Sidang Bahtsul Masail Qanuniyah pada Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan agar anggaran pendidikan tidak digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rekomendasi tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran untuk program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Perwakilan Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar Ke-35 NU, KH Salahuddin Al-Ayyubi, mengatakan para muktamirin menilai MBG merupakan program yang baik dan memiliki banyak kemaslahatan. Namun, penggunaannya tidak boleh mengambil anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pendidikan.

"Yaitu dengan definisi amwal khassah tersebut. Secara spesifik, muktamirin sepakat MBG meskipun merupakan program yang bagus dan membawa banyak maslahah, apabila menggunakan anggaran pendidikan, muktamirin sepakat itu tidak dibenarkan," kata Ayyubi di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Ayyubi, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diamanatkan UUD 1945 termasuk dalam kategori amwal khashshah, yakni anggaran yang penggunaannya telah dikhususkan untuk kepentingan pendidikan.

"Amwal khashshah" tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar.

Karena itu, apabila anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai program lain, termasuk MBG, para muktamirin menilai hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip fikih yang menjadi pedoman dalam Bahtsul Masail.

Muktamar NU juga merespons putusan MK yang memberikan batas waktu pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat dalam APBN 2028.

Namun, para muktamirin mengusulkan agar pemerintah mempercepat pelaksanaan pemisahan tersebut menjadi APBN 2027.

"Keputusan MK menyatakan bahwa batas untuk penggunaan dana pendidikan untuk MBG itu efektif di 2028. Muktamirin sepakat untuk di 2027 karena kalau sudah diyakini bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada maka tidak boleh ditunda terlalu lama," ujar Ayyubi.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk membiayai program MBG.

MK menyatakan anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemisahan tersebut wajib diterapkan paling lambat pada APBN 2028.

MK juga menilai MBG tidak termasuk komponen utama pendidikan sehingga pembiayaannya tidak dapat lagi dihitung sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN.

Meski demikian, putusan MK tidak membatalkan ataupun menghentikan program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sebelumnya juga menegaskan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak membatalkan program MBG.

Menurut Sudaryono, putusan tersebut hanya mengatur penyesuaian mekanisme penganggaran, sementara program MBG tetap berjalan. Ia menegaskan putusan MK justru menyatakan MBG sebagai program yang konstitusional.