PIFA.CO.ID, LOKAL - Krisantus Kurniawan, yang baru saja memulai tugasnya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat, menyatakan akan menertibkan perusahaan tambang yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak berkontribusi pada pembangunan daerah.

Krisantus menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil perusahaan tambang yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kalbar.

“Saya akan panggil mereka, harus ikut aturan pemerintah provinsi Kalbar, harus memiliki NPWPD, harus juga memiliki rekening bank kalbar, harus berkantor di Kalbar. Kalau tidak mau ikut aturan angkat kaki,” tegasnya usai memberikan pengarahan umum terkait program kerja 5 tahun ke depan, kepada seluruh Jajaran Pemprov Kalbar, di Gedung Garuda Pemprov Kalbar, pada Senin 24 Februari 2025.

Krisantus menyebutkan, banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Kalbar hanya membayar pajak ke Jakarta tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

“tidak ada dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan untuk masuarakat kalbar, tidak ada kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Kalbar. Maka akan saya tertibkan ini,” ujarnya.

Mengenai program kerja pemerintahannya, Krisantus menegaskan bahwa ia dan Gubernur Norsan bahwa tidak ada target 100 hari. Fokus mereka adalah merancang kebijakan yang berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.

“Seratus hari itu yang bisa dikerjakan hanya birokrasi, kemudian mengumpulkan pelaku usaha, pelaku investasi yang ada di kalbar bagaimana secara bersama-sama kita mengelola sumber daya alam daerah ini untuk bisa optimal dalam rangka menambah pendapatan asli daerah,” tukasnya.