Berita Internasional, PIFA - Imbas dari negara yang bangkrut dan demonstrasi besar-besaran dari warganya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa akan mengundurkan diri pada 13 Juli 2022 mendatang.

Melansir CNN, sebelumnya ribuan pengunjuk rasa di Sri Lanka menduduki kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa usai menembus barikade pertahanan polisi pada Sabtu (9/7). Para demonstran itu meminta agar Presiden Rajapaksa segera mengundurkan diri karena dinilai telah gagal menangani krisis ekonomi yang tengah melanda Sri Lanka.

Pengumuman pengunduran diri Presiden Rajapaksa muncul setelah ribuan para pengunjuk rasa menyerbu kediamannya. Mereka juga membakar rumah Perdana Menteri untuk melampiaskan kemarahannta atas krisis ekonomi yang memburuk.

Dilansir dari Pikiran Rakayat, Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pada Sabtu (9/72022) bahwa Rajapaksa telah setuju untuk mengundurkan diri pada 13 Juli 2022 nanti.

Kantor berita Al Jazeera melaporkan keputusan untuk mundur pada 13 Juli diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai.

"Karena itu saya meminta masyarakat untuk menghormati hukum dan menjaga perdamaian," kata Mahinda Yapa Abeywardena.

Berita tentang keputusan presiden Sri Lanka, disambut bahagia dengan kembang api sebagai perayaan di beberapa bagian ibu kota, Kolombo.

“Hari ini adalah hari kemerdekaan bagi saya yang lahir di negara ini, bukan tahun 1948, karena hari ini kita telah berjuang untuk kebebasan kita dari tirani dan para bajingan dan politisi serakah yang telah menjalankan bangsa kita ke titik nol,” kata seorang pengunjuk rasa, dilansir PIFA dari Al Jazeera.

Sebelumnya, Rajapaksa dievakuasi dari istana kepresidenan di Kolombo, sebelum ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung itu, untuk menuntut pengunduran dirinya. Sementara Perdana Menteri Wickremesinghe juga telah mengumumkan pengunduran dirinya, ia hanya akan mundur jika pemerintahan baru terbentuk.

“Hari ini di negara ini kami mengalami krisis bahan bakar, kekurangan pangan, kami memiliki kepala Program Pangan Dunia yang datang ke sini dan kami memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan IMF. Oleh karena itu, jika pemerintah ini pergi, harus ada pemerintahan lain," ujarnya. (yd)