Muda Sebut Defisit Hal Biasa, Pengamat: Jangan Sampai Pemerintahan Baru Tercekik!
Kubu Raya | Minggu, 10 November 2024
PIFA, Lokal - Persoalan defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya di bawah kepemimpinan Bupati Muda Mahendrawan (2019-2024) kembali mencuat saat debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) 2024.
Muda sempat menyatakan bahwa defisit anggaran adalah hal biasa, dengan alasan percepatan pembangunan.
Namun, pernyataan ini memicu perdebatan. Zulkarnaen, pengamat kebijakan publik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, menjelaskan bahwa meski defisit anggaran kerap terjadi dalam tata kelola keuangan daerah, kondisinya harus tetap wajar.
"Defisit di akhir masa pemerintahan, yang berdampak pada insentif dan biaya pembangunan, justru bisa membebani pemerintahan selanjutnya," kata Zulkarnaen, Kamis (7/11).
Zulkarnaen menyoroti bahwa di akhir masa jabatan Muda Mahendrawan, Pemkab Kubu Raya masih memiliki utang sebesar Rp160 miliar kepada pihak ketiga.
Hutang ini meliputi pembayaran proyek kontraktor, sewa tenda, hingga kontrak makan minum bagi UMKM.
"Defisit seperti ini tidak baik, apalagi jika berdampak pada biaya rutin seperti insentif pegawai," tambahnya.
Solusi umum untuk mengatasi defisit, menurut Zulkarnaen, adalah dengan berutang. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan keuangan agar tidak membebani pemerintahan berikutnya.
"Hutang itu wajar, tapi harus ada batasannya," tegasnya.
Sebelumnya, calon gubernur Kalbar, Sutarmidji, menyindir pengelolaan keuangan Pemkab Kubu Raya di era Muda. Ia menekankan pentingnya surplus anggaran (SiLPA) daripada berutang.
"Daripada berutang, lebih baik kita SiLPA," ujar Sutarmidji.
