Foto: Istimewa

Musda DPD AMPI Kota Singkawang Mendapat Apresiasi dan Dukungan Berbagai Pihak

Singkawang | Jumat, 18 Februari 2022

Berita Singkawang, PIFA - Semangat Musyawarah Daerah (Musda) DPD AMPI Kota Singkawang mendapat apresiasi dari berbagai Pihak diantaranya adalah jajaran Pengurus Kecamatan Se Kota Singkawang, DPD AMPI Provinsi Kalimantan Barat, beberapa DPD AMPI Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, serta Partai Golkar selaku partai yang mendirikan AMPI sejak ORDE BARU. Yang akan dilaksanakan pada sabtu 19 Februari 2022 bertempat di Villa Kampung Batu Singkawang.

Berdasarkan rilis yang PIFA terima dari paniti penyelenggara, Wakil Wali Kota Singkawang, Drs.H. IRWAN, M.Si, sangat apresiasi kepada AMPI Kota Singkawang yang telah dapat Melaksanakan kegiatan MUSDA. MUSDA DPD AMPI Kota Singkawang yang akan di ikuti oleh 5 (lima) kePengurusan ranting / Kecamatan yang ada se-kota Singkawang akan memilih Ketua sekaligus membahas issue issuedan rekomendasi strategis terkait peran AMPI dalam partisipasi politik menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jaka, S.Pd.I mengatakan bahwa segala persiapan pelaksanaan menjelang MUSDA telah dilaksanakan sesuai schedule panitia, dari mulai melakukan verifikasi 5 (lima) unsur kepengurusan ranting / Kecamatan se Kota Singkawang, Kelengkapan Administrasi dan materi rangkaian Musda serta kelengkapan berkas Calon Ketua.

“Jelang batas terakhir rangkaian pendaftaran calon Ketua hanya 2 (dua) nama figure yang mendaftar dan dipastikan akan maju dalam bursa pemilihan yaitu saudara Aulia Rahman dan saudara Wahyu A," ujarnya.

Jaka, S.Pd.I menjelaskan bahwa hasil keputusan MUSDA DPD AMPI Kota Singkawang yang digelar pada 19 februari 2022 akan secara langsung dikukuhkan oleh Ketua DPD AMPI Provinsi Kalimantan Barat saudara ARIEF RINALDI,ST. artinya MUSDA DPD AMPI Kota SIngkawang menjadi atensi dan mendapatkan apresiasi besar oleh DPD AMPI Provinsi Kalimantan Barat.

Ditempat terpisah, Ketua SC MUSDA DPD AMPI Kota Singkawang, NURDIN, pelaksanaan MUSDA harus mempunyai orientasi substansi yang menghasilkan rumusan terhadap Kota Singkawang, khususnya permasalahan Kepemudaan dan tingkat partisipasi Pemuda dalam berorganisasi dan berpolitik. Menurut nya bahwa hasil MUSDA DPD AMPI Kota Singkawang masa bhakti dari 2021-2026 akan menjadi tantangan besar bagi siapapun yang terpilih menahkodai AMPI Kota Singkawang mengingat di masa tersebutlah ajang Pesta Demokrasi Politik Indonesia khususnya Kota Singkawang Kalimantan Barat.

Panitia telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangkaian Musda & Pelantikan DPD AMPI Kota Singkawang, dengan harapan agar pelaksanaan Musda dan Pelantikan DPD AMPI Kota Singkawang berjalan lancar dan Sukses. Adapun tema dalam rangkaian kegiatan MUSDA DPD AMPI Kota SIngkawang yaitu “Menguatkan kembali peran AMPI sebagai pelopor Pembeharuan dan Pembangunan yang berorientasi karya kekaryaan”. (ja)

