Muda Mahendrawan dan Suyanto Tanjung saat daftar Pilgub jalur independen. (RRI/Rino Kartono Mawardi)

Muda Mahendrawan Tarik Dokumen Pendaftaran Pilgub Jalur Independen

Pontianak | Rabu, 15 Mei 2024

PIFA, Lokal - Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Muda Mahendrawan-Suyanto Tanjung resmi menarik dokumen pendaftaran jalur independen di komisi pemilihan umum (KPU).

“Bakal pasangan calon Muda-Suyanto mundur dari jalur perseorangan,” kata Ketua KPU Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5/2024).

Budi menerangkan, sebelumnya pasangan Muda-Tanjung telah menyerahkan lembar dukungan 387.119 yang terdiri dari 352.280 dukungan yang diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) dan 34.839 dukungan melalui dokumen fisik.

Dokumen-dokumen tersebut telah diterima pada tahapan Penyerahan Dokumen Dukungan Pencalonan Perseorangan Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2024.

“Dokumen tersebut telah ditarik melalui surat pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh Muda, pada Selasa (14/5/2024) kemarin di Kantor KPU Kalbar,” ucap Budi.

“Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan KPU RI dan Bawaslu Kalbar terkait penarikan tersebut,” timpal Budi.

Sebelumnya, Muda Mahendrawan dan Suyanto Tanjung resmi mendaftar bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) jalur independen.

Muda bersama puluhan relawan mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Minggu (12/5/2024) malam.

"Malam ini saya hadir sendiri, tidak ditemani pasangan saya pak Suyanto Tanjung, karena tadi sudah istirahat,” kata Muda kepada wartawan, Minggu malam.

Mantan Bupati Kubu Raya dua periode ini menerangkan, pendaftaran bakal calon jalur independen yang ditempuhnya bukanlah untuk berseberangan dengan partai politik.

“Ini kan ruang berdemokrasi, semua ini tentunya berproses, dan saya juga selalu mendaftar kepada partai politik yang melakukan penjaringan,” ujar Muda.

“Saya optimis bisa lolos melalui jalur independen ini,” timpal Muda. (ap)

Inggris

| Kamis, 6 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Wabub Pastikan Tidak Ada Festival Perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2022 di Mempawah

Berita Mempawah, PIFA - Dalam rangka pengamanan Tahun Baru Imlek 2573 dan Cap Go Meh Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polres Mempawah. Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Liong Kapuas 2022 di Halaman Mapolres Mempawah, Senin Pagi (31/01/2022). Kapolres Mempawah AKBP Fauzan mengatakan bahwa apel tersebut untuk mengecek kesiapan seluruh personil pengamanan dan berikut kelengkapan sarana dan prasarana pendukung serta keterpaduan unsur lintas sektoral. Bertujuan agar pelaksanaan Imlek 2573 dan Cap Go Meh 2022 berjalan aman dan kondusif. Dikarenakan perayaan Imlek dan Cap Go Meh masih berjalan dengan suasana pandemi Covid 19, maka untuk menekan angka penyebarannya di wilayah Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar didukung unsur Forkorpimda telah memastikan tidak akan ada festival perayaan Cap Go Meh pada 15 Februari 2022 mendatang. "Patuhi protokol kesehatan, jaga keamanan dan kondusifitas serta pastikan tidak ada kegiatan festival Cap Go Meh di tahun 2022 ini," tutupnya. Muhammad Pagi yang turut hadir meminta kerjasama seluruh masyarakat khususnya yang merayakan Imlek untuk mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hadir dalam apel tersebut Dandim 1201/Mph Letkol (Inf) Dwi Agung dan pihak terkait lainnya. (ja)

Mempawah

| Senin, 31 Januari 2022

Lokal

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan Ingatkan soal Percepatan Pelayanan di HUT ke-52 Korpri

PIFA, Lokal – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya pada Rabu (29/11). Dalam sambutannya, Bupati Muda mengajak seluruh anggota Korpri untuk memahami pentingnya percepatan pelayanan di era digitalisasi saat ini. “Percepatan pelayanan jadi ukurannya, bukan hanya formalitas. Ada aplikasi ini dan aplikasi itu, tapi apa dampak manfaat dan bagaimana menjadi satu interoperabilitas,” kata Muda Mahendrawan. Bupati Muda menekankan hak dasar masyarakat sebagai prioritas utama yang harus dijaga. Menurutnya, upaya percepatan pelayanan harus dilakukan agar bisa lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Di situlah letaknya ukuran kita mengabdi yang selalu memikirkan generasi. Jadi hak dasar itu yang paling utama,” ucapnya. Muda Mahendrawan juga menegaskan pentingnya Korpri berpikir substansial dan fokus pada hal-hal yang langsung dirasakan oleh rakyat. Ia menyoroti bahwa Korpri harus memiliki fondasi yang kokoh dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya citra permukaan. “Bukan cuma citra dan seperti menara gading yang cantik di permukaan tetapi keropos di bawah. Jadi yang harus kokoh adalah akarnya dan benar-benar dirasakan,” terangnya. Dalam konteks pelayanan, Bupati Muda menegaskan bahwa Korpri harus mencegah pembiaran-pembiaran yang dapat menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakberdayaan. “Tidak boleh ada kemiskinan baru. Bagaimana Korpri harus melakukan layanan terbaik dan mencegah pembiaran-pembiaran. Itu yang harus kita perankan,” tegasnya. Muda Mahendrawan juga mengingatkan agar Korpri terus fokus pada kewajiban dan tanggung jawabnya. “Jangan kita dulu menuntut. Kita harus menuntut diri sendiri, bagaimana kita sudah melakukan ini dengan benar dan baik. Jadi kesejahteraan muncul ketika kita melakukan hal terbaik,” pungkasnya, mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus berkomitmen pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (ad)

Kubu Raya

| Jumat, 1 Desember 2023

Nasional

Komentari Isu Pembubaran KPK, Presiden: Perlu Ada Evaluasi

PIFA, Nasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons isu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Negara menilai bahwa selama ini sistem yang berjalan di KPK sudah baik dan KPK juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” ungkap Presiden. Namun, Presiden menegaskan bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara, termasuk KPK. “Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi,” tegasnya. Sebelumnya, usul pembubaran KPK sendiri disampaikan oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pernyataan dia pun langsung viral di media sosial. "Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh... bubarin saja KPK itu. Jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati dalam acara sosialisasi di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8) lalu.

Mempawah

| Senin, 31 Januari 2022

Kubu Raya

| Jumat, 1 Desember 2023

Indonesia

| Sabtu, 26 Agustus 2023