulus Ade Sukma Yadi, Ketua DPD Repdem KalBar menjelaskan bahwa Repdem sebagai anak kandung PDI Perjuangan tentu harus menjadi mata, telinga dan ototnya organisasi induk. "Hari ini adalah bukti Repdem bukan hanya sekedar nama doang, kita komitmen membela PDI Perjuangan dalam hal apa pun. Apa lagi melihat akun tiktok tersebut menyebutkan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dengan kata-kata kotor yaitu Babi. Ucapan dalam video tersebut jelas merusak dan melukai hati kami sebagai sayap PDI Perjuangan, sebab Ibu Megawati adalah otokoh bagi kami, beliau Putri dari Presiden RI pertama, mantan Presiden ke-5" Ujarnya. Ade mengingatkan bagaimana kita ketahui bahwa Ibu Megawati hingga hari ini menjabat sebagai KETUM PDI Perjuangan bukan dengan cara mudah melainkan dengan penuh perjuangan. "Skilas kita melihat kembali sejarah PDI Perjuangan yang dulunya bernama PDI dimana pertama Ibu Megawati menjadi KETUM PDI Perjuangan banyak pihak yang ingin menzolimi kemenangan Kongres PDI Perjuangan dimana pada saat itu Kongres memutuskan bahwa Putri Soekarno tersebut sebagai KETUM PDI Perjuangan, berbagai cara musuh politik ingin merebut kekuasaan beliau, berakhir pada peristiwa terparah yaitu Peristiwa Kuda Tuli tepatnya 27 Juli 1996 di Jl. Ponegoro 58 Jakarta Pusat, hingga merenggut beberapa nyawa pendukung militan Ibu Megawati,” ungkapnya. Ade menyampaikan atas dasar sejarah diatas kami tidak ingin ada yang menghina KETUM PDI Perjuangan sebab sama saja melukai hati seluruh kader PDI Perjuangan di Indonesia. "Kami juga meminta kepada pihak kepolisin untuk mengusut tuntas akun tersebut sehingga harapan kami tidak menimbulkan potensin hukum, kami meyakini pihak kepolisian menjunjung tinggi nilai profesional, oleh sebab itu kami masih berkoordinasi kepihak kepolisian untuk selalu update perkembangan akan akun tiktok @hinduneseababi agar ditelusuri sampai tuntas hingga keindividu orangnya,” terangnya. “ sebab NKRI adalah Negara hukum siapa pun oknum yang berani menghina orang lain maka wajib untuk diproses secara profesional sesuai hukum yang berlaku, seluruh kader Repdem juga kita harap untuk bergerak serentak serta mengawal proses laporan yang kita buat pada tanggal 15 April 2022 tersebut,” timpalnya. (ja)

Kalbar

| Sabtu, 16 April 2022

Lokal

Pemkab Kapuas Hulu Salurkan Bantuan Beras, Fransiskus Diaan: Meringankan Beban Masyarakat

PIFA, Lokal - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu bersama Perum Bulog Putussibau telah meluncurkan program bantuan beras cadangan tahap kedua untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan. "Bantuan beras itu bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat," kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu. Bantuan beras cadangan yang diterima Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 567 ton, yang akan didistribusikan kepada 18.908 kepala keluarga yang tersebar di 23 kecamatan. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, dalam pernyataannya di Putussibau, Rabu, mengungkapkan, "Bantuan beras ini adalah wujud perhatian pemerintah dalam upaya meringankan beban masyarakat di tengah kondisi sulit akibat dampak kekeringan dan kemarau panjang yang berimbas pada gagal panen serta kenaikan harga beras di pasaran." Selain mengandalkan bantuan beras, Fransiskus Diaan juga mengingatkan masyarakat untuk mencari alternatif sumber makanan selain beras, seperti jagung, sukun, dan umbi-umbian. Ia berpendapat bahwa diversifikasi makanan bisa membantu mengurangi kerawanan pangan saat terjadi krisis beras. "Pemerintah tidak melarang konsumsi beras, tetapi bisa juga konsumsi makanan pendamping yang proteinnya sama," kata Fransiskus. (ad)

Jabodetabek

| Selasa, 15 Agustus 2023

Kalbar

| Sabtu, 16 April 2022

Kapuas Hulu

| Kamis, 12 Oktober 2023