PIFA, Internasional - Salah satu negara mayoritas Muslim di Asia, Tajikistan, kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan undang-undang baru yang melarang penggunaan hijab untuk perempuan. Larangan ini tertuang dalam peraturan yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya tentang Aturan Tradisi dan Perayaan.

Undang-undang baru tersebut melarang impor, penjualan, promosi, dan penggunaan pakaian yang dianggap asing bagi kebudayaan nasional.

"UU baru melarang mengimpor, menjual, mempromosikan, dan menggunakan pakaian yang dianggap asing bagi kebudayaan nasional," demikian bunyi penggalan undang-undang tersebut, dikutip First Post, Senin (24/6).

Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, menyatakan bahwa larangan hijab ini bertujuan untuk melindungi "budaya Tajik" dan mengurangi pengaruh agama di kalangan masyarakat.

Faktanya, baju adat Tajikistan penuh warna dan diadopsi dari gaya berpakaian bangsa Persia, yang mencerminkan kekayaan budaya lokal.

Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari kritik. Rahmon dianggap berambisi menerapkan sekularisme di Tajikistan dengan dalih mengurangi ekstremisme. 

Selama masa jabatannya, sejumlah kebijakan kontroversial telah diambil, seperti mencukur jenggot dengan paksa, membatasi usia orang yang masuk masjid, melarang penggunaan hijab, dan menutup masjid besar-besaran.

Dalam setahun terakhir, ribuan masjid telah ditutup oleh pemerintah. Beberapa tempat ibadah itu diubah menjadi fasilitas kesehatan atau kedai teh, mencerminkan perubahan besar dalam lanskap religius negara tersebut. (ad)