Italia

| Rabu, 14 Mei 2025

Berita Terkait

Lokal

Sekda Kalbar Hadiri Vaksinasi Massal di Sungai Kakap

Berita Kalbar, PIFA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M., mengikuti video conference dalam rangka Pelaksanaan Vaksinasi Massal Serentak Presisi Indonesia Bersama Kapolri di Gerai Vaksin Presisi Halaman Polsek Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (26/2/2022). Video conference tersebut terhubung secara virtual dengan 6.441 titik di 34 provinsi yang juga melaksanakan vaksinasi dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dari Pidie Convention Center, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kapolri melakukan dialog interaktif memberikan pengarahan pengendalian Pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia dan menyampaikan informasi Surat Edaran Kemenkes RI terkait vaksinasi booster bisa didapatkan 3 bulan setelah vaksin dosis kedua. “Kepada rekan-rekan dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah 3 bulan mendapatkan vaksin dosis 2, bisa datang mendapatkan vaksin booster ke gerai vaksin yang sudah disiapkan," jelas Kapolri. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengatakan pentingnya menjaga Protokol Kesehatan (Prokes). Melalui kerjasama seluruh stakeholder dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, maka pandemi ini bisa dilewati dengan baik. “Ini merupakan hal penting yang saya sampaikan. Jangan mentang-mentang sudah vaksin lengkap, kemudian merasa aman. Tetap jaga prokes, terutama menggunakan masker, harus selalu dilakukan karena masker dapat mencegah berbagai penularan," tegas Kapolda Kalbar. Kebijakan memberikan vaksin booster pada 3 bulan setelah vaksin ke 2 karena telah bermutasinya covid 19 hingga kini dikenal dengan sebutan varian omicron. (rs)

Kubu Raya

| Selasa, 1 Maret 2022

Lifestyle

21 Daftar Pengobatan Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

PIFA, Lifestye - BPJS Kesehatan telah menjadi andalan masyarakat Indonesia untuk meringankan biaya kesehatan. Selayaknya asuransi, ada iuran yang dibayarkan peserta setiap bulan untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun, perlu diketahui, tidak semua penyakit bisa dilayani BPJS Kesehatan. Ada beberapa jenis dan penyebab penyakit, serta beberapa obat dan alat medis tidak bisa diklaim menggunakan BPJS. Hal tersebut tercantum dalam aturan yang tertuang Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan itu, setidaknya terdapat 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Apa saja, berikut diantaranya: Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik. Perataan gigi seperti behel. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat. Pengobatan mandul atau infertilitas. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang gak bisa dicegah, seperti tawuran. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Alat kontrasepsi. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. (ly)

Indonesia

| Jumat, 3 Mei 2024

Internasional

Sesi III KTT G20, Presiden Jokowi Serukan Stop Perang untuk Masa Depan Dunia yang Kondusif

Berita Internasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta negara-negara G20 untuk mendorong penciptaan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka dan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sesi III, di Hotel The Apurva Kempinski, Bali, Rabu (16/11/2022) siang. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perang harus segera dihentikan. “Stop the war. I repeat, stop the war. Lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia,” tegasnya, mengutip Setkab RI. Selanjutnya, pada KTT sesi III yang membahas mengenai ekonomi digital ini, Presiden Jokowi mengatakan ekonomi digital merupakan kunci masa depan ekonomi dunia. Sebagai pilar ketahanan di masa pandemi, ekonomi digital menyumbang 15,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) global serta membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global. “Sebagai Presiden G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Dan di bawah Presidensi Indonesia, Digital Economy Working Group sudah mulai jalan. Tahun ini, G20 juga mendorong pengembangan startup potensial melalui Digital Innovation Network,” sambungnya. Presiden Jokowi juga menekankan, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan dalam rangka mendorong transformasi digital. Pertama, semua negara harus menjamin kesetaraan akses digital. “[Sebanyak] 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung ke internet, termasuk 73 persen penduduk negara kurang berkembang. Infrastruktur digital juga belum merata, 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki. G20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua,” terang Presiden Jokowi. Kedua, Presiden menekankan mengenai pentingnya literasi digital. Dia menilai, melek digital merupakan sebuah keharusan agar seluruh penduduk dunia dapat berpartisipasi pada ekonomi masa depan. “Literasi digital harus menjangkau semua, agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. G20 harus dapat menggerakkan kerja sama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang,” tegasnya. Ketiga, Presiden menekankan bahwa para pemimpin negara G20 dunia harus mewujudkan lingkungan digital yang aman dan membangun kepercayaan sektor digital, guna menghindari penyalahgunaan data yang menyebabkan kerugian negara. “Hoaks dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar AS pada tahun 2024. Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global,” tegasnya, menambahkan. Kemudian, Kepala Negara RI juga mengajak para pemimpin G20 untuk bekerja sama memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua penduduk dunia. “Kita harus bekerja sama untuk memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua. Saya mengundang kontribusi Yang Mulia untuk masa depan dunia digital yang aman, yang inklusif, dan yang bermanfaat bagi semua,” tutupnya. (yd)

Kubu Raya

| Selasa, 1 Maret 2022

Indonesia

| Jumat, 3 Mei 2024

Nusantara

| Kamis, 17 November 2022